PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 04-per-m-kukm-iv-2017 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

PERMEN Nomor 04-per-m-kukm-iv-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 7. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh Menteri bagi Pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan. 8. Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas- tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat. 9. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran Pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai dengan ketentuan melalui mesin kehadiran elektronik. 10. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai adalah sistem pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai oleh Biro Umum sebagai bahan dalam melakukan pengukuran kinerja Pegawai dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Aparatur Sipil Negara. 12. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 13. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya. 14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. 15. Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang. 16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana, dan Doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. 17. Disiplin adalah perilaku Pegawai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja diberikan kepada: a. aparatur sipil negara; b. calon aparatur sipil negara; c. aparatur sipil negara/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. staf khusus menteri. (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan. (3) Tunjangan kinerja bagi Calon Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus). (4) Kelas Jabatan dan besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara; d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; h. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; i. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan j. tenaga honorer/tenaga tidak tetap/pegawai pemerintah non pegawai negeri.

Pasal 4

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat merangkap jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hanya diberikan satu tunjangan kinerja.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan penilaian atas kehadiran dan capaian kinerja. (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kehadiran bulanan. (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai realisasi kerja bulanan. (4) Persentase komponen penentu besaran tunjangan kinerja terdiri atas: a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kehadiran; dan b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk capaian kinerja.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian atas kehadiran dan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Petunjuk Teknis Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, tetap mendapatkan tunjangan kinerja. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin; b. cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti besar; c. tugas kedinasan; dan d. tugas belajar dan/atau izin belajar.

Pasal 9

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat permohonan izin sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2) Cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan: a. surat keterangan dokter; b. surat keterangan rawat inap; dan/atau c. surat keterangan cuti. (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan: a. surat tugas; b. instruksi dinas/disposisi/memorandum; dan/atau c. undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh atasan langsung paling rendah kepala sub bagian tata usaha satuan organisasi. (4) Tugas belajar dan/atau izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat tugas belajar atau surat izin belajar.

Pasal 10

Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai tanggal 1 September 2016.

BAB III

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 12

Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan; b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tunjangan kinerja selama 2 (dua) bulan; dan c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tunjangan kinerja selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

(1) Pegawai yang sengaja meninggalkan ruang kerja dan/atau kantor tanpa persetujuan atasan langsung dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari paling lama keterlambatan. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan tunjangan kinerja jika atasan langsung menyampaikan surat keterangan kepada Bagian Kepegawaian.

Pasal 15

Pegawai yang tidak mengisi capaian kinerja setiap bulannya dan/atau tidak mencapai nilai minimal capaian kinerja dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut : a. pencapaian kinerja dengan nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja; dan b. pencapaian kinerja dengan nilai kurang dari 76 (tujuh puluh enam) atau tidak mengisi capaian kinerja dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Rekam kehadiran dilakukan secara elektronik dan manual. (2) Rekam kehadiran secara manual dilakukan apabila: a. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan dan/atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik; c. sidik jari dan rekam wajah tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau d. terjadi keadaan kahar (force majeure). (3) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam dan terjadinya kerusuhan.

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja, dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan; dan b. tidak ada bukti kehadiran masuk kerja dan/atau bukti pulang kerja, dihitung sebagai ketidakhadiran masuk kerja. (2) Terlambat masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit dapat diganti sesuai dengan waktu keterlambatan pada saat jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai hari dan jam kerja.

Pasal 19

(1) Kepala Biro, Inspektur, dan Sekretaris Deputi pada masing-masing unit kerja melakukan rekapitulasi bukti alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Rekapitulasi Daftar Hadir dan capaian Kinerja Pegawai digunakan sebagai bahan dalam melakukan perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Pasal 20

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai maka tunjangan kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai berlaku pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin. (3) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (4) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan tidak bersalah maka tunjangan kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pada saat pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas. (5) Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai yang telah dilakukan perhitungan pemotongan tunjangan kinerja dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan hukuman disiplin. (6) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut: a. dipotong sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama; dan b. dipotong kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Peraturan Menteri Nomor 04-per-m-kukm-iv-2017 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22