PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 KHZ - 1605,5 KHZ

PERMEN Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemancar Radio adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio melalui antena. 2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio. 3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. 4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio. 5. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya singkat ISR adalah izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu. 6. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya di singkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 7. Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter teknis spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya dan tidak saling menimbulkan interferensi. 8. Penetapan (Assignment) Kanal Frekuensi Radio adalah otorisasi Menteri yang diberikan suatu stasiun radio untuk menggunakan kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu. 9. Effective Monopole Radiated Power (EMRP) adalah daya pancar yang disalurkan ke antena monopole dalam satuan Watt. 10. Wilayah Layanan (Service Area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lain. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Test Point adalah lokasi titik pengujian/pengukuran kekuatan medan magnet yang merupakan batas terluar dari suatu wilayah layanan (service area). 12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

Koreksi

Setiap penyelenggaraan radio siaran AM-MF double sideband sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut: a. pita frekuensi radio yang digunakan 535 kHz – 1605,5 kHz dengan jarak antar kanal 9 kHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. transmisi yang digunakan dalam siaran AM-MF meliputi: 1. transmisi mono dengan emisi A3EGN dengan necessary bandwidth 20 kHz; 2. transmisi stereo dengan emisi A3EHN dengan necessary bandwidth 20 kHz dengan sistem Compatible-Quadrature Amplitude Modulation (C-QUAM); c. spesifikasi pengukuran Out of Band Spurious Emission sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. menggunakan monopole antenna omni directional dengan polarisasi vertikal; www.djpp.kemenkumham.go.id e. stabilitas frekuensi radio sesuai dengan Radio Regulation yaitu ± 10 Hz; f. spurious emisi (harmonic) yang diizinkan <-50 dBc sesuai dengan appendix 3 Radio Regulation; g. menggunakan EMI Power line filter yang untuk melindungi peralatan elektronik lain yang terhubung pada tegangan jala-jala yang sama pada jarak tertentu dari gangguan yang disebabkan oleh pemancar AM; h. rasio proteksi yang diperbolehkan sesuai ITU-R BS 560 sebagai berikut: Co –Channel 30 dB Adjacent 1 9 dB

Pasal 4

(1) Berdasarkan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan wilayah dan perencanaan kanal (channeling plan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup beberapa Kabupaten/Kota; (3) Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio AM-MF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. Lembaga Penyiaran Publik – Radio Republik INDONESIA (LPP-RRI) b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL); c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Pasal 5

Pemancar radio siaran AM-MF diklasifikasikan dalam: a. kelas A (High Power) dengan EMRP ≥ 1 kW; b. kelas B dengan EMRP ≤ 100 W; c. kelas C dengan EMRP ≤100 mW.

Pasal 6

Pemancar radio siaran AM-MF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menurunkan EMRP sebesar 3 dB atau 50% mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 waktu setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

Dalam hal lokasi pendirian antena pemancar radio AM- MF berada di wilayah pemukiman wajib memenuhi ketentuan besaran kuat medan (field strength) < 120 dBµV/m.

Pasal 8

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPP–RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bekerja pada: a. pita frekuensi radio 535 kHz - 1080 kHz menggunakan daya pancar kelas A atau kelas B; b. pita frekuensi radio 1089 kHz - 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B.

Pasal 9

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bekerja pada pita frekuensi radio 535 kHz– 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 10

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bekerja pada pita frekuensi radio 535 kHz – 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 11

EMRP untuk pemancar radio AM - MF bagi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d menggunakan daya pancar kelas C hanya pada kanal 17 dan kanal 19.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz. PENGELOMPOKAN KANAL Kanal Frek (kHz) Kanal Frek (kHz) Kanal Frek (kHz) Kanal Frek (kHz) Kanal Frek (kHz) 2 540 26 756 50 972 74 1188 98 1404 3 549 27 765 51 981 75 1197 99 1413 4 558 28 774 52 990 76 1206 100 1422 5 567 29 783 53 999 77 1215 101 1431 6 576 30 792 54 1008 78 1224 102 1440 7 585 31 801 55 1017 79 1233 103 1449 8 594 32 810 56 1026 80 1242 104 1458 9 603 33 819 57 1035 81 1251 105 1467 10 612 34 828 58 1044 82 1260 106 1476 11 621 35 837 59 1053 83 1269 107 1485 12 630 36 846 60 1062 84 1278 108 1494 13 639 37 855 61 1071 85 1287 109 1503 14 648 38 864 62 1080 86 1296 110 1512 15 657 39 873 63 1089 87 1305 111 1521 16 666 40 882 64 1098 88 1314 112 1530 17 675 41 891 65 1107 89 1323 113 1539 18 684 42 900 66 1116 90 1332 114 1548 19 693 43 909 67 1125 91 1341 115 1557 20 702 44 918 68 1134 92 1350 116 1566 21 711 45 927 69 1143 93 1359 117 1575 22 720 46 936 70 1152 94 1368 118 1584 23 729 47 945 71 1161 95 1377 119 1593 24 738 48 954 72 1170 96 1386 120 1602 25 747 49 963 73 1179 97 1395 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz. OUT OF BAND EMISSION Bn (kHz) -25 dB (kHz) < -35 dB (kHz) 20 ± 10 ± 20 Sebagaimana contoh pengukuran dengan menggunakan spectrum analyzer berikut ini: MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz. PEMBAGIAN WILAYAH DAN KANAL I. Wilayah Banten yang terdiri dari: Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Tangerang, Kab Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 51 53 59 67 75 83 92 100 108 116 II. Wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari: Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kab. Kepulauan Seribu Nomor Kanal : 17* 19* 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 III. Wilayah Jawa Barat I yang terdiri dari: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab.karawang, Kab.Sukabumi, Kab. Bandung, Kota Bogor Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 63 71 80 96 104 120 IV. Wilayah Jawa Barat II yang terdiri dari: Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cimahi, Kota Tasikmalaya Nomor Kanal : 17* 19* 20 28 36 44 53 60 65 95 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 V. Wilayah Jawa Barat III yang terdiri dari: Kab Ciamis Kuningan, Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Indramayu Kota Cirebon, Kab Banjar, Kab. www.djpp.kemenkumham.go.id Sumedang Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 38 46 53 62 71 79 87 95 103 111 119 VI. Wilayah Jawa Tengah I yang terdiri dari: Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 53 67 75 83 91 99 107 117 VII.Wilayah Jawa Tengah II yang terdiri dari: Kab. Wonosobo, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kota Semarang, Kab. Temanggung, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 VIII. Wilayah Jawa Tengah III yang terdiri dari: Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Rembang, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Sragen, Kab. Grobogan Nomor Kanal 17* 19* 26 34 42 50 53 57 66 74 82 90 98 106 114 IX. Wilayah DI. Yogyakarta yang terdiri dari: Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 53 60 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 X. Jawa Timur I Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab. Tuban www.djpp.kemenkumham.go.id Nomor Kanal 17* 19* 27 35 43 51 53 62 71 79 87 95 103 111 119 XI. Jawa Timur II: Kab. Tulung Agung, Kab Blitar, Kab Malang, Kab. Lumajang, Kab Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Malang, Kab. Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Blitar Nomor Kanal : 17* 19* 24 32 40 48 53 56 58 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 XII. Wilayah Jawa Timur III: Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kota Probolinggo Nomor Kanal 17* 19* 25 33 41 49 53 60 66 73 81 89 97 105 113 120 XIII. Wilayah Layanan Bali: Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 46 53 62 66 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 XIV. Wilayah Layanan NTB: Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima Nomor Kanal : 17* 19* 21 28 37 44 53 58 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 XV. Wilayah Layanan NTT: Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. www.djpp.kemenkumham.go.id Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Baratdaya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua, Kota Kupang Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 XVI. Wilayah Sulawesi Selatan I: Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab.Bulukumba, Kab. Marros, Kab. Bone, Kab.Pangkajene Kep., Kab. Kep. Selayar, Kota Makassar Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 53 59 67 75 83 91 99 107 115 XVII. Wilayah Sulawesi Selatan II: Kab. Barru, Kab. Sopeng, Kota Pare-pare, Kab. Wajo, Kab. Sindereng Rampang, Kab. Enrekang, Kab. Pinrang, Kab. Luwu, Kab.Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Tana Toraja Utara, Kota Palopo Nomor Kanal : 17* 19* 30 38 46 53 56 62 70 78 86 94 102 110 118 XVIII. Wilayah Sulawesi Barat: Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Polewali Mandar, Kab.Majene Nomor Kanal : 17* 19* 24 32 40 48 53 56 64 72 80 88 96 104 112 120 XIX. Wilayah Sulawes Tenggara: Kab. Kolaka, Kab. Konawe, Kab. Muna, Kab. Buton, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, Kab. Buton Utara, Kota Kendari, Kota Bau-bau Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 48 53 59 66 74 82 90 98 106 114 www.djpp.kemenkumham.go.id XX. Wilayah Sulawesi Tengah I: Kab. Tojo Una-una, Kab. Sigi, Kab. Banggai, Kab. Banggai Kep., Kab. Morowali, Kab. Poso Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 53 55 61 69 77 85 93 101 109 117 XXI. Wilayah Sulawesi Tengah II : Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Kab. Donggala Nomor Kanal : 17* 19* 25 33 41 49 53 57 63 67 73 81 89 95 105 113 XXII. Wilayah Sulawesi Utara : Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Singihe, Kab. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kab.Bitung ,Kab. Tomohon, Kota mobagu Nomor Kanal : 17* 19* 26 34 42 44 50 53 58 66 74 82 90 98 106 114 XXIII. Wilayah Gorontalo: Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Pahuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kota Gorontalo Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 46 54 53 62 70 78 86 94 102 110 118 XXIV. Wilayah Maluku: Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab.Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual Nomor Kanal : 17* 19* 23 27 33 41 49 53 57 65 73 81 89 97 105 113 XXV. Wilayah Maluku Utara: Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Pulau Morotai, Kota Ternate, Kota Tidore Kepualauan www.djpp.kemenkumham.go.id Nomor Kanal : 17* 19* 24 32 41 48 53 56 64 72 80 88 96 104 112 120 XXVI. Wilayah Papua Barat : Kab. Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Wondama, Kab. Kaimana, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kota Sorong Nomor Kanal : 17* 19* 21 28 37 43 45 53 60 68 76 84 92 100 108 116 XXVII. Wilayah Papua I: Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Paniai, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Intan Jaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Puncak Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 56 58 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 XXVIII. Wilayah Papua II: Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Asmat, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Mimika, Kab. Yalimo, Kab. Nduga Nomor Kanal : 17* 19* 25 32 37 45 53 61 69 78 86 94 102 110 118 XXIX. Wilayah Aceh I: Kab. Sabang, Kab Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Jaya, Kab Bireuen, Kab. Aceh Barat, Kab Lhoksumawe Nomor Kanal : 17* 19* 25 33 41 49 53 59 65 73 81 89 97 105 113 XXX. Wilayah Aceh II: Kab. Aceh Utara, Kab.Bener Meriah, Kab.Aceh Tengah, Kab.Nagan Raya, Langsa Kota, Kab.Aceh Timur, Kab.Aceh Tamiang, Kab.Gayo Lues, Kab.Aceh Barat Daya, Kab.Aceh Selatan, www.djpp.kemenkumham.go.id Kab.Aceh Tenggara, Kab.Aceh Singkil, Kab.Subulussalam, Kab.Simuelue Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 46 53 57 62 70 79 86 94 102 110 XXXI. Wilayah Sumatera Utara I: Kab. Langkat, Kota Medan, Kab. Binjai, Kab. Karo Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Tebing Tinggi Kota Kab. Simalungun Kota Kab. Batu Bara, Kab. Asahan, Pematang Siantar Kota,Tanjung Balai Kota, Kab. Pak Pak Bharat, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba Samosir, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Nomor Kanal : 17* 19* 25 32 37 44 53 61 69 86 86 94 102 110 118 XXXII. Wilayah Sumatera Utara II: Kab. Tapanuli Tengah, Sibolga Kota, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Sidempuan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandiling Natal, Kab. Gunung Sitoli, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Nomor Kanal : 17* 19* 24 33 41 49 51 53 58 65 75 81 89 92 99 100 108 120 XXXIII. Wilayah Sumatera Barat : Kab. Pasaman, Kab. Pasaman, Barat Limapuluh Kota, Payakumbuh Kota, Kab. Tanah Datar, Bukittinggi Kota, Kab. Agam, Padang Panjang Kota, Pariaman Kota, Kab. Padang Pariaman, Sawahlunto Kota, Padang Kota, Solok Kota, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijungjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai Nomor Kanal : 17* 19* 25 33 41 49 53 56 61 65 69 73 77 85 91 94 98 102 106 110 www.djpp.kemenkumham.go.id 118 XXXIV. Wilayah Bangka Belitung : Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kab. Pangkal Pinang Nomor Kanal : 17* 19* 25 41 53 57 65 73 83 91 99 107 115 XXXV. Wilayah Sumatera Selatan : Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Lubuk Lingau, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, Kab. Pagar Alam, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Prabumulih, Palembang Kota, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Oku Timur, Kab. Oku Selatan, Kab. Ogan Ilir Nomor Kanal : 17* 19* 27 37 43 51 53 55 59 67 71 77 81 87 91 98 102 106 110 114 XXXVI. Wilayah Jambi: Kab. Kerinci Kab. Sungai Penuh Kab. Merangin Kab. Bungo Kab. Tebo Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Jambi Kota, Kab. Sarolangun Nomor Kanal : 17* 19* 23 32 40 48 53 56 60 64 72 80 88 96 99 104 112 120 XXXVII. Wilayah Bengkulu: Kab. Muko-muko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Bengkulu Kota, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Tengah Nomor Kanal : 17* 19* 25 35 45 53 57 59 65 75 85 95 105 115 XXXVIII. Wilayah Lampung: Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Bandar Lampung, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Lampung Timur, Metro Kota, Kab. www.djpp.kemenkumham.go.id Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 53 55 61 69 77 85 93 101 109 117 XXXIX. Wilayah Riau: Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab. Dumai Kota, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kuantan Singgigi, Kab. Kepulauan Meranti, Pekanbaru Kota Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 49 53 59 67 75 83 89 97 107 115 XL. Wilayah Kep. Riau: Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Lingga, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kab. , Kab. Tanjung Pinang Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 51 53 59 67 75 83 91 99 105 113 XLI. Wilayah Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Pontianak, Kab. Pontianak Kota, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Ketapang, Kab. Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 51 53 57 59 67 75 79 83 90 99 107 115 XLII. Wilayah Kalimantan Selatan: Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Kota baru, Kab. Tapin, Kab. Barito Kuala, Banjarmasin Kota, Kab. Banjar, Kab. Banjarbaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Balangan Nomor Kanal : 17* 19* 28 36 44 52 53 60 68 76 86 94 102 102 110 118 XLIII. Wilayah Kalimantan Tengah: Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, Palangkaraya Kota, Kab. Pulang www.djpp.kemenkumham.go.id Pisau, Kab. Kapuas, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Timur Nomor Kanal : 17* 19* 26 34 42 50 53 55 58 66 75 82 90 98 106 114 XLIV. Wilayah Kalimantan Utara: Tarakan Kota, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan Nomor Kanal : 17* 19* 23 39 53 55 71 79 84 92 100 108 116 XLV. Wilayah Kalimantan Timur: Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Bontang Kota, Samarinda Kota, Kab. Kutai Kartanegara, Balikpapan Kota, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Pasir Nomor Kanal : 17* 19* 21 37 53 57 59 70 77 85 93 101 109 119 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 KHZ - 1605,5 KHZ

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18