PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14-per-m-kukm-xi-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat

PERMEN Nomor 14-per-m-kukm-xi-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR yang disalurkan oleh koperasi adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada anggota koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2. Koperasi Penyalur KUR adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. 3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial anggota KUR oleh Perusahaan Penjamin. 4. Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR. 5. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR. 6. Subsidi Bunga/Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Koperasi Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada penerima KUR. 7. Anggota Koperasi adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota. 8. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Dalam hal ini untuk MEMUTUSKAN koperasi sebagai penyalur KUR. 9. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya KUR. 10. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah komite yang dibentuk untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. 11. Imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan. 12. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN KUR OLEH KOPERASI

Pasal 3

Koreksi

Penerima KUR adalah anggota koperasi yang melakukan usaha produktif berupa : a. usaha mikro, kecil dan menengah; dan b. calon tenaga kerja INDONESIA yang akan bekerja di luar negeri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Koperasi Penyalur KUR adalah koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur KUR. (2) Persyaratan Koperasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini; b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; c. memiliki online system data KUR dengan SIKP; dan d. melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (3) Koperasi yang berminat sebagai Penyalur KUR: a. mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a MENETAPKAN koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (5) Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan. (6) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b MENETAPKAN koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (7) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (8) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian berkala kepada koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (9) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat MENETAPKAN koperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan. (10) Koperasi yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat dan diberhentikan sebagai Penyalur KUR. (11) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Koperasi bersumber dari dana Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Penyalur KUR. (2) Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Koperasi Penyalur KUR. (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga/marjin.

BAB Kedua

Koperasi Penyalur KUR

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Koperasi bersumber dari dana Koperasi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 14 /Per/M.KUKM/XI/2016 TENTANG PEDOMAN KOPERASI PENYALUR KRITERIA KOPERASI SEHAT DAN BERKINERJA BAIK 1. Memenuhi kriteria Sehat Kriteria sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sesuai dengan ketentuan tentang penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Koperasi yang dinyatakan sehat adalah: a. Koperasi dengan predikat Sehat b. Koperasi dengan predikat Cukup Sehat 2. Kinerja baik Untuk menentukan koperasi berkinerja baik dilakukan analisa mengenai kinerja keuangan koperasi sebagai berikut: a. Kondisi permodalan (setidaknya mencakup rasio CAR) minimum 8% b. Kondisi likuiditas (LDR) minimum 80% dan maksimum 90% c. Kondisi rentabilitas (BOPO) maksimum 95% d. NPL Koperasi < 5% (Kepada Usaha Mikro dan Kecil) 3. Koperasi sebagai penyalur KUR mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota. 4. Professional Judgement Untuk menilai kelayakan koperasi sebagai penyalur KUR, Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi dapat melakukan professional judgement meliputi: a. Ketersediaan dan karakteristik SDM yang tersertifikasi; b. Kemampuan Teknologi dan Sistem Informasi dalam mendukung penyaluran Kredit anggota; c. Kehandalan dalam Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan berjalannya system dan prosedur koperasi serta mencegah terjadinya fraud/penyimpangan; d. Kecukupan jaringan pelayanan koperasi dalam mendukung penyaluran kredit anggota. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN. PUSPAYOGA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 14 /Per/M.KUKM/XI/2016 TENTANG PEDOMAN KOPERASI PENYALUR FORMAT LAPORAN KUR 1. Format laporan sebagai berikut: a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari KUR, termasuk jumlah anggotanya. b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah anggotanya. c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah anggotanya. d. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah anggota, sektor ekonomi, dan provinsi. 2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN. PUSPAYOGA

Peraturan Menteri Nomor 14-per-m-kukm-xi-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11