PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014 tentang NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

PERMEN Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Sasaran penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah untuk meningkatkan: a. kapasitas penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan b. iklim kondusif dalam penyelenggaraan inkubator wirausaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kesatu

Tujuan Penetapan norma,

BAB kedua

Sasaran

Pasal 3

BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

Pasal 4

Koreksi

Penyelenggaraan inkubator wirausaha mengikuti norma sebagai berikut: a. profesionalitas, terbuka, jujur, adil dan tidak diskriminatif; b. mandiri dan independen; c. penumbuhkembangan wirausaha baru; d. penguatan kapasitas wirausaha pemula; dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Koreksi

Inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain mengikuti norma sebagai berikut: a. saling membutuhkan; b. mempercayai; c. memperkuat; dan d. saling menguntungkan.

Pasal 6

Inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat memperoleh pendanaan dengan mengikuti norma sebagai berikut: a. akuntabilitas; b. sesuai dengan tujuan inkubator wirausaha; c. teraudit, dan membuat laporan keuangan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar kualifikasi sumberdaya manusia sekurang kurangnya: a. profesional; dan b. tidak cacat hukum.

Pasal 9

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar prasarana dan sarana sekurang-kurangnya: a. ruang kerja tenant; b. ruang konsultasi; c. ruang kantor; dan d. memiliki sistem informasi yang didukung oleh jaringan internet yang memadai.

Pasal 10

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar kerjasama dengan tenant dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk perjanjian tertulis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bidang usaha tenant yang akan diinkubasi oleh inkubator wirausaha, sekurang-kurangnya usaha: a. produktif; b. prospektif; c. berbasis teknologi; dan d. berwawasan lingkungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

Penyelenggaraan inkubator wirausaha yang memperoleh pendanaan dari tenant dan pihak ketiga lainnya harus memiliki standar sebagai berikut: a didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat sekurang kurangnya: 1) hak dan kewajiban para pihak; 2) keuntungan; 3) risiko; 4) jangka waktu; 5) penyelesaian perselisihan. b. besar pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah paling banyak 90% dari jumlah pendanaan yang dibutuhkan oleh inkubator wirausaha.

Pasal 13

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi prosedur sebagai berikut : a. mengikuti tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan b. mengadministrasikan proses penyelenggaraan secara jelas.

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sekurang kurangnya terdiri dari : a. pra-inkubasi; b. inkubasi; dan c. paska inkubasi.

Pasal 15

Tahapan pra-inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sekurang–kurangnya terdiri dari: a. rekruitmen calon tenant; b. pelatihan dasar untuk menjaring calon tenant; dan c. mematangkan gagasan teknologi dan ide yang akan dikomersialisasikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sekurang – kurangnya terdiri dari : a. pembuatan kontrak tertulis dengan tenant; b. pelatihan dan pengembangan ketrampilan; c. bimbingan; d. konsultasi dan konsultansi; e. pendampingan; f. proses produksi; g. uji produksi; h. pemasaran; i. pameran; j. temu bisnis; dan k. pengadministrasian bisnis.

Pasal 17

Tahapan paska inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: a. penyelesaian kontrak inkubasi; b. membangun jejaring dengan tenant alumni; c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan d. pemberian konsultansi.

Pasal 18

Prosedur administrasi penyelenggaraan inkubator wirausaha meliputi : a. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah; b. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat kepada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UKM setempat; c. pendaftaran sebagaimana huruf a dan b dilaporkan kepada Menteri; d. tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Inkubator Wirausaha dapat diselenggarakan oleh : a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah; c. dunia usaha; dan/atau d. masyarakat. (2) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Perguruan Tinggi milik Pemerintah; (3) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah; (4) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh dunia usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (5) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perguruan tinggi milik swasta, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, asosiasi, kelompok masyarakat, dan usaha perorangan; dan (6) Penyelenggara inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kerjasama/kemitraan antar penyelenggara inkubator wirausaha.

Pasal 20

Kriteria Sumberdaya Inkubator Wirausaha (1) Sumberdaya manusia pengelola Inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. profesional dan kompeten; b. sanggup melaksanakan rencana strategis; dan c. sanggup bekerja penuh. (2) Penilaian atas kriteria pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dan untuk penilaiannya dibentuk tim oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pedoman untuk penilaian kompetensi disusun oleh Deputi Menteri yang ditunjuk. (4) Sumberdaya pendanaan Inkubator wirausaha untuk dana operasional dan penguatan tenant dapat berupa : a. sumber yang berasal dari lembaga inkubator wirausaha sendiri; b. sumber yang berasal dari luar atau pihak ke tiga; dan c. sumber lain yang syah dan tidak mengikat berdasarkan UNDANG-UNDANG. (5) Sumberdaya sarana dan prasarana inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 21

a. Dalam rangka penyelenggaraan program inkubasi, inkubator wirausaha dapat bekerjasama dengan para pihak dari dalam negeri dan atau luar negeri; dan b. Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a adalah antar inkubator wirausaha dan atau inkubator wirausaha dengan non-inkubator wirausaha.

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. berasal dari peserta inkubasi (tenant) berupa kewajiban sebagai peserta; b. berasal dari inkubator wirausaha yang bersangkutan berupa modal disetor dan akumulasi modal; dan c. berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014 tentang NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

BAB kedua

Pasal 3

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

BAB kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27