Koreksi Pasal 6

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menyetujui atau menolak permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri. (2) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan penetapan Balai Uji Dalam Negeri. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (4) Persetujuan atau penolakan permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diterima secara lengkap.