PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019

PERMEN Nomor 15 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. 2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Rakyat. 3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. 5. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingan dengan daerah lain dalam skala nasional. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. 7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar. 13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selajutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 16. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

BAB III

LINGKUP REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 3

Koreksi

(1) Urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah lingkup program Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2019 dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan. (2) Pasar Rakyat yang telah selesai direvitalisasi, pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi. (3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk: a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak; b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil; dan c. memacu penumbuhan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Pasal 4

(1) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhatikan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia. (2) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa pembangunan/renovasi kios, los dengan sarana pendukung berupa toilet dan tempat pembuangan sampah, yang disesuaikan dengan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

Pasal 5

(1) Lokasi Revitalisasi Pasar Rakyat harus: a. berada dilokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat; b. pasar yang akan direvitalisasi merupakan pasar yang bangunannya belum permanen dan/atau kurang layak; c. pembangunan pasar yang merupakan relokasi harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar; dan d. lahan pemerintah daerah/desa dan tidak dalam keadaan sengketa dengan dibuktikan surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota. (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria: a. area atau tempat tetap dan tidak berpindah-pindah; b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus; c. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan d. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.

Pasal 6

Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan di daerah kabupaten/kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan daerah pascabencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Gubernur atau bupati/wali kota MENETAPKAN dan menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat yang telah selesai dibangun kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan. (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaanDana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Pasal 13

(1) KPA bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/ wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019. (2) KPA wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan SAI kepada gubenur atau bupati/wali kota. (3) Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dan realisasi Dana Tugas Pembantuan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan SAI kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 14

Menteri tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan pada tahun berikutnya, jika perangkat daerah: a. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan; b. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. terbukti melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian; dan/atau d. tidak bersedia menerima hibah terhadap Barang Milik Negara yang disetujui untuk diterima.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019. A. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019 No Provinsi Kab/Kota Anggaran (Rp.) 1 Sumatera Utara Simalungun 950.000.000,- 2 Sumatera Barat Sijungjung 950.000.000,- 3 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 950.000.000,- 4 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu 950.000.000,- 5 Bengkulu Bengkulu Selatan 950.000.000,- 6 Bengkulu Bengkulu Utara 950.000.000,- 7 Bangka Belitung Bangka Tengah 950.000.000,- 8 Bangka Belitung Bangka Selatan 950.000.000,- 9 Jambi Merangin 950.000.000,- 10 Lampung Way Kanan 950.000.000,- 11 Jawa Tengah Purworejo 950.000.000,- 12 Jawa Tengah Magelang 950.000.000,- 13 Jawa Tengah Kendal 950.000.000,- 14 Jawa Tengah Demak 950.000.000,- 15 Jawa Tengah Grobogan 950.000.000,- 16 Jawa Tengah Boyolali 950.000.000,- 17 Jawa Tengah Cilacap 950.000.000,- 18 D.I. Yogyakarta Kulon Progo 950.000.000,- 19 Jawa Timur Ponorogo 950.000.000,- 20 Jawa Timur Kabupaten Malang 950.000.000,- 21 Kalimantan Selatan Banjar 950.000.000,- 22 Kalimantan Tengah Barito Selatan 950.000.000,- 23 Gorontalo Kabupaten Gorontalo 950.000.000,- 24 Sulawesi Tengah Banggai 950.000.000,- 25 Sulawesi Tenggara Buton Tengah 950.000.000,- 26 Maluku Utara Kota Kepulauan Tidore 950.000.000,- 27 Nusa Tenggara Timur Flores Timur 950.000.000,- 28 Papua Mimika 950.000.000,- B. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2019 No Provinsi Kab/Kota Anggaran (Rp.) 1 Sumatera Utara Nias Barat 950.000.000,- 2 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 950.000.000,- 3 Riau Rokan Hilir 950.000.000,- 4 Lampung Lampung Barat 950.000.000,- 5 Bengkulu Seluma 950.000.000,- 6 Jawa Timur Bondowoso 950.000.000,- 7 Jawa Timur Situbondo 950.000.000,- 8 Kalimantan Tengah Seruyan 950.000.000,- 9 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 950.000.000,- 10 Sulawesi Barat Polewali Mandar 950.000.000,- 11 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan 950.000.000,- 12 Sulawesi Tengah Donggala 950.000.000,- 13 Sulawesi Tengah Sigi 950.000.000,- 14 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 950.000.000,- 15 Gorontalo Pahuwato 950.000.000,- 16 Maluku Utara Halmahera Selatan 950.000.000,- 17 Maluku Utara Halmahera Timur 950.000.000,- 18 Nusa Tenggara Timur Alor 950.000.000,- 19 Nusa Tenggara Timur Malaka 950.000.000,- 20 Nusa Tenggara Timur Rotendao 950.000.000,- 21 Nusa Tenggara Timur Manggarai 950.000.000,- 22 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima 950.000.000,- 23 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 950.000.000,- 24 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 950.000.000,- 25 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 950.000.000,- MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd AAGN. PUSPAYOGA

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16