Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN A…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 825), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 7

Koreksi

(1) Koperasi sebagai penerima dana bergulir harus memenuhi kriteria: a. berbadan hukum Koperasi; b. melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki kantor; d. memiliki hasil usaha positif 1 (satu) tahun buku terakhir; dan e. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman/Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM. (2) Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan berstempel sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi, ditembuskan ke instansi yang membidangi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya; b. formulir aplikasi permohonan yang telah diisi dan ditandatangani Pengurus Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi diatas materai dan berstempel; c. fotocopy surat keputusan pengesahan akta pendirian, akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar dan perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan; d. fotocopy laporan hasil rapat anggota tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. cetak mutasi rekening operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir yang dilegalisasi oleh bank; f. laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah untuk Koperasi Syariah; h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin usaha lainnya yang dipersamakan; i. fotocopy bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau Surat Pernyataan; dan j. fotocopy dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Usaha Kecil dan Usaha Menengah Penerima Dana Bergulir harus memenuhi kriteria: a. perorangan atau berbadan usaha baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; b. memiliki izin usaha sesuai jenis usaha yang akan dibiayai dan telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun; c. memiliki kantor; d. memiliki laba usaha positif 1 (satu) tahun terakhir; dan e. sudah melunasi Pinjaman/Pembiayaan sebelumnya dalam hal pernah menerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB- KUMKM. (4) Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dan ditandatangani oleh pemilik atau Direktur yang berwenang dan berstempel, serta ditembuskan ke Instansi yang membidangi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya; b. formulir aplikasi permohonan, yang diisi dan ditandatangani pemilik atau Direktur yang berwenang diatas materai dan berstempel; c. fotocopy surat keputusan pengesahan akta pendirian, akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar dan perubahannya berserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan untuk badan usaha berbadan hukum; d. fotocopy akta pendirian yang telah tercatat di Pengadilan Negeri setempat dan perubahan- perubahannya untuk badan usaha bukan berbadan hukum; e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk Pemilik atau Direksi dan Komisaris; f. cetak mutasi rekening operasional usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir yang telah dilegalisasi oleh bank; g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin usaha lainnya yang dipersamakan; h. fotocopy bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau Surat Pernyataan; dan i. laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan j. fotocopy dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Koperasi selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun usaha mikro dapat mengakses fasilitas Pinjaman/Pembiayaan melalui lembaga perantara. (6) Penyaluran kepada perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara individu dan/atau berkelompok. (7) Persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) mutlak untuk dipenuhi dan tidak mempersyaratkan hal teknis lainnya dalam rangka meningkatkan kepastian, percepatan, pembinaan dan kemudahan dalam penyaluran dana bergulir LPDB- KUMKM. (8) Pengajuan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (2)dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hardcopy. 3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Koreksi

(1) Koperasi Simpan Pinjam/usaha simpan pinjam sebagai pelaksana perguliran dana baik pola konvensional maupun pola syariah harus memenuhi kriteria: a. Berbadan Hukum Koperasi; b. melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki kantor; d. memiliki hasil usaha positif 1 (satu) tahun buku terakhir; dan e. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman/Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM. (2) Koperasi Simpan Pinjam/usaha simpan pinjam yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) satu dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan berstempel sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi, ditembuskan ke instansi yang membidangi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya; b. formulir aplikasi permohonan yang telah diisi dan ditandatangani Pengurus Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi diatas materai dan berstempel; c. fotocopy surat keputusan pengesahan akta pendirian, akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar dan perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan; d. fotocopy laporan hasil rapat anggota tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. cetak mutasi rekening operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir yang dilegalisasi oleh bank; f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah untuk Koperasi Syariah; g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin usaha lainnya yang dipersamakan; h. fotocopy bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau Surat Pernyataan; i. fotocopy dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; j. fotocopy laporan keuangan koperasi dan/atau unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); k. melampirkan data pencairan pinjaman 12 (dua belas) bulan terakhir, yang ditandatangani basah oleh Pengurus Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta berstempel; dan l. melampirkan data kolektabilitas piutang Koperasi 12 (dua belas) bulan terakhir, yang ditandatangani basah oleh Pengurus Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi, serta berstempel untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. (3) LKB dan LKBB sebagai pelaksana perguliran dana harus memenuhi kriteria: a. telah mendapatkan pengesahan badan hukum minimal 3 (tiga) tahun; b. telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atau laporan tahunan atau laporan pertanggung jawaban Direksi dan Pengawas; c. memiliki kantor; d. memiliki laba usaha positif 2 (dua) tahun buku terakhir; dan e. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman/Pembiayaan sebelumnya dalam hal LKB dan/atau LKBB sedang menerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM. (4) LKB-LKBB yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dan ditandatangani oleh Direksi yang berwenang dan berstempel; b. formulir aplikasi permohonan yang diisi dan ditandatangani oleh Direksi yang berwenang diatas materai dan berstempel; c. fotocopy surat keputusan pengesahan akta pendirian, akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar dan perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan; d. fotocopy risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Laporan Tahunan atau Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Pengawas; e. cetak mutasi rekening operasional usaha paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir yang dilegalisasi oleh bank untuk aset yang kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau laporan keuangan in house yang dilengkapi surat keterangan dari KAP yang melakukan audit bahwa laporan keuangan sedang dilakukan audit; g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas ijin tinggal untuk Pemilik atau Direksi dan Komisaris dan dewan pengawas syariah untuk LKB/LKBB Syariah; h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin usaha lainnya yang dipersamakan; i. data kolektabilitas piutang 24 (dua puluh empat) bulan terakhir ditandatangani pejabat berwenang dan berstempel; j. data pencairan pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan terakhir ditandatangani pejabat berwenang dan berstempel; k. fotocopy bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau Surat Pernyataan; dan l. surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) mutlak untuk dipenuhi dan tidak mempersyaratkan hal teknis lainnya guna meningkatkan kepastian, percepatan, pembinaan dan kemudahan dalam penyaluran dana bergulir LPDB- KUMKM. (6) Pengajuan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hardcopy. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) LPDB-KUMKM melakukan penilaian kelayakan kepada: a. Lembaga perantara pelaksana perguliran dana; b. koperasi, usaha kecil dan usaha menengah yang mengakses dana bergulir secara langsung; dan c. koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengakses dana bergulir melalui lembaga perantara penyalur dana. (2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian pemberian Pinjaman/Pembiayaan. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPDB-KUMKM dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan/atau pertimbangan institusi yang berwenang membina calon penerima Dana Bergulir dimaksud. (4) Jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari: a. konsultan independen; b. lembaga penjamin; c. asuransi; d. perbankan; e. praktisi; f. lembaga perantara penyalur dana; g. akademisi; dan/atau h. lembaga lainnya yang memiliki kompetensi dibidang Pinjaman/Pembiayaan. (5) Institusi yang berwenang membina calon penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kementerian negara/lembaga/organisasi perangkat daerah. (6) Dalam hal penyaluran dana bergulir melalui lembaga perantara pelaksana perguliran dana, penilaian kelayakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dilakukan oleh lembaga perantara. (7) Penetapan atas Keputusan Penerima Pinjaman/Pembiayaan merupakan kewenangan pimpinan LPDB-KUMKM. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Lembaga Perantara menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada: a. Koperasi; b. usaha mikro; c. usaha kecil; dan/atau d. usaha menengah. (2) Lembaga Perantara yang hanya berfungsi sebagai penyalur dana merupakan BLUD dan Penyelenggara. (3) Lembaga Perantara yang hanya berfungsi sebagai pelaksana perguliran dana merupakan perusahaan modal ventura. (4) Lembaga Perantara diluar yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berfungsi sebagai penyalur dana dan/atau pelaksana perguliran dana. (5) Lembaga Perantara yang melaksanakan penyaluran dana harus melakukan perikatan dengan Direksi dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. (6) Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari Lembaga Perantara kepada Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. digunakan untuk Pinjaman/Pembiayaan usaha produktif; b. jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan ditentukan: 1) paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang bagi Pinjaman/Pembiayaan permodalan; dan/atau 2) paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang bagi Pinjaman/Pembiayaan investasi. c. jasa layanan/margin dalam Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Lembaga Perantara dan Penerima Dana Bergulir mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan; d. dalam hal LPDB-KUMKM mengenakan jasa layanan/margin, pembayaran jasa layanan/ margin dilakukan oleh penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan; dan e. penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap berdasarkan hasil analisa. 6. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam menyalurkan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM dapat meminta jaminan kepada penerima Dana Bergulir atau Lembaga Perantara; (2) Jaminan atas Pembiayaan dana bergulir kepada penerima Dana Bergulir atau melalui Lembaga Perantara dapat berupa: a. jaminan material; dan/atau b. jaminan imaterial. (3) Jaminan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa: a. benda bergerak; b. benda tidak bergerak; c. gadai deposito dan/atau surat berharga; dan/atau d. tagihan, meliputi piutang lancar dan persediaan barang. (4) Jaminan imaterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa: a. penjaminan perorangan; b. penjaminan korporasi; c. penjaminan Pinjaman/Pembiayaan; dan/atau d. asuransi. (5) Kerja sama dengan lembaga penjamin dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan d ditetapkan dalam perjanjian kerja sama. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada penerima dana bergulir dituangkan dalam perjanjian Pinjaman/Pembiayaan. (2) Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat penerima dana bergulir; b. nama bank dan nomor rekening penerima dana bergulir; c. jumlah dana bergulir yang diberikan; d. tujuan penggunaan dana bergulir; e. hak dan kewajiban masing-masing pihak; f. jangka waktu perikatan; g. monitoring dan evaluasi; dan h. sanksi. 8. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir sesuai dengan perjanjian. (2) Pengembalian Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir menggunakan mekanisme transaksi perbankan. (3) Penunjukan bank dilakukan oleh LPDB-KUMKM berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (4) Dalam hal penerima dana bergulir lalai/terlambat mengembalikan dana bergulir, LPDB-KUMKM melakukan langkah-langkah untuk melakukan penagihan maksimal atas Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir. (5) Penagihan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak terbatas pada langkah sebagai berikut: a. penagihan melalui telepon dan/atau layanan pesan; b. penagihan melalui surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan/atau surat peringatan; c. penagihan melalui kunjungan ke lapangan; d. somasi; dan/atau e. pelimpahan kepada unit/lembaga negara yang menangani penagihan atas piutang kepada negara. (6) Dalam melaksanakan penagihan maksimal kepada penerima Dana Bergulir, LPDB-KUMKM dapat menggunakan jasa lembaga lain. (7) Tata cara pengembalian Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, Koperasi Simpan Pinjam/usaha simpan pinjam baik pola konvensional maupun pola syariah dan lembaga perantara harus menyampaikan: a. laporan realisasi penyaluran dana bergulir; b. laporan triwulanan; dan c. laporan tahunan. (2) Jangka waktu penyampaian laporan realisasi penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai dengan ketentuan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dan paling sedikit memuat: a. daftar realisasi penerima Pinjaman/Pembiayaan; dan b. daftar rekapitulasi perjanjian pinjaman/akad pembiayaan antara Lembaga Perantara dengan Penerima Dana Bergulir. (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaandan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan berakhir dan paling sedikit memuat: a. daftar realisasi akumulasi penyaluran Dana Bergulir selama 1 (satu) tahun; b. laporan dampak dan manfaat dana bergulir; dan c. laporan kinerja penerima dana bergulir. (5) Dalam pelaksanaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, Koperasi Non Simpan Pinjam, Usaha Kecil dan Usaha Menengah harus menyampaikan: a. laporan realisasi penggunaan Pinjaman/Pembiayaan; dan b. laporan perkembangan penggunaan Pinjaman/Pembiayaan, dampak dan manfaat Dana Bergulir setiap semester paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah semester bersangkutan berakhir. (6) Periode penyampaian laporan realisasi penggunaan Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam perjanjian Pinjaman/akad Pembiayaan. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berupa dokumen elektronik dan/atau hardcopy dokumen penyaluran disampaikan kepada LPDB-KUMKM. (8) LPDB-KUMKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Bergulir secara periodik untuk penyaluran langsung maupun melalui Lembaga Perantara berdasarkan laporan yang disampaikan. 10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal penerima dana bergulir melakukan penyaluran dan/atau penggunaan Pinjaman/Pembiayaan menyimpang dari ketentuan- ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan dana Pinjaman/Pembiayaan yang telah diberikan. (2) Dalam hal penerima Dana Bergulir tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penerima dana bergulir dapat dikenakan sanksi berupa: a. surat peringatan; dan atau b. denda.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 21

Pasal II