PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 02-per-m-kukm-ii-2015 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015

PERMEN Nomor 02-per-m-kukm-ii-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi vertikal pusat di daerah. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing - masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang negara/daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN, PEDOMAN DAN PERUBAHAN KEGIATAN

Pasal 4

Koreksi

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) focus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), yaitu: 1. Memfasilitasi Dinas/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Daerah Istimewa (D.I.)/Kabupaten/Kota dalam rangka : a. Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 1 (satu) kali. b. Koordinasi Terbatas sebanyak 2 (dua) kali. c. Koordinasi Teknis Penyusunan Perencanaan sebanyak 1 (satu) kali. d. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dekonsentrasi sebanyak 2 (dua) kali. e. Koordinasi Regional: 1) Di Provinsi Riau meliputi: Provinsi Riau, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, dan Jambi; 3) Di Provinsi Sulawesi Utara meliputi: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 4) Di Provinsi Jawa Barat meliputi: Provinsi Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; 5) Di Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. f. Memfasilitasi Staf Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas yang Membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota dalam rangka : 1) Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran ketempat penyelenggaraan 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyusun Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketempat penyelenggaraan; 3) Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Perdesaan dan Daerah Tertinggal ketempat penyelenggaraan. 4) Rapat Koordinasi Identifikasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ketempat penyelenggaraan. g. Memfasilitasi koordinasi daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), dengan peserta dari Kabupaten dan Kota sebanyak 1 (satu) kali; h. Memfasilitasi koordinasi daerah terkait perencanaan pusat dan daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), dengan peserta dari Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali; i. i. Memfasilitasi Tim Pokja Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) masing-masing sebanyak 2 (dua) orang dari Kabupaten dan Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang; j. Memfasilitasi Tim Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan k. Menengah Tahun 2015 Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang; l. Memfasilitasi dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebanyak 1 (satu) kali dan melaksanakan Forum Koordinasi tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) dengan melibatkan Kabupaten, Kota dan Gerakan Setempat sebanyak 1 (satu) kali; m. Memfasilitasi Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sebanyak 2 (dua) orang; n. Memfasilitasi dinas Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), 1 (satu) orang sebanyak 2 (dua) kali; o. Memfasilitasi dinas dalam Koordinasi Data (Rakor Data) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Data, sebanyak 1 (satu) kali; p. o Memfasilitasi pameran Small Medium Enterprise’s Cooperatives (SMESCo) Festival yang bertempat di Jakarta Covention Center (JCC) sebanyak 1 (satu) kali; q. Memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung SMESCo UKM INDONESIA; r. Memfasilitasi Pameran/Pasar Rakyat sebanyak 1 (satu) kali; s. Memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi Data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) serta Rakor Data Online Data System (ODS) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), yang melibatkan Kabupaten dan Kota 2. Memfasilitasi Kegiatan Teknis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk : a. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), Kabupaten dan Kota. b. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi dan dukungan di Tahun Anggaran 2013 - 2014; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya mendukung penguatan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah daerah baik di Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota; d. Fasilitasi koordinasi bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan ASEAN dan BIMP-EAGA yang akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan. e. Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 5

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk : a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran luar negeri; b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah; c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Gubernur. (2) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing - masing Provinsi/D.I. diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya. (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 10

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut : a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran; d. membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN); e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak; f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran; g. menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK); h. menyiapkan Buku pembantu Bank; dan i. menyiapkan Buku pembantu Pajak.

Pasal 11

(1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 136/PMK.02/2014, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Peraturan Menteri Nomor 02-per-m-kukm-ii-2015 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 20