PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

PERMEN Nomor 19-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. 3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. 4. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. 5. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. 6. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi. 7. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yangharus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan Rapat Anggota. 8. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada pembahasan bersama dengan maksud mencapai kata mufakat tanpa melalui voting. 9. Voting adalah keputusan bersama yang melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak. 10. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 11. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. 12. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi. 13. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945. 14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 17. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Notaris atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN JENIS RAPAT ANGGOTA

Pasal 4

Koreksi

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusandi koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi; (2) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya; (3) Dalam Rapat Anggota koperasi primerharus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan; (4) Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder,hak suara ditetapkan secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota sertadiatur dalam Anggaran Dasar; (5) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus koperasi;

Pasal 5

Rapat Anggota berwenang : a. MENETAPKAN kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usahaserta keuangan koperasi; b. MENETAPKAN dan mengubah Anggaran Dasar; c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; d. MENETAPKAN rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya; g. MENETAPKAN pembagian Sisa Hasil Usaha; h. MEMUTUSKAN penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; i. MENETAPKAN keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

(1) Jenis Rapat Anggota terdiri dari : Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa; (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berupa Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan; (3) Rapat Anggota Khusus membahas dan MEMUTUSKAN antara lain : a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya; b. pengembangan usaha; c. penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal; d. MENETAPKAN batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan; e. membentuk danbergabung dengan koperasi sekunder; f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit; g. keputusan untuk melakukan investasi; h. membahas perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian, Peleburan atau Pembubaran koperasi, serta i. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan koperasi yang tidak dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan

Pasal 7

Pasal 8

(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggotakarena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak; (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi. (3) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan Pejabat yang berwenang; (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi;

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara Rapat Anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib Rapat Anggota. (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat data anggota peserta rapat, yaitu: a. nama b. nomor Anggota c. alamat d. tanda tangan/cap jempol e. pengesahan oleh pimpinan rapat (3) Tata tertib Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. judul dan nama Rapat Anggota; b. waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan; c. dasar penyelenggaraan Rapat Anggota; d. maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota; e. peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota; f. hak dan kewajiban peserta rapat; g. pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat; h. tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota; i. syarat–syarat sahnya Rapat Anggota; j. lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat; (4) Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut: a. waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota; b. pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota; c. penyusunan bahan rapat; d. untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota, pengurus dapat melaksanakan pra-Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota e. penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota; f. konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota; g. buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode Tahun Buku yang bersangkutan; h. undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan pertanggung- jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota; i. hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi. (5) Pengawas bertugas mempersiapkan : a. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yang lampau; b. Rencana kerja tahun berjalan. Pasal12 Rapat Anggota dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11; Rapat Anggota Kelompok

Pasal 13

(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang. b. Hasil Rapat Anggota kelompok selanjutnya dibahas dalam Rapat Anggota paripurna. (2) Undangan beserta bahan disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota kelompok;

Pasal 14

(1) Rapat Anggota kelompok, wajib dihadiri oleh pengurus dan pengawas untuk secara langsung menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya masing- masing,Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi. (2) Rapat Anggota kelompok, dipimpin oleh ketua dan sekretaris kelompok atau anggota kelompok yang dipilih oleh Rapat Anggota kelompok. (3) Hasil Rapat Anggota kelompok yaitu keputusan, saran dan usul anggota kelompok wajib dibuat secara tertulis, (4) Rapat Anggota kelompok MENETAPKAN utusan/wakil kelompok untuk menghadiri Rapat Anggota paripurna secara tertulis, dengan jumlah sesuai dengan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi. (5) Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila anggota yang hadir mencapai kuorum dan keputusan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/atau dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, serta dibuatkan berita acara rapat anggota kelompok dan dilampirkan daftar hadir. (6) Keputusan, saran dan usul kelompok, yang disertai daftar hadir Rapat Anggota kelompok, disampaikan oleh utusan/wakil kelompok kepada pengurus/panitia Rapat Anggota paripurna. (7) Rapat Anggota kelompok diselenggarakan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota paripurna dilaksanakan. (8) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.

Pasal 15

Rapat Anggota tertulis dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis, jika tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal lainnya,karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota, dengan ketentuan : a. pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, yang dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota atau kelompok; b. kepada para anggota diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan menyertakan jawaban masing-masing anggota, yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing- masing anggota. c. pengurus meneliti, membuat berita acara, dan menyusun hasil tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan; d. keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat apabila jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai kuorum;dan e. kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan : a. Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan. b. Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus Koperasi. c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada hurufb di atas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. d. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota.

Pasal 17

(1) Rapat Anggota koperasi sekunder harus dihadiri oleh wakil-wakil dari koperasi anggotanya yang telah mendapat mandat dari koperasinya secara tertulis; (2) Anggota koperasi sekunder yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan apabila hadir dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi sekunder; (3) Rapat Anggota koperasi sekunder dapat dilaksanakan secara tertulis maupun melalui media elektronik.

BAB Kesatu

Persiapan Rapat Anggota

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara Rapat Anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib Rapat Anggota. (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat data anggota peserta rapat, yaitu: a. nama b. nomor Anggota c. alamat d. tanda tangan/cap jempol e. pengesahan oleh pimpinan rapat (3) Tata tertib Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. judul dan nama Rapat Anggota; b. waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan; c. dasar penyelenggaraan Rapat Anggota; d. maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota; e. peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota; f. hak dan kewajiban peserta rapat; g. pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat; h. tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota; i. syarat–syarat sahnya Rapat Anggota; j. lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat; (4) Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut: a. waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota; b. pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota; c. penyusunan bahan rapat; d. untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota, pengurus dapat melaksanakan pra-Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota e. penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota; f. konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota; g. buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode Tahun Buku yang bersangkutan; h. undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan pertanggung- jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota; i. hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi. (5) Pengawas bertugas mempersiapkan : a. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yang lampau; b. Rencana kerja tahun berjalan. Pasal12 Rapat Anggota dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11; Rapat Anggota Kelompok

Pasal 13

(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang. b. Hasil Rapat Anggota kelompok selanjutnya dibahas dalam Rapat Anggota paripurna. (2) Undangan beserta bahan disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota kelompok;

Pasal 14

(1) Rapat Anggota kelompok, wajib dihadiri oleh pengurus dan pengawas untuk secara langsung menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya masing- masing,Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi. (2) Rapat Anggota kelompok, dipimpin oleh ketua dan sekretaris kelompok atau anggota kelompok yang dipilih oleh Rapat Anggota kelompok. (3) Hasil Rapat Anggota kelompok yaitu keputusan, saran dan usul anggota kelompok wajib dibuat secara tertulis, (4) Rapat Anggota kelompok MENETAPKAN utusan/wakil kelompok untuk menghadiri Rapat Anggota paripurna secara tertulis, dengan jumlah sesuai dengan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi. (5) Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila anggota yang hadir mencapai kuorum dan keputusan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/atau dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, serta dibuatkan berita acara rapat anggota kelompok dan dilampirkan daftar hadir. (6) Keputusan, saran dan usul kelompok, yang disertai daftar hadir Rapat Anggota kelompok, disampaikan oleh utusan/wakil kelompok kepada pengurus/panitia Rapat Anggota paripurna. (7) Rapat Anggota kelompok diselenggarakan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota paripurna dilaksanakan. (8) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.

(1) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT); (2) Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya; (3) Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain: a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota; b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program; c. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para anggota koperasi; (4) Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain: a. Laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang didalamnya sekurang- kurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan; b. Materi laporan pertanggungjawaban pengawas sekurang-kurangnya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi; c. Masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para anggota koperasi; (5) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur sebagai berikut : a. Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalamsetahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku; b. Penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan; c. Penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan oleh koperasi harus diberitahukan pada anggota dan pejabat yang berwenang; d. Dalam hal Rapat Anggota Tahunan menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi. (6) Rapat Anggotapendirian atau pembentukan koperasi oleh para pendiri atau anggota pendiri, MENETAPKAN Anggaran Dasar koperasi, Neraca Awal, Rencana Kerja selama 2 (dua) tahun dan MENETAPKAN kuasa pendiri untuk mengurus pengajuan permohonan pengesahan pendirian koperasi pada pejabatyang berwenang.

Peraturan Menteri Nomor 19-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22