PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/PER/M.KUKM/VI/2017 TENTANG PELAKSANAANKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 7 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VI/2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 868) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu dengan melakukan konfirmasi kepada wajib pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. 2. Layanan adalah layanan izin yang diberikan oleh unit kerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada pihak yang berkepentingan setelah dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pelaksanaan KSWP diberlakukan terhadap jenis Layanan yang meliputi: a. izin pembukaan kantor cabang Koperasi; b. izin pembukaan kantor cabang pembantu Koperasi; c. izin pembukaan kantor kas Koperasi; dan d. izin usaha simpan pinjam Koperasi. (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengajuan perizinan baru maupun perubahannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd TETEN MASDUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA