PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN PENYIARAN SIMULCAST DALAM RANGKA PERSIAPAN MIGRASI SISTEM PENYIARAN TELEVISI ANALOG KE SISTEM PENYIARAN TELEVISI DIGITAL

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran. 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran. 3. Penyiaran secara bersamaan (simulcast) yang selanjutnya disebut Penyiaran Simulcast adalah penyelenggaraan pemancaran Siaran televisi analog dan Siaran televisi digital pada saat yang bersamaan. 4. Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial adalah penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial melalui sarana multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima. 5. Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial adalah penyiaran yang menggunakan infrastruktur penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan. 6. Penyelenggaraan Siaran Digital adalah penyelenggaraan penyiaran televisi yang siarannya disalurkan melalui Penyelenggara Multipleksing. 7. Penyelenggara yang Menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Siaran Digital adalah Lembaga Penyiaran yang Siarannya disalurkan melalui penyelenggara multipleksing. 8. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran program siaran dari Penyelenggara Siaran Digital melalui infrastruktur penyiaran yang dimiliki oleh Penyelenggara Multipleksing. 9. Penyelenggara yang Menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Multipleksing adalah Lembaga Penyiaran yang memiliki infrastruktur penyiaran untuk menyalurkan program Siaran dari penyelenggara Siaran digital. 10. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. 11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPP TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang Siarannya berjaringan dengan LPP TVRI. 13. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga penyiaran televisi yang berbentuk badan hukum INDONESIA, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. 14. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum INDONESIA, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi. 15. Saluran adalah kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran Siaran. 16. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program Siaran. 17. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. 18. Alat Bantu Penerima Siaran Digital (Set Top Box) yang selanjutnya disebut STB adalah alat bantu untuk dapat menerima Siaran Televisi Digital bagi masyarakat yang masih menggunakan perangkat penerima Siaran televisi analog. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem teresterial meliputi: a. Penyelenggaraan Siaran Digital; dan b. Penyelenggaraan Multipleksing. (2) Penyelenggaraan Siaran Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh: a. LPP TVRI, LPP Lokal, LPS, dan LPK yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan bersiaran secara analog; dan b. Lembaga Penyiaran yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara Digital. (3) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: a. LPP TVRI; dan b. LPS yang memperoleh penetapan sebagai Penyelenggara Multipleksing. (4) Penyelenggara Multipleksing bersama afiliasinya melaksanakan Penyelenggaraan Siaran Digital sesuai dengan cakupan wilayah penyelenggaraan multipleksingnya berdasarkan Keputusan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Menteri MENETAPKAN tahapan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran Simulcast. (2) Penyelenggaraan Penyiaran Simulcast berakhir pada saat ditetapkannya penghentian Siaran analog (analog switch off) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1) Penyelenggara Multipleksing yang melaksanakan Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. perlindungan kepentingan nasional; b. pemerataan penyebaran informasi; c. pencegahan interferensi spektrum frekuensi radio; d. hubungan baik dengan negara tetangga; e. kesiapan infrastruktur penyelenggara multipleksing; f. kesiapan ekosistem penyelenggaraan penyiaran; g. efisiensi industri Penyiaran; h. perlindungan investasi; dan/atau i. persiapan menghadapi Analog Switch Off. (3) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan Penyiaran Simulcast.

Pasal 6

(1) Lembaga Penyiaran yang bersiaran secara analog dapat melakukan Penyiaran Simulcast sebagai Penyelenggara Siaran Digital. (2) Lembaga Penyiaran yang bersiaran secara analog dapat menghentikan Siaran analog dan beralih menjadi Penyelenggara Siaran Digital melalui persetujuan Menteri dengan ketentuan: a. mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Multipleksing; b. melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan mengembalikan kanal frekuensi televisi analog kepada Menteri; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditolak, penghentian Siaran analog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan.

Pasal 7

(1) Penyelenggara Multipleksing menyewakan Saluran Siaran digital kepada Penyelenggara Siaran Digital. (2) Untuk keperluan uji coba Siaran, Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara digital yang telah ditetapkan dan belum berlaku efektif dapat menyewa saluran siaran kepada Penyelenggara Multipleksing. (3) Kapasitas saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing dapat digunakan oleh LPS Penyelenggara Siaran Digital yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan. (4) Kapasitas saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing yang dapat digunakan oleh LPS Penyelenggara Siaran Digital yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) saluran siaran atau dapat menggunakan kapasitas sampai dengan 50%.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Multipleksing wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerjasama dan informasi mengenai saluran Siaran yang dimiliki untuk disewakan kepada Penyelenggara Siaran Digital. (2) Informasi mengenai saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. jenis layanan sewa saluran Siaran; b. lokasi wilayah layanan; c. kapasitas saluran Siaran yang tersedia; d. tarif sewa saluran Siaran yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kualitas layanan (Quality of Service); f. prosedur penyediaan layanan sewa saluran Siaran; dan g. syarat penyewaan multipleksing. (3) Dalam MENETAPKAN syarat penyewaan multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi prinsip open access dan non discriminatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Informasi mengenai saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara terbuka melalui situs web resmi, media cetak, dan/atau elektronik.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan penyiaran multipleksing di suatu wilayah layanan, Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi ketentuan rencana induk (masterplan) frekuensi radio untuk keperluan televisi Siaran digital terestrial.

Pasal 10

(1) Penyelenggara Siaran Digital menyewa Saluran Siaran kepada Penyelenggara Multipleksing. (2) Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi permohonan penyewaan saluran Siaran dari Penyelenggara Siaran Digital sepanjang kapasitas Saluran Siaran tersedia dan memenuhi syarat penyewaan Multipleksing yang ditetapkan oleh Penyelenggara Multipleksing.

Pasal 11

Kesepakatan penyewaan Saluran Siaran antara Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat: a. wilayah layanan Siaran sesuai Izin Penyelenggaraan Penyiaran; b. hak dan kewajiban; c. service level agreement (SLA); d. tarif sewa Saluran Siaran yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. masa berlaku kerjasama; dan f. kompensasi apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban.

Pasal 12

Penyelenggara Multipleksing wajib melakukan pemisahan pembukuan secara tegas atas kegiatan yang dilakukan sebagai Penyelenggara Multipleksing dengan penyelenggaraan penyiaran secara analog dan/atau digital.

Pasal 13

(1) Penyelenggara Multipleksing wajib menghentikan Siaran dari Penyelenggara Siaran Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal Penyelenggara Siaran Digital mendapatkan sanksi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau pembekuan kegiatan Siaran. (2) Penghentian Siaran sebagai akibat sanksi pembekuan kegiatan Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan Siaran dimaksud. (3) Dalam hal pencabutan Izin Penyelenggaran Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat pelanggaran ketentuan mengenai Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran INDONESIA, Penyelenggara Multipleksing wajib menghentikan kegiatan Siaran dari Penyelenggara Siaran Digital setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (4) Penghentian siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan oleh Penyelenggara Multipleksing setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Menteri terkait sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau pemberitahuan tertulis dari Komisi Penyiaran INDONESIA terkait sanksi pembekuan kegiatan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Permohonan baru sebagai Penyelenggara Siaran Digital dan Penyelenggara Multipleksing hanya dapat diajukan setelah adanya pembukaan peluang penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Menteri untuk wilayah dimaksud. (2) Pembukaan peluang Penyelenggaraan Siaran Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan/atau terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Penyelenggaraan Multipleksing

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyelenggara Multipleksing menyewakan Saluran Siaran digital kepada Penyelenggara Siaran Digital. (2) Untuk keperluan uji coba Siaran, Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara digital yang telah ditetapkan dan belum berlaku efektif dapat menyewa saluran siaran kepada Penyelenggara Multipleksing. (3) Kapasitas saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing dapat digunakan oleh LPS Penyelenggara Siaran Digital yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan. (4) Kapasitas saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing yang dapat digunakan oleh LPS Penyelenggara Siaran Digital yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) saluran siaran atau dapat menggunakan kapasitas sampai dengan 50%.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Multipleksing wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerjasama dan informasi mengenai saluran Siaran yang dimiliki untuk disewakan kepada Penyelenggara Siaran Digital. (2) Informasi mengenai saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. jenis layanan sewa saluran Siaran; b. lokasi wilayah layanan; c. kapasitas saluran Siaran yang tersedia; d. tarif sewa saluran Siaran yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kualitas layanan (Quality of Service); f. prosedur penyediaan layanan sewa saluran Siaran; dan g. syarat penyewaan multipleksing. (3) Dalam MENETAPKAN syarat penyewaan multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi prinsip open access dan non discriminatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Informasi mengenai saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara terbuka melalui situs web resmi, media cetak, dan/atau elektronik.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan penyiaran multipleksing di suatu wilayah layanan, Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi ketentuan rencana induk (masterplan) frekuensi radio untuk keperluan televisi Siaran digital terestrial.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN PENYIARAN SIMULCAST DALAM RANGKA PERSIAPAN MIGRASI SISTEM PENYIARAN TELEVISI ANALOG KE SISTEM PENYIARAN TELEVISI DIGITAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22