PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI

PERMEN Nomor 20-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Akuntabilitas koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik. (2) Pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara : a. menyusun dan MENETAPKAN visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis; b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) dengan melibatkan anggota; c. menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi; d. menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP); dan e. Melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Pasal 7

(1) Penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi dilaksanakan sesuai dengan nilai, prinsip, jati diri koperasi, peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijaksanaan organisasi koperasi yang telah ditetapkan. (2) Penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan usaha dan pelayanan yang lebih baik kepada para anggota dan masyarakat disekitarnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di wilayah kerja koperasi. (3) Penerapan aspek akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk melaksanakan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan sesuai dengan tingkat pertanggung jawaban secara berjenjang, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP).

Pasal 8

Sistem Akuntabilitas Koperasi dilakukan oleh setiap koperasi sebagai bahan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota, Investor dan Pemerintah.

BAB V

INDIKATOR PENERAPAN AKUNTABILITAS

Pasal 9

Koreksi

Dalam penerapan akuntabilitas koperasi dilakukan dengan memperhatikan indikator, yaitu : (1) Indikator penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi : a. ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi; b. kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi; c. ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan; d. kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi; e. ketertiban penyelenggaraan organisasi; f. adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi; g. persyaratan kompetensi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusiakoperasi; i. adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib; j. pendidikan anggota; dan k. peningkatan jumlah anggota. (2) Indikator penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi : a. kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan; b. pertanggungjawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan; c. ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan; d. kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota; e. kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non anggota; f. pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis; g. ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non anggota; h. kinerja efektifitas bisnis dengan non anggota; i. kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis; j. tingkat partisipasi anggota sebgai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi; k. tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto; l. kinerja bantuan pembangunan daerah kerja; dan m. pelaporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi. (3) Indikator penerapan akuntabilitas aspek keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi : a. ketersediaan sistem informasi; b. transparansi pengelolaan sistem akuntansi; c. kinerja pelaksanaan pengawasan; d. kinerja pelaksanaan audit external; e. kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan; f. kinerja sistem pengendalian internal; g. pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas; h. aktivitas pelayanan atas total asset; i. aktivitas pelayanan atas modal kerja; dan j. hasil kinerja operasional.

Peraturan Menteri Nomor 20-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17