PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kukm-viii-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 05-per-m-kukm-viii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENGADUAN

Pasal 5

Koreksi

Kriteria Pengaduan : a. pengaduan yang disampaikan melalui whistleblowing system hanya meliputi seluruh pekerjaan yang ada di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. b. pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower berupa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pekerjaan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. c. pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan sampai hasil akhir pekerjaan. d. pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran pidana dalam pekerjaan meliputi: 1)indikasi penipuan 2)indikasi pemalsuan 3)indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Pasal 6

Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut : a. nama Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, Kelompok Kerja/ULP. b. penjelasan mengenai: 1) pelaku 2) perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. 3) waktu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan; dan 4) unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan. c. bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berupa: 1)data/dokumen; 2)gambar; dan/atau; 3)rekaman d. data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Pasal 7

(1) Dalam hal Whistleblower mengetahui adanya dugaan penyimpangan didalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan tersebut secara elektronik melalui whistleblowing system. (2) Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat eselon II atau yang setingkat pada Kabupaten/Kota, dapat disampaikan ke whistleblowing system Provinsi. (3) Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II atau yang setingkat pada Provinsi, dapat disampaikan ke whistleblowing system Kementerian Koperasi dan UKM. (4) Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dapat disampaikan ke whistleblowing system Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 8

(1) Pengaduan diterima oleh verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada penelaah. (2) Penelaah membuat telaahan terhadap hasil verifikasi dari verifikator dan menyampaikan hasil telaahan berupa usulan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi.

Pasal 9

(1) Pimpinan K/L/D/I menugaskan atau menyampaikan rekomendasi kepada APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. (2) Pimpinan Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum. (3) APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan rekomendasi oleh APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum. (2) APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan rekomendasi kepada Pimpinan K/L/D/I.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 11

Koreksi

(1) K/L/D/I menyelenggarakan Whistleblowing System Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pencegahan KKN. (2) Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Whistleblowing System pada satuan Kerja Perangkat Daerah diselenggarakan secara terpusat oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). (3) Penyelenggaraan Whistleblowing System sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pasal 12

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kementerian Koperasi dan UKM dapat membentuk tim yang terdiri dari: Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Ketua : Inspektur Anggota : Para pejabat yang dinilai relevan 2) Tim sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.

Pasal 13

Penyelenggaraan Whistleblowing System terdiri dari : a. verifikator; b. penelaah; c. tim Pengawas; d. administrator Sistem;

Pasal 14

Verifikator ditetapkan oleh Pimpinan K/L/D/I atau Pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a; c. memiliki Intregritas.

Pasal 15

Penelaah ditetapkan oleh Pimpinan K/L/D/I atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a; c. memiliki Intregritas.

Pasal 16

Tim Pengawas ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a; c. mewakili dari unit Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM; d. memiliki Integritas.

Pasal 17

Administrator Sistem ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil dari masing-masing unit Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM; b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a; c. memahami Teknologi Informasi; d. memiliki Intregritas;

Pasal 18

Kedudukan Penyelenggara Whistleblowing System : a. Verifikator dan Penelaah berkedudukan pada unit kerja di setiap K/L/D/I seperti APIP K/L/D/I, LPSE atau unit khusus lain yang ditetapkan Pimpinan K/L/D/I. b. Administrator Sistem dan Tim Pengawas berkududukan disetiap unit Eselon I.

Pasal 19

(1) Verifikator bertugas : a.melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan; b.menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada Whistleblower; c. meminta data dan informasi kepada Whistleblower untuk mendukung kebenaran pengaduan; d.menyusun resume pengaduan. (2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban : a.merahasiakan identitas Whistleblower; b.merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Whistleblower.

Pasal 20

(1) Penelaah bertugas : a.melakukan telaah terhadap hasil verifikasi; b.meminta tambahan data dan informasi pengaduan; c. meminta pendapat Tenaga Ahli apabila dibutuhkan; d.menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan K/L/D/I. (2) Dalam menjalankan tugas, penelaah berkewajiban : a.merahasiakan identitas Whistleblower; b.merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Whistleblower.

Pasal 21

Administrator Sistem bertugas melaksanakan pengelolaan Whistleblowing System yang meliputi atau tidak terbatas pada : a. penyiapan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan Whistleblowing System. b. memberikan aplikasi dan menutup aplikasi di Whistleblowing System. c. memberikan akun dan password kepada Verifikator, Penelaah, dan Tim Pengawas Whistleblowing System.

Pasal 22

Tim Pengawas bertugas mengawasi operasional Whistleblowing System serta melaporkan : a. kinerja Whistleblowing System kepada Pimpinan/Inspektorat. b. kinerja Verifikator dan Penelaah kepada Pimpinan K/L/D/I.

Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kukm-viii-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27