PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang UJI COBA TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI INFORMASI DAN PENYIARAN

PERMEN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Uji coba diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek nonteknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat meliputi: a. kinerja sistem, alat, dan perangkat; b. perencanaan dan konfigurasi jaringan; c. standardisasi alat dan perangkat; dan d. kualitas layanan. (3) Aspek nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat meliputi: a. model bisnis penyelenggaraan; b. model regulasi dan kelembagaan; c. kesiapan para pemangku kepentingan; d. sosialisasi kepada masyarakat; dan e. mekanisme penyediaan perangkat pendukung.

Pasal 2

(1) Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2) Dalam penyelenggaraan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dibantu oleh pemangku kepentingan.

Pasal 3

(1) Pemangku kepentingan dapat mengusulkan uji coba kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. (2) Usulan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. instansi/lembaga/unit pelaksana yang terkait dalam kegiatan uji coba; b. kegiatan uji coba; c. lokasi/wilayah; dan d. waktu pelaksanaan. (3) Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menyetujui atau menolak dan MENETAPKAN uji coba yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Uji coba bersifat tidak komersial dan berbatas waktu.

Pasal 6

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka uji coba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk keperluan penelitian nonkomersial.

Pasal 7

Unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Uji coba bersifat tidak komersial dan berbatas waktu.

Pasal 6

Pasal 7

Unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.