Koreksi Pasal 13

(1) Gubernur atau bupati/wali kota MENETAPKAN Kepala OPD sebagai KPA Tugas Pembantuan Kementerian. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan yang terdiri atas: a. PPK; b. PPSPM; c. Pejabat Akuntansi; dan d. Bendahara Pengeluaran. (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek: a. kemampuan; b. kompetensi; c. kejujuran; dan d. pengabdian. (5) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, KPA dapat melakukan perubahan pejabat pengelola keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan. (6) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola keuangan untuk pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.