Koreksi Pasal 7

(1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lahan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang dilengkapi dengan sertipikat kepemilikan yang sah dan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota. (2) Dalam hal sertipikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penerbitan, Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota dan disertai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional. (3) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam MENETAPKAN daerah penerima program.