PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2012 tentang TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

PERMEN Nomor 43 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz

Pasal 4

Koreksi

(1) Objek Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1970 – 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz; dan b. Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz. (2) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk cakupan wilayah nasional.

Pasal 5

Peserta Seleksi adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio di Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz serta telah menyerahkan Dokumen Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 6

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri. (2) Ketua Tim Seleksi dijabat secara ex officio oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. (3) Tim Seleksi dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi. (4) Tim Seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 7

Peserta Seleksi dan Tim Seleksi serta pihak terkait lainnya harus memenuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan hak dan kewajibannya secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Seleksi; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Seleksi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Seleksi; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat; d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Seleksi; f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/atau kolusi dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Seleksi.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN TIM SELEKSI

Pasal 8

Koreksi

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menyusun implementasi tata cara Seleksi; b. MENETAPKAN Dokumen Seleksi; c. mengusulkan Tim Pendukung bila diperlukan kepada Menteri; d. mengumumkan pelaksanaan Seleksi; e. melakukan evaluasi Dokumen Permohonan; f. MENETAPKAN dan mengumumkan peringkat hasil Seleksi; g. menjawab sanggahan bila ada; h. menyampaikan hasil Seleksi kepada Menteri; i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil Seleksi kepada Menteri; dan j. menyimpan seluruh dokumen asli dari proses Seleksi.

Pasal 9

Persiapan Seleksi terdiri atas kegiatan penyusunan metode penilaian Seleksi dan jadwal Seleksi yang dituangkan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 10

(1) Metode penilaian Seleksi yang digunakan adalah: a. sistem gugur; dan b. sistem penilaian. (2) Sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada evaluasi administrasi yaitu dalam hal Peserta Seleksi tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada evaluasi kelayakan yang meliputi: a. evaluasi teknis; b. evaluasi manajemen finansial; dan c. evaluasi kepatuhan regulasi (regulatory compliance). (4) Unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kelayakan harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria evaluasi kelayakan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 11

(1) Seleksi meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman Seleksi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Seleksi; c. penyerahan pertanyaan tertulis; d. pemberian penjelasan; e. penyerahan Dokumen Permohonan; f. pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan; g. evaluasi Dokumen Permohonan; h. penetapan peringkat hasil Seleksi; i. pengumuman peringkat hasil Seleksi; j. sanggahan; dan k. penetapan Pemenang Seleksi. (2) Tim Seleksi menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi dengan memperhatikan alokasi waktu yang wajar untuk setiap tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Dokumen Seleksi sekurang-kurangnya mengatur sebagai berikut: a. ruang lingkup Seleksi; b. jadwal pelaksanaan Seleksi; c. persyaratan untuk mengikuti Seleksi; d. tata cara evaluasi; e. hak dan kewajiban Pemenang Seleksi; f. kerahasiaan informasi; g. sanksi-sanksi; h. bentuk dan format surat jaminan; i. format permohonan mengikuti Seleksi; dan j. format surat-surat pernyataan dan pakta integritas. (2) Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz

Pasal 13

Koreksi

(1) Tim Seleksi mengumumkan pelaksanaan Seleksi secara luas kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000. (2) Penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang berminat mengikuti Seleksi, wajib melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Seleksi. (3) Calon peserta Seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai isi dari Dokumen Seleksi.

Pasal 14

(1) Untuk memperjelas Dokumen Seleksi, Tim Seleksi memberikan penjelasan kepada calon peserta Seleksi. (2) Pemberian penjelasan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil dari calon peserta Seleksi yang hadir serta dilegalisir oleh Notaris. (3) Apabila tidak ada calon peserta Seleksi yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota Tim Seleksi yang hadir dan dilegalisir oleh Notaris. (4) Ketidakhadiran calon peserta Seleksi pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak dan/atau menggugurkan Seleksi. (5) Dalam hal terdapat perubahan berdasarkan pemberian penjelasan, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Adendum Dokumen Seleksi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi. (6) Tim Seleksi memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Seleksi bila ada, kepada seluruh calon peserta Seleksi, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri.

Pasal 15

(1) Calon Peserta Seleksi menyerahkan Dokumen Permohonan sesuai persyaratan pada tanggal dan waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. (2) Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam 2 (dua) sampul, yang terdiri dari: a. Sampul I berisikan dokumen administrasi; dan b. Sampul II berisikan dokumen kelayakan. (3) Dokumen Permohonan yang disampaikan selain pada tanggal dan waktu penyerahan Dokumen Permohonan tidak dapat diterima oleh Tim Seleksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyerahan Dokumen Permohonan diatur dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 16

(1) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan seluruh Peserta Seleksi. (2) Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta Seleksi yang hadir serta dilegalisir oleh Notaris. (3) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan, maka Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan cukup ditandatangani oleh anggota Tim Seleksi yang hadir dan dilegalisir oleh Notaris. (4) Ketidakhadiran Peserta Seleksi pada saat pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak dan/atau menggugurkan Seleksi. (5) Tim Seleksi memberikan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan kepada seluruh Peserta Seleksi, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri.

Pasal 20

(1) Tim Seleksi berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi. (2) Tim Seleksi MENETAPKAN peringkat hasil Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. urutan peringkat hasil Seleksi berdasarkan penilaian tertinggi dari hasil evaluasi kelayakan; b. dalam hal terdapat jumlah penilaian yang sama, maka penetapan urutan peringkat dilihat dari nilai evaluasi teknis yang lebih tinggi; c. dalam hal penilaian evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki nilai yang sama, maka penetapan urutan peringkat dilihat dari nilai evaluasi manajemen finansial yang lebih tinggi.

Pasal 21

Tim Seleksi mengumumkan peringkat hasil Seleksi melalui Website Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 22

(1) Peserta Seleksi hanya dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman peringkat hasil Seleksi, disertai bukti-bukti dugaan terjadinya penyimpangan prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Sanggahan diajukan oleh Peserta Seleksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Peserta Seleksi lain apabila terdapat dugaan terjadinya penyimpangan prosedur yaitu: a. penyimpangan terhadap prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini atau yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi; dan/atau b. penyalahgunaan wewenang oleh Tim Seleksi dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. (3) Tim Seleksi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. (4) Dalam hal sanggahan terbukti benar, maka Tim Seleksi melakukan evaluasi ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (5) Dalam hal sanggahan terbukti tidak benar, maka Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi dengan mencantumkan kesimpulan dari semua proses Seleksi beserta peringkat hasil Seleksi kepada Menteri.

Pasal 23

(1) Menteri MENETAPKAN Pemenang Seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi dengan ketentuan: a. sampai dengan masa sanggah berakhir tidak ada sanggahan dari Peserta Seleksi; atau b. sanggahan Peserta Seleksi tidak terbukti kebenarannya. (2) Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. peringkat pertama hasil Seleksi sebagai Pengguna Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1970 – 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz; dan b. peringkat kedua hasil Seleksi sebagai Pengguna Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz. (3) Keputusan Menteri mengenai penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah final dan mengikat.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mengundurkan diri atau dinyatakan batal penetapan Pemenangnya karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurud d, maka Jaminan Keikutsertaan Seleksi yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara dan penetapan Pemenang Seleksi dapat dilakukan kepada pemenang cadangan dengan urutan peringkat. (2) Dalam hal semua Pemenang Seleksi yang ditetapkan mengundurkan diri atau dinyatakan batal penetapan Pemenangnya karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurud d, maka Seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 25

(1) Jaminan Keikutsertaan Seleksi dikembalikan kepada Peserta Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Peserta Seleksi yang tidak menang, akan dikembalikan setelah ditetapkan adanya Pemenang Seleksi; atau b. bagi Pemenang Seleksi, akan dikembalikan setelah diterimanya Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond). (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaminan Keikutsertaan Seleksi dicairkan dalam hal Peserta Seleksi mengundurkan diri atau dinyatakan gugur karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.

BAB 2

Evaluasi Administrasi

Pasal 18

Koreksi

(1) Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap dokumen administrasi yang disampaikan Peserta Seleksi pada saat penyerahan Dokumen Permohonan yaitu antara lain sebagai berikut: a. formulir permohonan mengikuti Seleksi; b. copy Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang terbaru; c. copy bukti pembayaran BHP IPSFR 2.1 GHz dan BHP IPSFR lainnya yang dimiliki oleh Peserta Seleksi; d. copy bukti pembayaran BHP Telekomunikasi dan BHP USO; e. copy akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; f. Jaminan Keikutsertaan Seleksi; g. surat-surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dan/atau yang diberikan kewenangan untuk menandatanganinya berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut: 1) surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses Seleksi dan pasca Seleksi; 2) surat pernyataan tidak akan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme selama proses Seleksi (Pakta Integritas); 3) surat pernyataan bahwa Peserta Seleksi tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan Komisaris Utama maupun Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4) surat pernyataan kesanggupan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi; 5) surat pernyataan kesanggupan menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi; 6) surat pernyataan kesanggupan membayar upfront fee dan BHP IPSFR tahunan apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi; 7) surat pernyataan kesanggupan memenuhi rencana penggelaran (roll-out plan) site 3G pita frekuensi 2.1 GHz apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi; 8) surat pernyataan kesanggupan mengikuti penataan menyeluruh pita frekuensi 2.1 GHz; 9) surat pernyataan kesanggupan memenuhi tingkat komponen dalam negeri; 10) surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan pengembangan sumber daya manusia; 11) surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan 12) surat pernyataan kebenaran atas seluruh informasi dan data yang disampaikan. 13) Permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: a. terpenuhinya seluruh dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b. formulir permohonan mengikuti Seleksi, surat-surat pernyataan, termasuk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Dokumen Seleksi. c. Jaminan Keikutsertaan Seleksi dalam bentuk Bank Garansi memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diterbitkan oleh Bank BUMN; 2) Jaminan Keikutsertaan Seleksi adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penyesuaian Harga Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006; dan 3) masa laku dan nama Peserta Seleksi yang dijamin serta nama yang menerima jaminan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi. (2) Tim Seleksi mengkonfirmasi dan mengklarifikasi substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan kepada Penerbit Jaminan serta memastikan Jaminan dapat dicairkan sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari Tim Seleksi diterima oleh Penerbit Jaminan. (3) Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. (4) Tim Seleksi mengumumkan hasil evaluasi administrasi. (5) Peserta Seleksi yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan evaluasi kelayakan. (6) Peserta Seleksi yang tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur. (7) Dalam hal tidak ada peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Tim Seleksi memberikan kesempatan kepada seluruh peserta seleksi untuk memenuhi persyaratan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil evaluasi administrasi. (8) Dalam hal terdapat beberapa peserta seleksi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pada kesempatan yang diberikan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada (9) ayat (8), maka peserta seleksi tersebut dinyatakan gugur dan proses seleksi administrasi tetap dilanjutkan. (10) Dalam hal seluruh peserta seleksi tidak memenuhi persyaratan administrasi pada kesempatan yang diberikan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 19

Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap dokumen kelayakan yang disampaikan Peserta Seleksi pada saat penyerahan Dokumen Permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. evaluasi kelayakan dilakukan terhadap Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi kelayakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yaitu teknis, manajemen finansial, dan kepatuhan regulasi (regulatory compliance) Peserta Seleksi; c. evaluasi kelayakan dilakukan dengan sistem nilai yaitu dengan memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai; dan d. apabila dalam evaluasi kelayakan terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Seleksi.

BAB Kesembilan

Penetapan Pemenang Seleksi

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

KETENTUAN PASCA SELEKSI

Pasal 26

Koreksi

Pemenang Seleksi memiliki hak sebagai berikut: a. Mendapat penetapan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan blok pita frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berlaku secara nasional untuk masa laku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2) pemberian Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dilakukan setelah Pemenang Seleksi membayar lunas BHP IPSFR yang terdiri dari Biaya Izin Awal (Upfront Fee) dan BHP IPSFR tahunan untuk tahun pertama. b. Mendapat penyesuian Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 27

Pemenang Seleksi mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. membayar lunas BHP IPSFR yang terdiri dari Biaya Izin Awal (Upfront Fee) dan BHP IPSFR tahunan untuk tahun pertama selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi; b. membayar lunas BHP IPSFR tahunan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh secara tepat waktu; c. menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond); d. menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond); e. melaksanakan segala kewajiban yang telah disanggupi oleh Pemenang Seleksi sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan, yaitu: 1) memenuhi rencana penggelaran (roll-out plan) site 3G pita frekuensi 2.1 GHz; 2) mengikuti penataan menyeluruh pita frekuensi 2.1 GHz; 3) memenuhi tingkat komponen dalam negeri; 4) memenuhi ketentuan pengembangan sumber daya manusia; dan 5) memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan. f. melaporkan data teknis setiap site 3G Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika up. Direktur Operasi Sumber Daya.

Pasal 28

(1) Biaya Izin Awal (Upfront Fee) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah sebesar 2 (dua) kali penyesuaian Harga Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006. (2) Besaran penyesuaian Harga Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c angka 2) adalah berdasarkan konversi Harga Lelang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006 dengan menggunakan BI rate rata-rata sederhana (simple average) yang ditetapkan Menteri setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai tahun 2012. (3) Skema pembayaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan BHP IPSFR Tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Besaran Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c untuk setiap Pemenang Seleksi adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). (2) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa laku sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya. (3) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) untuk tahun pertama diberikan oleh Pemenang Seleksi pada saat pengajuan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. (4) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) diperbaharui setiap tahunnya sebelum berakhirnya masa laku Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tahun sebelumnya. (5) Waktu penyampaian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 30

(1) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa Bank Garansi dengan nilai sebesar 102% (seratus dua persen) dari BHP IPSFR Tahunan (1.02 x BHP IPSFR Tahunan) untuk masing- masing objek Seleksi yang dimenangkan. (2) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) untuk BHP IPSFR periode tahun berikutnya (tahun N+1) diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret di periode tahun berjalan (tahun N), dengan pola perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Masa laku Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) terhitung sejak tanggal penerbitan Bank Garansi (tahun N) sampai dengan tanggal 31 Maret tahun jatuh tempo pembayaran BHP IPSFR periode tahun berikutnya (tahun N+1). (4) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) wajib diperbarui setiap tahunnya sebelum berakhirnya masa laku Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) tahun sebelumnya.

Pasal 31

(1) Pencairan Jaminan Keikutsertaan Seleksi dilakukan dalam hal Pemenang Seleksi: a. tidak melakukan pembayaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a; dan/atau b. tidak menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d. (2) Pencairan Jaminan Keikutsertaan Seleksi sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan pembatalan sebagai Pemenang Seleksi.

Pasal 32

(1) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) akan dicairkan apabila Pemenang Seleksi terlambat melakukan pembayaran BHP IPSFR tahunan periode berikutnya. (2) Pemenang Seleksi wajib menyampaikan kembali Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) periode berikutnya. (3) Dalam hal Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) yang baru, namun Pemenang Seleksi melakukan pembayaran BHP IPSFR tahunan sebelum jatuh tempo, maka akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi untuk permohonan perpanjangan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode berikutnya dan Menteri berhak mengumumkan ke publik. (4) Dalam hal Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (Spectrum Surety Bond) dan tidak melakukan pembayaran BHP IPSFR tahunan maka Menteri: a. memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 1 (satu) bulan dan setiap peringatan disampaikan ke publik; b. mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menghentikan penggunaan pita frekuensi tambahan sampai dengan dilunasinya tagihan BHP IPSFR tahunan beserta dendanya. (5) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi atas permohonan perpanjangan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode berikutnya. (6) Menteri dapat mencabut Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio atas Pita Frekuensi Radio tambahan apabila Pemenang Seleksi tidak melakukan pembayaran BHP IPSFR setelah dilakukannya 3 (tiga) kali peringatan tertulis.

BAB Kedua

Kewajiban Pemenang Seleksi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

Sanksi bagi Pemenang Seleksi

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 SKEMA PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 Tahun Pembayara n Upfront Fee BI Rate (%) Indeks Pengali (In) BHP IPSFR Tahunan Total Pembayaran 1 2 3 4 5 6 Tahun 1 Rp 513.222.236.452,- - - 20% x PHL Rp 513.222.236.452,- + (20% x PHL) Tahun 2 0 R1 I1= (1+R1) 40% x I1 x PHL 40% x I1 x PHL Tahun 3 0 R2 I2= I1(1+R2) 60% x I2 x PHL 60% x I2 x PHL Tahun 4 0 R3 I3= I2(1+R3) 100% x I3 x PHL 100% x I3 x PHL Tahun 5 0 R4 I4= I3(1+R4) 130% x I4 x PHL 130% x I4 x PHL Tahun 6 0 R5 I5= I4(1+R5) 130% x I5 x PHL 130% x I5 x PHL Tahun 7 0 R6 I6= I5(1+R6) 130% x I6 x PHL 130% x I6 x PHL Tahun 8 0 R7 I7= I6(1+R7) 130% x I7 x PHL 130% x I7 x PHL Tahun 9 0 R8 I8= I7(1+R8) 130% x I8 x PHL 130% x I8 x PHL Tahun 10 0 R9 I9= I8(1+R9) 130% x I9 x PHL 130% x I9 x PHL Keterangan: Ri = BI Rate rata-rata sederhana (simple average) dari BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA periode tahun sebelumnya dimana BI Rate rata-rata tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. PHL = Penyesuaian atas Harga Lelang pita frekuensi radio 2.1 GHz tahun 2006 yaitu sebesar Rp 256.611.118.226,- MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 SKEMA PERHITUNGAN BESARAN JAMINAN KOMITMEN PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SPECTRUM SURETY BOND) UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 Penyerahan pada periode tahun ke-N BI Rate Indeks Pengali Perhitungan Nilai Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan tahun N+1 1 R1 I1 = (1 + R1) 102% x 40% x I1 x Rp 256.611.118.226,- 2 R2 I2 = (1 + R2) x I1 102% x 60% x I2 x Rp 256.611.118.226,- 3 R3 I3 = (1 + R3) x I2 102% x 100% x I3 x Rp 256.611.118.226,- 4 R4 I4 = (1 + R4) x I3 102% x 130% x I4 x Rp 256.611.118.226,- 5 R5 I5 = (1 + R5) x I4 102% x 130% x I5 x Rp 256.611.118.226,- 6 R6 I6 = (1 + R6) x I5 102% x 130% x I6 x Rp 256.611.118.226,- 7 R7 I7 = (1 + R7) x I6 102% x 130% x I7 x Rp 256.611.118.226,- 8 R8 I8 = (1 + R8) x I7 102% x 130% x I8 x Rp 256.611.118.226,- 9 R9 I9 = (1 + R9) x I8 102% x 130% x I9 x Rp 256.611.118.226,- Keterangan: Ri = BI Rate rata-rata sederhana (simple average) dari BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA periode tahun sebelumnya dimana BI Rate rata-rata tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2012 tentang TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB Ketujuh

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29