PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kumkm-ii-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

PERMEN Nomor 05-per-m-kumkm-ii-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha sebagai sarana jual beli barang melalui tawar menawar yang dapat berupa Toko, Kios dan Los. 2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana pasar rakyat yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak yang berada di kabupaten/kota/pedesaan, daerah perbatasan /daerah tertinggal/ daerah pasca bencana. 3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. 5. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingan dengan daerah lain dalam skala nasional. 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintah Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik INDONESIA. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 12. Dana tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 16. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 17. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar. 18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. 19. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat Provinsi/Kab/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 14

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2016 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Febuari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 05/PER/M.KUMKM/II/2016 Tanggal : 16 Februari 2016 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 No Provinsi/DI Kab/Kota Anggaran (Rp.) 1 Aceh Aceh Timur 950.000.000,- 2 Banten Pandeglang 950.000.000,- 3 Jawa Barat Garut 950.000.000,- 4 Jawa Timur Pamekasan 950.000.000,- 5 Kalimantan Tengah Seruyan 950.000.000,- 6 Gorontalo Gorontalo Utara 950.000.000,- 7 Sulawesi Tenggara Buton 950.000.000,- 8 Sulawesi Tenggara Muna 950.000.000,- 9 Sulawesi Barat Mamuju Utara 950.000.000,- 10 NTB Lombok Utara 950.000.000,- 11 NTB Lombok Tengah 950.000.000,- 12 NTT Lembata 950.000.000,- 13 NTT Timor Tengah Selatan 950.000.000,- 14 NTT Alor 950.000.000,- 15 Maluku Seram Bagian Barat 950.000.000,- 16 Maluku Buru 950.000.000,- 17 Maluku Utara Pulau Morotai 950.000.000,- 18 Papua Barat Kab. Sorong 950.000.000,- 19 Papua Kota Jayapura 950.000.000,- 20 Papua Keerom 950.000.000,- B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2016 No Provinsi/DI Kab/Kota Anggaran (Rp.) 1 Aceh Simeuleu 950.000.000,- 2 Aceh Kota Subulussalam 950.000.000,- 3 Sumatera Utara Toba Samosir 950.000.000,- 4 Sumatera Utara Karo 950.000.000,- 5 Riau Siak 950.000.000,- 6 Riau Kampar 950.000.000,- 7 Jambi Kerinci 950.000.000,- 8 Sumatera Barat Pasaman Barat 950.000.000,- 9 Sumatera Barat Kota Sawahlunto 950.000.000,- 10 Sumatera Barat Dharmasraya 950.000.000,- 11 Sumatera Barat Padang Pariaman 950.000.000,- 12 Sumatera Selatan Ogan Ilir 950.000.000,- 13 Sumatera Selatan Banyuasin 950.000.000,- 14 Bengkulu Bengkulu Utara 950.000.000,- 15 Bengkulu Bengkulu Selatan 950.000.000,- 16 Bengkulu Kota Bengkulu 950.000.000,- 17 Lampung Pasawaran 950.000.000,- 18 Jawa Barat Cirebon 950.000.000,- 19 Jawa Barat Kuningan 950.000.000,- 20 Jawa Barat Cianjur 950.000.000,- 21 Jawa Barat Sukabumi 950.000.000,- 22 Jawa Tengah Demak 950.000.000,- 23 Jawa Tengah Pati 950.000.000,- 24 Jawa Tengah Pekalongan 950.000.000,- 25 Jawa Tengah Boyolali 950.000.000,- 26 Jawa Tengah Semarang 950.000.000,- Jawa Tengah Blora 950.000.000,- 28 Jawa Tengah Temanggung 950.000.000,- 29 Jawa Tengah Kebumen 950.000.000,- 30 Jawa Tengah Purworejo 950.000.000,- 31 Jawa Tengah Cilacap 950.000.000,- 32 Jawa Timur Malang 950.000.000,- 33 Jawa Timur Pacitan 950.000.000,- 34 Jawa Timur Lumajang 950.000.000,- 35 Jawa Timur Bondowoso 950.000.000,- 36 Jawa Timur Gresik 950.000.000,- 37 Yogyakarta Gunung Kidul 950.000.000,- 38 Yogyakarta Bantul 950.000.000,- 39 Bali Gianyar 950.000.000,- 40 Bali Jembrana 950.000.000,- 41 Bali Tabanan 950.000.000,- 42 NTB Sumbawa 950.000.000,- 43 NTB Lombok Timur 950.000.000,- 44 NTB Lombok Barat 950.000.000,- 45 NTT Ngada 950.000.000,- 46 NTT Flores Timur 950.000.000,- 47 NTT Manggarai Timur 950.000.000,- 48 NTT Sumba Barat 950.000.000,- 49 NTT Sumba Timur 950.000.000,- 50 Kalimantan Barat Kota Singkawang 950.000.000,- 51 Kalimantan Tengah Gunung Mas 950.000.000,- 52 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur 950.000.000,- 53 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan 950.000.000,- 54 Sulawesi Tenggara Buton Selatan 950.000.000,- 55 Sulawesi Barat Mamasa 950.000.000,- Sulawesi Barat Majene 950.000.000,- 57 Sulawesi Barat Polewali Mandar 950.000.000,- 58 Sulawesi Selatan Enrekang 950.000.000,- 59 Sulawesi Selatan Bulukumba 950.000.000,- 60 Sulawesi Selatan Wajo 950.000.000,- 61 Maluku Maluku Tenggara 950.000.000,- 62 Maluku Kota Tual 950.000.000,- 63 Maluku Maluku Tengah 950.000.000,- 64 Maluku Buru Selatan 950.000.000,- 65 Maluku Utara Kota Ternate 950.000.000,- MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd AAGN. PUSPAYOGA

Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kumkm-ii-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

BAB XI

Pasal 14