Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN AT...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 899), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 899); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1034); 13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 22); MENETAPKAN

Pasal I

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 6. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang cligunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. 7. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan interen pada kementerian/lembaga. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 11. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos INDONESIA yang ditetapkan oleh KPA. 12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 13. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik INDONESIA.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara INDONESIA; b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD. 4. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang: a. belum pernah menerima dana BPUM; atau b. telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak sedang menerima KUR. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa.13 (1) BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rpl .200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu. (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. (la) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM. (2) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat: a. Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik; b. nomor kartu keluarga; c. nama lengkap; 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, diantara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. (2) Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM. 5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9A

Koreksi

( 1) Dinas ata.u badan yang membidangi koperasi dan usaha rnikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data usulan calon penerima BPUM yang telah dilakukan pembersihan data kepada 8. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM. (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM melalui: a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM; dan b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang: a. memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau b. Nomor lnduk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: d. alamat; e. bidang usaha; dan f. nomor telepon.

Pasal 11

Koreksi

(1) KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan: a. langsung ke rekening penerima BPUM; atau 10. Ketentuan ayat (1) Pasa.l 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA KPA dapat MENETAPKAN pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (2). 9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

Koreksi

(1) Kementerian cq. deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan b. Nomor Induk Kependudukan. dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. (2) Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. mengoordinasikan usulan data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 188

Koreksi

Data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya dialrui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18A

Koreksi

Data usulan calon penerima BPUM yang telah divalidasi oleh Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM pada tahun anggaran sebelumnya, dapat ditetapkan sebagai penerima BPUM untuk anggaran tahun berjalan. BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN 11. Diantara BAB VII clan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA, diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut: b. melalui Penyalur BPUM. (2) Tata cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2021 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, TETEN MASDUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 217 ttd. ttd. Nama Pcjabat yang Bcrtanggung jawab ·······················• (5) Numa Dinas/Badnn pcngusul. (6) Demikian usulan dun pcrnyatann ini kam i buat dcngan pcnuh tanggungjawab. I. Kami mengusulkan calon pcncrima BPUM scbagaimana terlampir. 2. Datu pelaku usaha mikro yang kami usulkan scbagni calon pcncrima BPUM scbanyak (4) (dafiar tcrlampir) adalah bcnar dan tanpa pungutan apapun. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal S Pcraturan Mcntcri Kopcrasi dan Usnha Kccil dan Mencngah Nomor 2 Tahun 202 1. Yang bertanda tangan di bawah ini: Numa ( I) Jabatan. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. (2) Dinas/Badan (3) Menyatakan dengan sesungguhnyu bahwa: SURATUSULAN CALON PENERIMA BPUM Kop Surat Pcngusul BPUM 1. Contoh Surat Usulan Calon Pen.erimaBPUM FORMAT USULAN CALON PENERIMA BPUM PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19) MENGHADAPI MEMBAHAY AKAN RANG KA YANG DALAM ANCAMAN NASIONAL EKONOMI PE MU LI HAN KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PERATURAN DAN USAHA TAHUN 2021 NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS MENTERI KOPERASI LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 No. URAIAN (1) Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab (2) Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggungjawab (3) Diisi dengan nama dinas/badan pengusul data calon penerima BPUM (4) Diisi dengan jumlah data usaha mikro calon penerima BPUM yang diusulkan (5) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat (6) Diisi dengan nama lengkap, NIP, dan tanda tangan. pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi pengusul PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM No No KTP No KK Nama Sesuai KTP Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat Lengkap Sesuai KTP Ala mat Lengkap Tern pat Berusaha Bidang Usaha NIB/SKU Telepon Seluler Propinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kel, RT, RW Propinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kel, RT, RW 1. LAMPIRAN DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO Nama Dinas/Badan Pengusul ditandatangani Nama Pejabat yang Bertanggungjawab MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, TETEN MASDUKI ttd.