PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO ULTRA HIGH FREQUENCY

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

RENCANA INDUK PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UHF UNTUK PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

Pasal 3

Rencana induk penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial; b. penomoran Kanal Frekuensi Radio; c. peruntukan Kanal Frekuensi Radio; dan d. pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio.

Pasal 4

(1) Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu pada rentang frekuensi radio 478 MHz – 694 MHz. (2) Pita Frekuensi Radio UHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa Kanal Frekuensi Radio dengan bandwidth 8 MHz.

Pasal 5

Penomoran Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peruntukan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. kanal nomor 22 sampai dengan kanal nomor 26 diperuntukkan bagi keperluan televisi siaran digital terestrial masa yang akan datang; b. kanal nomor 27 sampai dengan kanal nomor 48 diperuntukkan bagi Penyiaran Televisi Siaran Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air).

Pasal 7

(1) Pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal terjadi perubahan nama wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Kanal Frekuensi Radio pada wilayah administratif tersebut tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi perubahan nama wilayah administratif. (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dua atau lebih wilayah administratif, pengaturan Kanal Frekuensi Radio pada wilayah administratif hasil pemekaran tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi pemekaran wilayah administratif. (4) Dalam hal terjadi perpindahan wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Kanal Frekuensi Radio di wilayah administratif tersebut tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi perpindahan wilayah administratif. (5) Dalam hal Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan dengan negara tetangga atau cakupan pemancarnya dapat menjangkau negara lain, penetapan Kanal Frekuensi Radio harus terlebih dahulu melalui proses koordinasi antara Direktorat Jenderal dengan administrasi telekomunikasi negara tetangga yang berkaitan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlukan perubahan Kanal Frekuensi Radio, perubahan pemetaan Kanal Frekuensi Radio untuk Wilayah Layanan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN MULTIPLEKSING TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

Pasal 8

Ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. standar teknologi penyiaran televisi digital terestrial; b. lebar pita (bandwidth) emisi setiap Kanal Frekuensi Radio; c. parameter teknis multiplexer; d. parameter teknis bitrate konten siaran digital; e. rasio proteksi; f. batasan kuat medan (fieldstrength); dan g. penempatan lokasi antena pemancar.

Pasal 9

Standar teknologi penyiaran televisi digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation (DVB-T2).

Pasal 10

Lebar pita (bandwidth) setiap Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu 8 MHz.

Pasal 11

(1) Parameter teknis multiplexer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas: a. modulasi 64QAM; b. FEC code rate 4/5; c. transmission mode FFT size 32K-extended; d. guard interval 1/16; dan e. pilot pattern 4. (2) Ketentuan parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar dan/atau kondisi Wilayah Layanan tertentu dengan persetujuan Direktur Jenderal. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain untuk keperluan: a. mengurangi atau menghindari interferensi Kanal Frekuensi Radio yang sama (co-channel interference); dan/atau b. peningkatan kapasitas. (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tetap memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan multipleksing; dan b. tetap dapat menyediakan kapasitas payload multiplexer paling rendah 33 Mbps.

Pasal 12

Parameter teknis bitrate konten siaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas: a. bitrate siaran digital untuk kualitas Standard Definition (SD) paling tinggi 2,5 Mbps; dan b. bitratesiaran digitaluntuk kualitas High Definition (HD) paling tinggi 6 Mbps.

Pasal 13

Rasio proteksi penyelenggaraan multipleksing televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas: a. rasio proteksi untuk Kanal Frekuensi Radio yang sama (co-channel) paling rendah 20 dB; dan b. rasio proteksi untuk Kanal Frekuensi Radio yang bersebelahan (adjacent channel) paling tinggi -30 dB.

Pasal 14

(1) Batasan kuat medan (fieldstrength) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f pada setiap titik pengujian (test point) di setiap Wilayah Layanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Titik pengujian (test point) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi pengujian dan pengukuran di suatu Wilayah Layanan.

Pasal 15

Penempatan lokasi antena pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g pada setiap Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib berada di dalam Wilayah Layanan.

Pasal 16

(1) Penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio. (2) Penggunaan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai dengan pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 17

Dalam hal diperlukan lebih dari satu pemancar pada Wilayah Layanan yang sama, pengguna Kanal Frekuensi Radio harus menerapkan SFN dengan tetap memenuhi ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 796) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 475); b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 217); c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 773); dan d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2019 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA ttd