PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

PERMEN Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengujian Perangkat Telekomunikasi. 4. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi. 5. Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Pengujian Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 6. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 8. Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. 9. Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah persiapan penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Perangkat Telekomunikasi. 12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja Pejabat Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi. 13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 14. Penilaian Angka Kredit Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. 15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah pengakuan formal secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap angka kredit Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan setelah dilakukan penilaian. 16. Tingkat Kesulitan 1 sampai dengan Tingkat Kesulitan 5 adalah tingkatan pertama sampai dengan tingkatan kelima dari pelaksanaan proses pengujian yang dilihat berdasarkan adanya tingkat resiko pengujian, penggunaan Alat Ukur didasarkan dengan perkembangan teknologi, lama waktu pemrosesan Sampel Uji, dan banyaknya item/parameter pengujian. 17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan yang telah tersertifikasi. 18. Kalibrasi Antara adalah kegiatan Kalibrasi yang dilakukan pada selang waktu Kalibrasi terakhir dan rencana Kalibrasi berikutnya. 19. Alat Ukur adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kesesuaian nilai Sampel Uji dengan standar/acuan teknis. 20. Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang berhubungan dengan hasil pengukuran yang mengkarakteristikkan (memberikan sifat) penyebaran nilai-nilai layak yang dikaitkan pada besaran ukur. 21. Metode Pengujian adalah cara atau teknik untuk melakukan pengujian. 22. Laporan Hasil Uji yang selanjutnya disingkat LHU adalah dokumen yang berisi hasil pengukuran yang dilakukan sesuai dengan standar/acuan teknis. 23. Verifikasi Dokumen dan Teknis adalah kegiatan pengecekan dokumen dan Sampel Uji untuk menilai kesiapan Sampel Uji diukur. 24. Sampel Uji adalah alat dan/atau perangkat yang diukur dan dinilai kesesuaiannya dengan standar/acuan teknis. 25. Artefak adalah alat dan/atau perangkat yang diukur dan dinilai kesesuaiannya dengan standar/acuan teknis yang digunakan sebagai Sample Uji acuan. 26. Audit Internal adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian persyaratan sesuai dengan ISO/IEC 17025. 27. Uji Banding adalah suatu program untuk melakukan evaluasi kinerja laboratorium Kalibrasi/pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya. 28. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat BBPPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 30. Instansi Pembina adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9