PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM

PERMEN Nomor 6 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 4. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 5. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 7. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. 8. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara. 9. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya. 10. Badan Hukum adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, swasta, atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 11. Uji Laik Operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujiansistem secara teknis dan operasional. 12. Lembaga Uji Laik Operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi. 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi. 15. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

BAB 2

Keperluan dan/atau Peruntukan

Pasal 8

Koreksi

Keperluan dan/atau peruntukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatannya yang meliputi, namun tidak terbatas pada sektor: a. layanan publik pemerintah; b. ketertiban; c. pendidikan; d. kemaritiman; e. perhubungan; f. pertanian; g. kehutanan; h. kesehatan; i. pekerjaan umum; j. pemerintahan dalam negeri; k. pariwisata; l. seni budaya; dan/atau m. energi dan sumber daya mineral.

Pasal 9

Keperluan dan/atau peruntukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan dalam rangka mendukung keperluan kegiatan usahanya yang meliputi, namun tidak terbatas pada sektor: a. perbankan; b. pertambangan dan energi; c. kehutanan; d. transportasi; e. kesehatan; f. industri dan perdagangan; g. pertanian dan perkebunan; h. perikanan dan kelautan; dan i. logistik.

Pasal 10

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat menggunakan transmisi: a. kawat; b. serat optik; c. spektrum frekuensi radio; d. sistem elektromagnetik lainnya; dan/atau e. gabungan dua atau lebih sistem transmisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 11

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat menggelar jaringan kawat dan/atau serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b di kompleks perumahan, kompleks perkantoran, atau lokasi ke lokasi untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri dan/atau antar Instansi Pemerintah. (2) Transmisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. intranet; b. internet; dan/atau c. transaksi elektronik. (3) Jaringan kawat dan/atau serat optik yang dibangun untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.

Pasal 13

(1) Penggelaran jaringan kawat dan serat optik oleh Instansi Pemerintah atau Badan Hukum, dapat meliputi cakupan: a. dalam satu gedung; atau b. dalam suatu wilayah sesuai keperluannya. (2) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum untuk penggelaran jaringan dalam satu gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melekat pada izin sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 14

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang menggunakan transmisi Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas: a. komunikasi radio lingkup terbatas; b. komunikasi radio titik ke titik (point to point); c. komunikasi radio titik ke banyak titik (point to multipoint); d. komunikasi radio trunking; dan/atau e. komunikasi satelit.

Pasal 15

(1) Komunikasi radio lingkup terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa komunikasi radio dari titik ke titik atau titik ke banyak titik dengan daya pancar terbatas dan cakupan dan/atau jangkauan terbatas. (2) Daya pancar terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 100 mili watt. (3) Cakupan dan/atau jangkauan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari radius 100 meter atau jarak titik ke titik tidak lebih dari 200 meter. (4) Izin Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang menggunakan transmisi komunikasi radio lingkup terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Izin Stasiun Radio.

Pasal 16

(1) Komunikasi radio titik ke titik (point to point) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan komunikasi radio untuk hubungan titik ke titik dengan menggunakan satu kanal frekuensi atau lebih dan bersifat tetap. (2) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang menggunakan transmisi komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan satu kanal frekuensi melekat pada Izin Stasiun Radio.

Pasal 17

(1) Komunikasi radio titik ke banyak titik (point to multipoint) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan komunikasi radio untuk hubungan satu instalasi ke banyak instalasi dalam satu Instansi Pemerintah atau Badan Hukum. (2) Komunikasi radio titik ke banyak titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan/atau bergerak.

Pasal 18

(1) Komunikasi radio dengan penguat sinyal (repeater) dan/atau komunikasi radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan komunikasi radio titik ke titik dan/atau titik ke banyak titik dengan menggunakan penguat sinyal (repeater) dan/atau teknologi trunking untuk memperkuat daya pancar atau daya jangkauan. (2) Komunikasi radio dengan penguat sinyal (repeater) dan/atau komunikasi radio trunking bersifat tetap atau bergerak.

Pasal 19

(1) Komunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dapat dilaksanakan dalam hal: a. telekomunikasi jarak jauh yang tidak dapat dijangkau dengan transmisi kawat, serat optik, dan/atau spektrum frekuensi radio terestrial; dan b. menghubungkan instalasi jaringan komunikasi yang terpencar luas dan banyak titik. (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang menggunakan transmisi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. satu atau lebih transponder satelit; b. satu atau lebih stasiun hub; dan/atau c. beberapa stasiun bumi sesuai instalasi jaringan yang dihubungkan. (3) Dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus komunikasi satelit pada satu lokasi terdiri atas beberapa instalasi yang tersebar, stasiun bumi dapat dihubungkan ke instalasi tersebar dengan menggunakan kabel, serat optik, dan/atau spektrum frekuensi radio terestrial. (4) Dalam hal kebutuhan transponder tidak dipenuhi oleh penyelenggara satelit, Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat menyelenggarakan satelit sendiri sesuai dengan persetujuan Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Transmisi yang Digunakan

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum wajib mendapatkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal, kecuali penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum. (3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah atau Badan Hukum setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus Uji Laik Operasi.

Pasal 21

(1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat diajukan setiap waktu dan proses perizinannya melalui evaluasi. (2) Permohonan Izin Prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (4) Dalam proses evaluasi terhadap pemenuhan kriteria keperluan yang tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan konsultasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. (5) Direktur Jenderal dapat melakukan penolakan terhadap permohonan izin prinsip jika terdapat penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang dapat memenuhi kriteria yang diajukan oleh pemohon izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum.

Pasal 22

Permohonan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dan paling sedikit memuat: a. maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus; b. data teknis yang terdiri dari: 1. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang akan dibangun; 2. diagram dan rute serta peta jaringan; dan 3. spektrum frekuensi radio yang diusulkan dalam hal calon penyelenggara telekomunikasi khusus bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio; c. surat pernyataan akan mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi.

Pasal 23

Permohonan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dan paling sedikit memuat: a. maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus; b. data teknis yang terdiri dari: 1. konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang akan dibangun; 2. diagram dan rute serta peta jaringan; dan 3. spektrum frekuensi radio yang diusulkan dalam hal calon penyelenggara telekomunikasi khusus bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio; c. data administrasi yang terdiri dari: 1. akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4. surat keterangan domisili. d. urat pernyataan akan mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi.

Pasal 24

(1) Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Direktur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap. (2) Dalam hal permohonan izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tidak lengkap, tidak dilakukan evaluasi dan kepada Pemohon diberitahukan agar melengkapi permohonannya.

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum berdasarkan hasil evaluasi permohonan yang memenuhi persyaratan. (2) Masa berlaku Izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum selama 1 (satu) tahun. (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip. (4) Perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi telah dilakukan investasi dalam persiapan pembangunan sarana dan prasarana. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.

Pasal 26

(1) Pemegang izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebelum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum. (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum batal demi hukum dan tidak berlaku.

Pasal 27

(1) Permohonan Uji Laik Operasi dan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Pemegang izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang telah siap menyelenggarakan telekomunikasi khusus. (2) Permohonan Uji Laik Operasi dan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum.

Pasal 28

(1) Permohonan Uji Laik Operasi dan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. salinan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus; b. konfigurasi jaringan hasil pembangunan yang akan di Uji Laik Operasi; c. spesifikasi teknis dan daftar perangkat telekomunikasi yang telah dibangun; d. salinan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan; e. salinan hak labuh jika menggunakan satelit asing; f. salinan penetapan penomoran jika menggunakan penomoran sendiri; g. salinan bukti pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi atau izin stasiun radio apabila menggunakan spektrum frekuensi radio; dan h. dokumen pengujian fungsi layanan. (2) Permohonan Uji Laik Operasi yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dalam rangka perubahan sistem dan teknologi, harus melampirkan salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.

Pasal 29

Dokumen pengujian fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h, berisi pengujian mandiri paling sedikit terhadap: a. sarana dan prasarana telekomunikasi khusus; dan b. simulasi operasi.

Pasal 30

Dalam hal dipandang perlu dikarenakan kompleksitas jaringan, Direktur dapat membentuk tim untuk melakukan Uji Laik Operasi.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi untuk sarana dan prasarana telekomunikasi khusus yang telah lulus Uji Laik Operasi berdasarkan hasil evaluasi. (2) Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Hasil Evaluasi.

Pasal 32

Dalam hal sarana dan prasarana telekomunikasi khusus yang dibangun dinyatakan tidak laik operasi, Direktur dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi menerbitkan surat pemberitahuan tidak laik operasi.

Pasal 33

Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi sarana dan prasarana telekomunikasi khusus dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana telekomunikasi selama izin prinsip masih berlaku.

Pasal 34

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 35

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan tanpa batas waktu selama pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum menyelenggarakan telekomunikasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin penyelenggaraannya.

BAB Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Uji Laik Operasi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Dalam hal dipandang perlu dikarenakan kompleksitas jaringan, Direktur dapat membentuk tim untuk melakukan Uji Laik Operasi.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32