PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

PERMEN Nomor 11 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 2. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 3. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 4. Komitmen adalah pernyataan koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional. 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas koperasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran. 6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 8. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 10. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. 11. Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang MEMUTUSKAN pemberian pinjaman. 12. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk MEMUTUSKAN pemberian pinjaman. 13. Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. 14. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil, dan menengah sesuai dengan pembagian kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP. (2) Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS. (3) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memperoleh Izin Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS; b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS; c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya; e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola; f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan g. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN- MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi. (4) Modal sendiri KSP/KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut: a. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); b. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan c. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). (5) Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut: a. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan c. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (6) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut: a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Persyaratan pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi: a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang); h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi. Paragraf Kedua Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Pasal 6

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan peryaratan: a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat; f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun; g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Paragraf Ketiga Persyaratan Pembukaan Kantor Kas

Pasal 7

Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan: a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan d. nama calon kepala Kantor Kas.

BAB Kesatu

Persyaratan Izin Usaha

Pasal 4

Koreksi

BAB Kedua

Persyaratan Izin Operasional

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 8

Koreksi

(1) Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan. (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy.

Pasal 9

Koreksi

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota. (2) Permohonan perizinan meliputi: a. pendaftaran; b. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen; dan c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Pasal 10

(1) Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dengan cara mengakses laman OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha. (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi. (3) Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS.

Pasal 11

(1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. (2) Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha. (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha Koperasi yang berlaku selama Koperasi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal: a. Koperasi melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12

(1) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Koperasi kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan. (3) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen.

Pasal 13

Dalam hal pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan.

Pasal 14

(1) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen. (2) Koperasi yang belum memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam.

Pasal 15

(1) Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional. (2) Dalam hal pemenuhan Komitmen tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu, Koperasi mengajukan kembali permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.

Pasal 16

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan. (2) Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dianggap berlaku efektif.

Pasal 17

Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak dikenakan biaya.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21