PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

PERMEN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 3. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi. 4. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 5. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 6. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat Pemancar Radio dan Penerima Radio termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio. 7. Pemancar Radio adalah Alat Telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 8. Penerima Radio adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan dan menerima gelombang radio. 9. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya. 10. Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Optimalisasi adalah upaya meningkatkan nilai manfaat dari Spektrum Frekuensi Radio. 11. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. 12. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio. 13. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu. 14. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuesi radio berdasarkan persyaratan tertentu. 15. Izin Kelas adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi standar teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu. 16. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. 17. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat BHP IPFR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang IPFR. 18. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat BHP ISR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang ISR. 19. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio kepada pemohon izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. 20. International Telecommunication Union yang selanjutnya disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nation). 21. Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio adalah sarana atau media untuk dapat melakukan proses perizinan Spektrum Frekuensi Radio. 22. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 24. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 27. Kantor adalah kantor Direktorat Jenderal atau kantor unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal di daerah.

BAB II

KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 2

Koreksi

(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Menteri. (2) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib: a. dilakukan sesuai dengan peruntukan; dan b. tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap pengguna Spektrum Frekuensi Radio lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu sesuai dengan: a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan b. ketentuan teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (4) Perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam tabel alokasi Spektrum Frekuensi Radio INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang antara lain meliputi batasan: a. daya pancar; b. lebar pita frekuensi radio (bandwidth); dan/atau c. emisi yang tidak diinginkan (unwanted emission), untuk setiap jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, ditetapkan dalam Peraturan Menteri. (6) Gangguan yang merugikan (harmful interference) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pancaran dan radiasi yang: a. membahayakan fungsi komunikasi radio navigasi atau frekuensi keselamatan; dan/atau b. secara siginifikan mengurangi, mengganggu atau secara berulang menyela operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lain. (7) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu yang mendapatkan proteksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan untuk: a. dinas amatir; b. dinas Penyiaran; c. dinas bergerak darat; d. dinas maritim; e. dinas penerbangan; f. dinas frekuensi dan tanda waktu standar; g. dinas tetap yang beroperasi di bawah frekuensi 28000 kHz; h. komunikasi radio antar penduduk; i. Stasiun Radio rambu (radio beacon); dan j. Emergency Position-Indicating Radio Beacons (EPIRBs) satelit yang beroperasi di Pita Frekuensi Radio 406 – 406,1 MHz dan Pita Frekuensi Radio 1645,5 – 1646,5 MHz maupun Emergency Position- Indicating Radio Beacons (EPIRBs) yang menggunakan teknik panggilan selektif digital, wajib menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio. (2) Sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipancarkan secara periodik. (3) Sinyal identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu identitas yang dapat berupa: a. tanda panggil (call sign); b. nama stasiun (name of station); c. lokasi stasiun (location of station); d. nama pengguna (operating agency); e. tanda registrasi resmi (official registration mark); f. nomor penerbangan (flight identification number); g. maritime mobile service identification; h. automated identification system, sinyal karakteristik (characteristic signal); i. karakteristik emisi (characteristic of emission); atau j. fitur lain yang sudah diakui secara internasional. (4) Penggunaan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan radio (radio regulation) yang ditetapkan oleh ITU. (5) Setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dilarang menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio palsu atau menyesatkan. (6) Direktur Jenderal MENETAPKAN tanda panggil (call sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai peraturan radio (radio regulation) yang ditetapkan oleh ITU.

Pasal 4

(1) Setiap Stasiun Radio: a. Penyiaran; b. microwave link; c. base station; d. stasiun repeater; e. stasiun bumi; f. amatir radio; dan g. komunikasi radio antar penduduk, harus dapat dikenali dengan tanda pengenal. (2) Tanda pengenal untuk Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e paling sedikit memuat keterangan: a. nama pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio atau nomor klien; atau b. nomor izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di Stasiun Radio pada tempat yang mudah dilihat dan dikenali.

Pasal 5

Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. IPFR; b. ISR; dan c. Izin Kelas.

Pasal 6

(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk: a. dinas maritim atau pelayaran; b. dinas amatir radio; dan c. penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk, wajib dioperasikan oleh operator radio yang memiliki kompetensi atau kecakapan berdasarkan sertifikat atau izin. (2) Sertifikat atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sertifikat kompetensi operator radio atau sertifikat kecakapan operator radio, untuk dinas maritim atau pelayaran; b. izin amatir radio, untuk dinas amatir radio; dan c. izin komunikasi radio antar penduduk, untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk. (3) Sertifikat dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Koordinasi internasional terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan dalam hal Stasiun Radio: a. terletak di wilayah perbatasan; b. pancaran Spektrum Frekuensi Radio dapat menjangkau negara lain; dan/atau c. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference). (2) Koordinasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ke ITU diajukan dalam hal penggunaan Spektrum Frekuensi Radio: a. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference); b. berada di wilayah perbatasan negara; c. digunakan untuk komunikasi internasional; d. termasuk ke dalam perencanaan ITU; dan/atau e. ingin memperoleh pengakuan internasional. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan internasional. (3) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Alur prosedur pelaksanaan koordinasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kedua

Sinyal Identifikasi, Identitas Stasiun Radio dan Tanda Pengenal Stasiun Radio

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan untuk: a. dinas amatir; b. dinas Penyiaran; c. dinas bergerak darat; d. dinas maritim; e. dinas penerbangan; f. dinas frekuensi dan tanda waktu standar; g. dinas tetap yang beroperasi di bawah frekuensi 28000 kHz; h. komunikasi radio antar penduduk; i. Stasiun Radio rambu (radio beacon); dan j. Emergency Position-Indicating Radio Beacons (EPIRBs) satelit yang beroperasi di Pita Frekuensi Radio 406 – 406,1 MHz dan Pita Frekuensi Radio 1645,5 – 1646,5 MHz maupun Emergency Position- Indicating Radio Beacons (EPIRBs) yang menggunakan teknik panggilan selektif digital, wajib menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio. (2) Sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipancarkan secara periodik. (3) Sinyal identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu identitas yang dapat berupa: a. tanda panggil (call sign); b. nama stasiun (name of station); c. lokasi stasiun (location of station); d. nama pengguna (operating agency); e. tanda registrasi resmi (official registration mark); f. nomor penerbangan (flight identification number); g. maritime mobile service identification; h. automated identification system, sinyal karakteristik (characteristic signal); i. karakteristik emisi (characteristic of emission); atau j. fitur lain yang sudah diakui secara internasional. (4) Penggunaan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan radio (radio regulation) yang ditetapkan oleh ITU. (5) Setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dilarang menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio palsu atau menyesatkan. (6) Direktur Jenderal MENETAPKAN tanda panggil (call sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai peraturan radio (radio regulation) yang ditetapkan oleh ITU.

Pasal 4

(1) Setiap Stasiun Radio: a. Penyiaran; b. microwave link; c. base station; d. stasiun repeater; e. stasiun bumi; f. amatir radio; dan g. komunikasi radio antar penduduk, harus dapat dikenali dengan tanda pengenal. (2) Tanda pengenal untuk Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e paling sedikit memuat keterangan: a. nama pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio atau nomor klien; atau b. nomor izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di Stasiun Radio pada tempat yang mudah dilihat dan dikenali.

BAB III

IZIN PITA FREKUENSI RADIO

Pasal 10

Koreksi

(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit: a. karakteristik penggunaan Pita Frekuensi Radio; b. kematangan teknologi; c. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio; dan d. kondisi industri pada sektor Telekomunikasi. (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk mengoperasikan seluruh Stasiun Radio di wilayah tertentu dengan menggunakan rentang Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio diberikan melalui mekanisme: a. seleksi; b. perubahan ISR menjadi IPFR; c. evaluasi; dan d. pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 12

(1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan dalam hal jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio kurang dari jumlah permintaan dan/atau kebutuhan. (2) Menteri MENETAPKAN jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Optimalisasi; b. perkembangan teknologi; dan c. potensi penerimaan negara bukan pajak. (3) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi kebutuhan Spektrum Frekuensi Radio. (4) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau b. seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest). (5) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN paling sedikit: a. rentang Pita Frekuensi Radio yang akan diseleksi; b. jangka waktu IPFR; c. cakupan wilayah layanan IPFR; d. mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4); e. kriteria penilaian untuk seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; f. harga dasar penawaran (reserved price) untuk seleksi dengan penawaran harga (lelang harga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; g. besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan h. tim seleksi. (6) Harga dasar penawaran (reserved price) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f merupakan harga penawaran terendah dari peserta seleksi. (7) Harga dasar penawaran (reserved price) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan menggunakan metode antara lain: a. Discounted Cash Flow (DCF); b. Cost Reduction (CR); c. benchmarking; dan/atau d. metode lainnya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berlaku untuk perubahan ISR menjadi IPFR di Pita Frekuensi Radio dan layanan yang sama. (2) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. penyederhanaan perizinan Spektrum Frekuensi Radio; b. peningkatan utilitas penggunaan Pita Frekuensi Radio; c. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio; dan d. kondisi industri pada sektor Telekomunikasi.

Pasal 14

(1) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk permohonan penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan: a. pertahanan negara; b. keamanan negara; atau c. perpanjangan IPFR. (2) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c juga diterapkan untuk MENETAPKAN pengguna Pita Frekuensi Radio dalam hal jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio lebih dari atau sama dengan jumlah permintaan dan/atau kebutuhan. (3) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; b. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional; c. pemenuhan kepentingan umum; d. Optimalisasi; dan/atau e. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio. (4) Menteri MENETAPKAN jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Optimalisasi; b. perkembangan teknologi; dan c. potensi penerimaan negara bukan pajak. (5) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi kebutuhan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 15

(1) Penyelenggara jaringan Telekomunikasi pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi lainnya. (2) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR. (3) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi. (4) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak boleh dilakukan untuk pengalihan yang sifatnya sementara. (5) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. persaingan usaha yang sehat; b. non-diskriminatif; dan c. pelindungan konsumen. (6) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. dapat dilakukan untuk seluruh Pita Frekuensi Radio atau sebagian Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR; b. tidak mengubah masa laku IPFR yang dialihkan; dan c. kewajiban yang melekat pada Pita Frekuensi Radio yang dialihkan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, menjadi beralih kepada penerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (7) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk seluruh Pita Frekuensi Radio atau sebagian Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk seluruh wilayah layanan IPFR.

Pasal 16

(1) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemegang IPFR mengalihkan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi lain; atau b. 2 (dua) atau lebih pemegang IPFR saling melakukan pengalihan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio sesuai IPFR yang telah ditetapkan kepada masing- masing pemegang IPFR. (2) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tujuan: a. optimalisasi manfaat dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau b. peningkatan kinerja sektor Telekomunikasi. (3) Optimalisasi manfaat dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup: a. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; b. memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan Telekomunikasi; c. peningkatan kualitas layanan Telekomunikasi; dan/atau d. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat. (4) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tujuan: a. Optimalisasi termasuk namun tidak terbatas pada perluasan cakupan wilayah yang terlayani dan peningkatan kualitas layanan; dan/atau b. peningkatan kinerja sektor Telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada kinerja keuangan penyelenggara jaringan Telekomunikasi yang menerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; c. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; d. menghadirkan layanan Telekomunikasi baru; e. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat; dan/atau f. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.

Pasal 17

Pasal 18

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan kepada: a. pelaku usaha; dan b. instansi pemerintah. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan hukum yang telah mendapatkan: a. keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi; b. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR; c. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi; d. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang disetujui perpanjangan IPFR; atau e. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (3) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Permohonan untuk mendapatkan IPFR oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi. (3) Menteri MENETAPKAN jangka waktu IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pertimbangan: a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di masa depan; b. penyamaan masa laku IPFR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP IPFR; dan/atau c. sebagai hasil pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 21

(1) Dalam hal pemegang IPFR yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bermaksud menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk masa laku berikutnya, dapat mengajukan permohonan baru IPFR. (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan IPFR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan prioritas dalam permohonan baru IPFR dengan memperhatikan: a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; b. pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan c. pemenuhan kewajiban penyelenggaraan Telekomunikasi. (4) Menteri MENETAPKAN kewajiban tambahan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada calon Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) yang wajib dipenuhi dalam masa laku IPFR. (5) Dalam hal pemegang IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyanggupi kewajiban tambahan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan baru IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak.

Pasal 22

(1) Pemegang IPFR wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, bagi pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi; c. menyampaikan laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio secara berkala; d. melunasi BHP IPFR; e. menggunakan Pita Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); f. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); g. memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; h. memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan i. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio secara optimal. (2) Kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penyampaian jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (spectrum surety bond) dalam bentuk bank garansi sesuai batas waktu yang ditetapkan; b. kewajiban pemanfaatan Pita Frekuensi Radio; c. ketentuan penggunaan Pita Frekuensi Radio antara lain penataan ulang (refarming) dan koordinasi teknis; dan/atau d. kewajiban lain yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.

Pasal 23

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berakhir. (2) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar: a. permohonan penghentian IPFR oleh pemegang IPFR; atau b. pencabutan IPFR. (3) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan BHP IPFR yang terutang.

Pasal 24

(1) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk: a. seluruh Pita Frekuensi Radio pada seluruh wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR; atau b. sebagian Pita Frekuensi Radio pada seluruh wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR. (2) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemegang IPFR kepada Menteri dan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan IPFR yang akan dihentikan. (3) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya. (4) Dalam hal permohonan penghentian IPFR diterima setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghentian IPFR dapat disetujui dan pemegang IPFR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP IPFR tahun berikutnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disetujui, Menteri menerbitkan keputusan mengenai penghentian IPFR. (2) Apabila permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu IPFR atau waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya, permohonan penghentian IPFR dianggap telah disetujui. (3) Informasi besaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya untuk permohonan penghentian IPFR yang disetujui dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 26

Pemegang IPFR yang disetujui permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 masih dapat menggunakan Pita Frekuensi Radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya.

Pasal 27

Pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan karena: a. terdapat kepentingan umum yang lebih besar; b. perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional; c. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak optimal; d. izin penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi telah dicabut; dan/atau e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: 1. tidak melunasi BHP IPFR sampai dengan jangka waktu yang ditentukan; 2. melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri; dan/atau 3. mengalihkan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri.

Pasal 28

(1) Pemegang IPFR dapat melakukan perubahan data administrasi pada IPFR. (2) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan data: a. nama pemegang IPFR sebagai akibat dari perubahan nama badan hukum; dan/atau b. alamat pemegang IPFR. (3) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri. (4) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak termasuk perubahan karena: a. pengalihan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio; b. penggabungan badan hukum; c. peleburan badan hukum; dan/atau d. pemisahan badan hukum. (5) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah jangka waktu IPFR.

Pasal 29

(1) Laporan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan paling sedikit: a. salinan IPFR; b. izin penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan nama yang baru dari pemegang IPFR; dan c. persetujuan atau bukti pelaporan perubahan data administrasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Direktorat Jenderal menerbitkan penyesuaian IPFR paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 30

Dalam hal akibat kesengajaan atau kelalaian pemegang IPFR yang tidak melaporkan perubahan data administrasi alamat pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, menyebabkan tidak sampainya surat pemberitahuan yang menimbulkan akibat hukum terhadap IPFR, pemegang IPFR tidak dapat menjadikan alasan tidak menerima pemberitahuan sebagai dasar untuk menghindari kewajiban atau keputusan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan.

BAB Kedua

Seleksi Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 12

Koreksi

(1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan dalam hal jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio kurang dari jumlah permintaan dan/atau kebutuhan. (2) Menteri MENETAPKAN jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Optimalisasi; b. perkembangan teknologi; dan c. potensi penerimaan negara bukan pajak. (3) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi kebutuhan Spektrum Frekuensi Radio. (4) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau b. seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest). (5) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN paling sedikit: a. rentang Pita Frekuensi Radio yang akan diseleksi; b. jangka waktu IPFR; c. cakupan wilayah layanan IPFR; d. mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4); e. kriteria penilaian untuk seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; f. harga dasar penawaran (reserved price) untuk seleksi dengan penawaran harga (lelang harga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; g. besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk seleksi tanpa penawaran harga (beauty contest) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan h. tim seleksi. (6) Harga dasar penawaran (reserved price) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f merupakan harga penawaran terendah dari peserta seleksi. (7) Harga dasar penawaran (reserved price) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan menggunakan metode antara lain: a. Discounted Cash Flow (DCF); b. Cost Reduction (CR); c. benchmarking; dan/atau d. metode lainnya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

BAB Kelima

Pengalihan Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyelenggara jaringan Telekomunikasi pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi lainnya. (2) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR. (3) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi. (4) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak boleh dilakukan untuk pengalihan yang sifatnya sementara. (5) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. persaingan usaha yang sehat; b. non-diskriminatif; dan c. pelindungan konsumen. (6) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. dapat dilakukan untuk seluruh Pita Frekuensi Radio atau sebagian Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR; b. tidak mengubah masa laku IPFR yang dialihkan; dan c. kewajiban yang melekat pada Pita Frekuensi Radio yang dialihkan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, menjadi beralih kepada penerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (7) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk seluruh Pita Frekuensi Radio atau sebagian Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk seluruh wilayah layanan IPFR.

Pasal 16

(1) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemegang IPFR mengalihkan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi lain; atau b. 2 (dua) atau lebih pemegang IPFR saling melakukan pengalihan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio sesuai IPFR yang telah ditetapkan kepada masing- masing pemegang IPFR. (2) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tujuan: a. optimalisasi manfaat dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau b. peningkatan kinerja sektor Telekomunikasi. (3) Optimalisasi manfaat dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup: a. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; b. memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan Telekomunikasi; c. peningkatan kualitas layanan Telekomunikasi; dan/atau d. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat. (4) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tujuan: a. Optimalisasi termasuk namun tidak terbatas pada perluasan cakupan wilayah yang terlayani dan peningkatan kualitas layanan; dan/atau b. peningkatan kinerja sektor Telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada kinerja keuangan penyelenggara jaringan Telekomunikasi yang menerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; c. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; d. menghadirkan layanan Telekomunikasi baru; e. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat; dan/atau f. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.

Pasal 17

BAB Kesembilan

Pengakhiran Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 23

Koreksi

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berakhir. (2) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar: a. permohonan penghentian IPFR oleh pemegang IPFR; atau b. pencabutan IPFR. (3) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan BHP IPFR yang terutang.

Pasal 24

(1) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk: a. seluruh Pita Frekuensi Radio pada seluruh wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR; atau b. sebagian Pita Frekuensi Radio pada seluruh wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR. (2) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemegang IPFR kepada Menteri dan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan IPFR yang akan dihentikan. (3) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya. (4) Dalam hal permohonan penghentian IPFR diterima setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghentian IPFR dapat disetujui dan pemegang IPFR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP IPFR tahun berikutnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disetujui, Menteri menerbitkan keputusan mengenai penghentian IPFR. (2) Apabila permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu IPFR atau waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya, permohonan penghentian IPFR dianggap telah disetujui. (3) Informasi besaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya untuk permohonan penghentian IPFR yang disetujui dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 26

Pemegang IPFR yang disetujui permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 masih dapat menggunakan Pita Frekuensi Radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya.

Pasal 27

Pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan karena: a. terdapat kepentingan umum yang lebih besar; b. perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional; c. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak optimal; d. izin penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi telah dicabut; dan/atau e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: 1. tidak melunasi BHP IPFR sampai dengan jangka waktu yang ditentukan; 2. melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri; dan/atau 3. mengalihkan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri.

(1) Permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan persetujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang IPFR yang akan melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan penyelenggara jaringan Telekomunikasi yang akan menerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (3) Pemegang IPFR dan penyelenggara jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak memiliki kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terutang kepada Kementerian; b. telah memenuhi kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan terhitung sejak izin penyelenggaraan Telekomunikasi ditetapkan pertama kalinya; dan/atau c. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan/atau Optimalisasi. (4) Dalam MENETAPKAN ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. (5) Permohonan persetujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan rencana pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang paling sedikit memuat: a. pihak yang akan mengalihkan dan pihak yang akan menerima pengalihan hak pengunaan Spektrum Frekuensi Radio; b. latar belakang dilakukannya pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; c. data kondisi jaringan Telekomunikasi dari para pihak yang terlibat dalam pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; d. data proyeksi jaringan Telekomunikasi dari para pihak setelah dilakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; e. rencana bisnis (business plan) setelah dilakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; f. analisis pemohon bahwa pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat mendukung pencapaian tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau ayat (4); g. rencana pengaturan terhadap pelanggan yang berpotensi terdampak setelah pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan h. surat pernyataan bermeterai terkait kebenaran data yang diberikan. (6) Dalam melakukan evaluasi permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. (7) Evaluasi terhadap permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak surat permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diterima secara lengkap. (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan prinsip dan tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (9) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat: a. menyetujui seluruh; b. menyetujui sebagian; atau c. menolak, rencana pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (10) Dalam hal permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio disetujui, Menteri MENETAPKAN: a. keputusan pencabutan Pita Frekuensi Radio kepada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan b. keputusan penetapan Pita Frekuensi Radio kepada penerima pengalihan hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (11) Terhadap persetujuan rencana pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b, Menteri MENETAPKAN kewajiban tambahan sebagai berikut: a. pemenuhan terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi penyelenggara Telekomunikasi yang mengalihkan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan b. pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penyelenggara jaringan Telekomunikasi yang menerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (12) Dalam hal 2 (dua) atau lebih badan hukum pemegang IPFR melakukan penggabungan atau peleburan badan hukum, evaluasi terhadap permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio mempertimbangkan prinsip pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesepuluh

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesebelas