PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik

PERMEN Nomor 8 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem gelombang elektromagnetik lainnya. 2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar. 3. Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik adalah kegiatan penyediaan, pelayanan dan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. 4. Jasa Internet Teleponi adalah bagian dari layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. 5. Point of Presence (PoP) adalah lokasi tempat fasilitas atau peralatan penyelenggara jasa internet teleponi yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi. 6. Kode Akses adalah kombinasi digit yang harus diputar oleh pelanggan untuk mengakses suatu jaringan atau jalur, atau pelayanan tertentu untuk melakukan hubungan jasa internet teleponi. 7. Single Stage Dialing adalah cara penyambungan pelanggan jasa internet teleponi ke jaringan telekomunikasi secara langsung tanpa melalui nomor telepon penghubung atau server tertentu yang disiapkan oleh penyelenggara jasa internet teleponi. 8. Double Stage Dialing adalah penyambungan pelanggan jasa internet teleponi ke jaringan telekomunikasi secara langsung tanpa melalui nomor telepon penghubung atau server tertentu yang disiapkan oleh penyelenggara jasa internet teleponi dengan melalui suatu proses validasi. 9. Akses adalah keterhubungan penyelenggara jasa internet teleponi dengan jaringan telekomunikasi yang digunakan. 10. Kerjasama Operasi adalah kerjasama penyelenggaraan jasa internet untuk keperluan publik antara penyelenggara jasa internet teleponi dengan pihak lain baik sebagian atau seluruhnya untuk dan atas nama pemilik izin penyelenggara jasa internet teleponi. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yaitu: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Badan Usaha Milik Swasta; atau d. Koperasi. (2) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pola trafik, pola pentarifan, dan kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi di INDONESIA, Direktur Jenderal dapat membatasi, menambah atau mengurangi jumlah penyelenggara jasa internet teleponi.

Pasal 3

(1) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib menggunakan jaringan Telekomunikasi milik penyelenggara jaringan Telekomunikasi. (2) Penggunaan jaringan Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Internet Teleponi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. (3) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi dilarang menyewakan jaringan Telekomunikasi yang digunakannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 4

(1) Dalam hal jaringan Telekomunikasi yang dibutuhkan untuk Penyelenggara Jasa Internet Teleponi tidak tersedia maka penyelenggara jaringan Telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Internet Teleponi untuk membangun dan mengadakan jaringan yang dibutuhkan. (2) Bentuk dan masa kerjasama antara Penyelenggara Jasa Internet Teleponi dengan penyelenggara jaringan Telekomunikasi berdasarkan pada kesepakatan bersama.

Pasal 5

(1) Dalam hal penyelenggara jaringan Telekomunikasi tidak dapat merealisasikan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Penyelenggara Jasa Internet Teleponi dapat membangun dan mengadakan jaringan Telekomunikasi yang dibutuhkan untuk keperluan penyelenggaraan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara jaringan Telekomunikasi wajib memberikan akses terhadap jaringan Telekomunikasi yang dibangun untuk keperluan sendiri oleh Penyelenggara Jasa Internet Teleponi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib menyediakan seluruh fasilitas Telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin pelayanan jasa internet teleponi kepada masyarakat berupa: a. Router; b. Sentral gerbang (gateway); dan c. Alat perekam data tagihan (billing). (2) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib menyediakan keperluan akses berupa perangkat yang memiliki kapasitas paling sedikit 28 port E1 atau 28 PRA-ISDN atau setara dengan 28 (dua puluh delapan) kali 30 (tiga puluh) kanal suara yang terdistribusi minimal pada 7 (tujuh) provinsi. (3) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jasa internet teleponi. (4) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. jumlah trafik dan tujuan panggilan; b. segmentasi pengguna; c. kualitas hubungan; d. pola trafik; e. standar pelayanan; dan f. jenis alat dan/atau peralatan yang digunakan.

Pasal 7

Peralatan dan/atau fasilitas Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi dapat berada di lokasi Penyelenggara Jasa Internet Teleponi atau di lokasi penyelenggara jaringan Telekomunikasi.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. (2) Apabila karena sesuatu hal Penyelenggara Jasa Internet Teleponi menghentikan kegiatan penyelenggaraannya, maka Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pengguna jasa internet teleponi. (3) Tata cara mengenai pembayaran dan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib memenuhi standar pelayanan jasa Telekomunikasi.

Pasal 10

(1) Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang digunakan dalam Penyelenggara Jasa Internet Teleponi wajib memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat. (2) Dalam hal persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Penyelenggara Jasa Internet Teleponi dapat menggunakan alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang tersedia di pasar namun wajib untuk melaporkannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Penyelenggara Jasa Internet Teleponi dapat mengadakan Kerjasama Operasi dengan pihak lain dengan persetujuan tertulis dan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21