PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

PERMEN Nomor 36 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 3

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib melakukan pendaftaran; (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonPelayanan Publik dapat melakukan pendaftaran.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik meliputi: a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; b. korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau d. badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c diatur dalam peraturan menteri tersendiri.

Pasal 5

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki: a. Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa; b. Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet; c. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana; d. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani 2014, 1432 5 masyarakat yang terkait dengan aktifitas transaksi keuangan dan perdagangan; e. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara download melalui portal/situs, pengiriman lewat e-mail, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

Koreksi

(1) Pendaftaran diajukan oleh Penanggung Jawab Sistem Elektronik kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur. (2) Dalam hal Sistem Elektronik terkait dengan instansi pengatur dan pengawas lain, maka pendaftaran dilakukan setelah rangkaian prosedur perizinan atau yang berkaitan dengan itu dari instansi pengatur dan pengawas terpenuhi. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mendaftarkan sekaligus lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik.

Pasal 8

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran meliputi: a. Pengisian form pendaftaran; dan b. Penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran. (2) Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut: a. tanda daftar perusahaan terakhir; b. keterangan domisili perusahaan terakhir; c. identitas Penanggung Jawab; d. NPWP; 2014, 1432 6 e. profil Penyelenggara Sistem Elektronik; f. gambaran teknis Sistem Elektronik; dan g. Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs. (3) Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar perseorangan adalah sebagai berikut: a. identitas Penanggung Jawab; b. keterangan domisili usaha (jika ada); c. NPWP; d. profil Penyelenggara Sistem Elektronik; e. gambaran Teknis Sistem Elektronik; dan f. Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs. (4) Profil Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c terdiri dari: a. nama entitas; b. bentuk entitas; c. data entitas; dan d. alamat entitas. (5) Gambaran Teknis Sistem Elektronik meliputi: a. perangkat lunak; b. perangkat keras; c. tenaga ahli; d. penjelasan adanya prosedur atau petunjuk tata kelola: penggunaan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, dan sistem pengamanan; e. lingkup pelayanan publik; dan f. penjelasan interoperabilitas dengan Sistem Elektronik pihak lain apabila ada.

Pasal 9

(1) Atas penyertaan dokumen pendaftaran, dilakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dokumen. 2014, 1432 7 (2) Verifikasi dokumen terhadap permohonan pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima. (3) Dalam hal kelengkapan dokumen pendaftaran tidak terpenuhi atau hasil verifikasi menunjukkan pengisian tidak lengkap, Direktur memberikan penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

Pasal 10

(1) Atas kelengkapan dokumen pendaftaran dan hasil verifikasi pengisian lengkap, Direktur menerbitkan Tanda Terdaftar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil verifikasi pengisian dinyatakan lengkap. (2) Direktur menempatkan Tanda Terdaftar ke dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 11

(1) Masa berlaku Tanda Terdaftar selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan. (2) Perpanjangan Tanda Terdaftar dilaksanakan sesuai dengan tata cara pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 7. (3) Permohonan pendaftaran untuk perpanjangan diajukan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanda Terdaftar yang sebelumnya berakhir.

Pasal 12

(1) Perubahan terhadap data Penyelenggara Sistem Elektronik wajib dilaporkan kepada Direktur. (2) Perubahan terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama yang terkait dengan: a. perubahan Penanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik; b. perubahan profil penyelenggara yang terkait perubahan nama dan/atau domisili; c. perubahan terkait dengan perubahan lingkup pelayanan publik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Pelayanan Publik. 2014, 1432 8

Pasal 13

(1) Proses permohonan pendaftaran, pengesahan, dan seluruh proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12, dilaksanakan secara online melalui jaringan internet. (2) Formulir permohonan pendaftaran, profil penyelenggara, dan gambaran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pencabutan Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut: a. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); b. Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, 1432 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN 2014, 1432 10 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK CONTOH PERMOHONAN PENDAFTARAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK Kepada Yth, Direktur e-Business di Jakarta [Nama Badan Usaha] dengan ini mengajukan Permohonan mendaftarkan Sistem Elektronik yang akan kami selenggarakan untuk Pelayanan Publik [Tulis bentuk layanan Publik]. Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen yang kami sampaikan secara online. 1. Nomor Surat Permohonan : [Nomor surat permohonan yang dikeluarkan dari Penyelenggara] 2. Kota : [Masukkan kota tempat domisili Penyelenggara] 3. Hari, Tanggal : 4. Pendaftar (Penanggung Jawab) : [Nama] [Nomor KTP] [Jabatan dalam Organisasi Entitas] 5. Kontak Pendaftar (Penanggung Jawab) : [Nomor Telepon 1, Nomor Telepon 2, dsb.] [Nomor Fax 1, Nomor Fax 2, dsb.] [e-Mail] [Nomor HP 1, Nomor HP 2, dsb.] Setuju menyampaikan permohonan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dan telah melengkapi dokumen dan/atau data yang dipersyaratkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data dimaksud. Diterima tanggal … Jam … Nomor pendaftaran: … 2014, 1432 11 (Dokumen yang diterima pada hari kerja setelah pukul 14.00 akan di proses mulai pukul 09.00 hari kerja berikutnya) (Dokumen yang diterima pada hari kerja sebelum pukul 09.00 akan diproses pada pukul 09.00 hari kerja tersebut) (Dokumen yang diterima pada non-hari kerja akan diproses pada pukul 09.00 hari kerja berikutnya) CONTOH FORMULIR PROFIL PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK 1. Nama Entitas : [Diisi dengan Nama Entitas] 2. Bentuk Entitas : [Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum/Firma/sebutkan apabila lainnya] [CV/Firma/PT/Persekutuan Perdata/sebutkan apabila lainnya] 3. Data Legal Entitas : [Nomor dan Tanggal Pengesahan Akta Pengesahan Kehakiman] [Nomor dan Tanggal Lembaran Berita Negara] [Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan, Instansi Penerbit TDP] 4. Alamat Entitas (Sesuai dengan Surat Keterangan Domisili) : [Tulis alamat lengkap Entitas] [Nama Gedung, Lantai] [Nama Jalan diikuti Nomor Kavling dsb.] [Kota, Provinsi, Kode Pos] CONTOH FORMULIR GAMBARAN TEKNIS SISTEM ELEKTRONIK 1. KONFIGURASI SISTEM PERANGKAT KERAS [Berikan gambar konfigurasi perangkat keras dan penjelasan mengenai sistem perangkat keras yang digunakan dengan dilengkapi gambar konfigurasi sistem perangkat keras beserta koneksi jaringan internal dan koneksi jaringan eksternal] 2014, 1432 12 cat: bagi penyelenggara yang membangun pusat sistem elektroniknya sendiri, menjelaskan/mencantumkan jenis perangkat, merk, tipe untuk perangkat yang terserifikasi (oleh dit. Standardisasi). 2. KONFIGURASI SISTEM PERANGKAT LUNAK [Berikan gambar perangkat lunak mengenai sistem perangkat lunak yang digunakan dengan dilengkapi gambar konfigurasi sistem perangkat lunak beserta tampilan antar muka (interface) di sisi internal dan tampilan antar muka (interface) di sisi pengguna Sistem Elektronik] 3. SUSUNAN TENAGA AHLI [Berikan susunan tenaga ahli yang direncanakan untuk melengkapi operasional Sistem Elektronik, sebutkan jenis keahlian, tingkat pengalaman, dan jumlah tenaga ahli untuk masing-masing jenis keahlian] [Jenis tenaga ahli, tingkat pengalaman, dan jumlah tenaga ahli] 4. PETUNJUK TATA KELOLA [Berikan daftar dokumen tata kelola Sistem Elektronik yang meliputi antara lain: tingkat layanan yang dijanjikan, tingkat keamanan informasi yang dijanjikan, pengamanan informasi, dan sarana komunikasi internal yang sesuai] 5. PENJELASAN SISTEM PENGAMANAN [Berikan penjelasan penyediaan rekam jejak audit dari kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik] [Berikan penjelasan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik untuk menghindari gangguan, kegagalan, dan resiko kerugian lainnya.] [Berikan penjelasan kemampuan Sistem Elektronik dalam hal menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh.] [Berikan penjelasan mengenai informasi apa saja yang dipublikasikan kepada pengguna Sistem Elektronik.] [Berikan penjelasan bagaimana penyelenggara memberikan informasi dari Sistem Elektronik apabila ada permintaan yang sah (lawful) dari lembaga penegak hukum.] 2014, 1432 13 6. PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI [Berikan penjelasan bagaimana Penyelenggara menerapkan jaminan perlindungan data pribadi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang- undangan.] [Berikan penjelasan bagaimana tanggung jawab penyelenggara kepada pengguna Sistem Elektronik apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara atau di dalam Sistem Elektronik.] 7. LINGKUP PELAYANAN PUBLIK [Berikan rincian apa saja Pelayanan Publik yang diberikan kepada Pengguna Sistem Elektronik.] [Berikan rincian apa saja edukasi yang dilaksanakan kepada Pengguna Sistem Elektronik.] [Berikan penjelasan bagaimana penanganan prosedur pengajuan komplain oleh Pengguna Sistem Elektronik.] [Berikan penjelasan mengenai fitur apa saja yang disediakan oleh Sistem Elektronik dalam Pelayanan Publik termasuk dan tidak terbatas kepada melakukan koreksi, membatalkan perintah, memberikan konfirmasi/re- konfirmasi, memilih meneruskan atau berhenti melakukan aktivitas berikutnya, melihat informasi yang disampaikan, mengecek status berhasil atau gagal dalam penggunaan transaksi elektronik, dan membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi elektronik] 8. PENJELASAN INTEROPERABILITAS DENGAN SISTEM ELEKTRONIK PIHAK LAIN (APABILA ADA) [Berikan penjelasan apakah Sistem Elektronik juga terhubung ke Sistem Elektronik pihak lain untuk kebutuhan interoperabilitas layanan, misalnya: Transaksi pembayaran dari satu penyedia Sistem Pembayaran dimana hasil transaksi pembayaran akan interoperabilitas dengan sistem elektronik pihak lain misalnya sistem tiket, pendaftaran sekolah, atau bentuk layanan lainnya.] MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16