Koreksi Pasal 14

(1) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sampai dengan adanya penetapan pejabat pengelola keuangan yang baru. (3) Gubernur atau bupati/wali kota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan sampai tahun anggaran berjalan berakhir, kecuali berhalangan tetap dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal terjadi perubahan KPA dan/atau pejabat pengelola keuangan, perubahan tersebut harus disertai dengan alasan. (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.