PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2014 tentang PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

PERMEN Nomor 30 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio. 3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. 4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio. 5. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. 6. Frequency Division Duplexing yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang uplink dan downlink-nya berpasangan pada dimensi frekuensi radio, sehingga uplink dan downlink menggunakan pita frekuensi radio yang berbeda. 7. Biaya Hak Penggunaaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat BHP IPSFR adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang izin pita spektrum frekuensi radio. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS DAN KOORDINASI PEMEGANG IZIN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz

Pasal 6

Koreksi

Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz wajib: a. memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. melakukan koordinasi dengan pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz lainnya; dan c. melakukan upaya maksimal untuk mencegah dan/atau mengatasi terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interference).

Pasal 7

(1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz wajib mendaftarkan Base Station kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum beroperasi. (2) Dalam hal Base Station yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beroperasi, maka pendaftaran Base Station tersebut dibatalkan. (3) Untuk keperluan koordinasi dan perencanaan pengembangan jaringan bergerak seluler, data Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya pada pita frekuensi radio 800 MHz. (4) Dalam hal koordinasi dan perencanaan pengembangan jaringan, prioritas pendirian Base Station diberikan kepada Base Station yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 8

(1) Penggunaan Pita Frekuensi Radio 800 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga atau cakupan layanannya dapat menjangkau negara lain wajib dikoordinasikan dengan administrasi telekomunikasi negara lain yang terkait melalui Direktur Jenderal. (2) Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan administrasi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2014 tentang PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14