PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PERMEN Nomor 40 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 3

(1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 4

(1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 5

(1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 6

(1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran melebihi 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyebarluaskan informasi mengenai peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga, akan diberikan teguran tertulis.

Pasal 8

Dalam hal terjadi bencana nasional, Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyebarluaskan informasi dari sumber resmi Pemerintah berkaitan dengan penanganan bencana pada fase tanggap darurat, akan diberikan teguran tertulis.

BAB Keempat

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 13

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 14

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 15

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 16

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan akan diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan Penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran; b. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; c. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau d. menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan/atau b. menggunakan satelit yang mempunyai Hak Labuh (landing right) di INDONESIA. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp.500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di INDONESIA; b. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di INDONESIA; dan/atau c. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel atau terestrial akan diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali, apabila dalam menyelenggarakan penyiaran tidak memenuhi ketentuan: a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan/atau b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel atau terestrial yang tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan akan diberikan teguran tertulis.