PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PERMEN Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 824) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dilakukan dengan Keputusan Menteri. (2) Sebelum ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Pengelola, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pejabat Pengelola terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Pejabat Pengelola. (3) Pejabat Pengelola yang telah ditetapkan dan diangkat wajib menandatangani kontrak kinerja, pakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik. (4) Apabila jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kosong, Menteri dapat menunjuk pelaksana tugas sementara sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola definitif. (5) Pelaksana tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas serta MENETAPKAN dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2018 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA