PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1) Pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh gubernur dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi. (2) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. unit kerja sekretariat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan nomenklatur tunggal; atau b. unit kerja yang membidangi koperasi dan usaha kecil, dan menengah pada organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur nontunggal. (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan; b. pelaksanaan petugas penyuluh koperasi lapangan daerah provinsi/kabupaten/kota; c. pelaksanaan operasional pusat layanan usaha terpadu daerah provinsi/kabupaten/kota; d. promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO INDONESIA; e. pelaksanaan satuan tugas pengawas koperasi; f. pelaksanaan pendataan lengkap dalam rangka penyelenggaran basis data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menggunakan sistem informasi data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan g. pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya target pada program prioritas Kementerian.

Pasal 4

(1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan kepada gubernur melalui organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah. (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan DIPA petikan pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah. (3) Pengaturan mengenai mekanisme usulan, tahapan, dan penetapan anggaran Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 5

Anggaran Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk: a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri; b. perawatan bangunan kantor milik pemerintah daerah; c. kegiatan pengadaan yang dapat menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian; dan d. kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib: a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah serta menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien; b. menyiapkan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian; dan d. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri dapat: a. memberikan surat teguran kepada gubernur; b. menunda pencairan Dana Dekonsentrasi; atau c. menghentikan pencairan Dana Dekonsentrasi. (3) Penundaan dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di provinsi meliputi: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; d. bendahara pengeluaran; dan e. bendahara pengeluaran pembantu. (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur. (3) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex officio dijabat oleh kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah. (4) Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. (5) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan pada masa tahun berjalan dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sebelum ada penetapan baru. (6) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.

Pasal 8

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

(1) Pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, serta diutamakan memiliki sertifikat di bidangnya. (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian, dan loyalitas.

Pasal 10

Penyusunan dan penelaahan DIPA atau rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan DIPA serta standar biaya masukan.

Pasal 11

(1) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi pada tahun berjalan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari unit kerja eselon I. (3) Persetujuan dari unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Kementerian.

Pasal 12

(1) Administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. (2) Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran Dana Dekonsentrasi, sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara. (4) Kementerian melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan untuk menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi.

Pasal 13

(1) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada gubernur atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi. (2) Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan kepada gubernur mengenai realisasi anggaran dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah. (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) secara periodik per triwulan kepada Menteri. (4) Laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga disampaikan setiap saat jika diperlukan kepada Menteri. (5) Laporan pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekosentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan: a. Menteri Keuangan; b. Menteri Dalam Negeri; dan c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18