PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PENYEDIAAN JASA PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA PROGRAM KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL

PERMEN Nomor 3 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYEDIAAN JASA PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 2

(1) Penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penyediaan jaringan dan layanan telekomunikasi dan informatika di daerah yang belum terlayani oleh Penyelenggara Telekomunikasi. (2) Penyediaan jaringan dan layanan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (3) Layanan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, antara lain: a. layanan teleponi dengan kemampuan: 1) memanggil (outgoing) dan dipanggil (incoming); 2) Internasional roaming berupa layanan suara dan layanan data; 3) layanan Emergency Call; 4) memenuhi standard kualitas layanan (Quality of Service) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. short message service (SMS); c. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana; d. penyediaan layanan distribusi pulsa di lokasi; dan e. peningkatan menjadi layanan jasa akses internet (optional). (4) Penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari : a. antena; b. BTS, BSC, MSC, SGSN; c. handphone; d. sistem monitoring BTS; e. menara (tower); f. ruang perangkat (cabinet); g. mechanical electrical antara lain: catu daya dan cadangan, grounding system, penangkal petir, sistem pengkabelan; h. site reporting system and alarm; dan/atau i. pagar pengamanan site. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan dan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

Pasal 3

(1) Penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika dilakukan untuk daerah yang belum terlayani pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah yang tidak layak secara ekonomis. (2) Identifikasi daerah yang belum terlayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan antara lain : a. hasil survey penyelenggara telekomunikasi; b. usulan Pemerintah Daerah; dan/atau c. usulan instansi terkait. (3) Daerah penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 7

Koreksi

Penyedia jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika berhak: a. menggunakan teknologi telekomunikasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika; b. mendapat pembayaran atas biaya penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika dari BPPPTI; dan c. mendayagunakan sarana dan prasarana hasil penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika sepanjang tidak menggangu kinerja layanan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika.

Pasal 8

Penyedia jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika wajib: a. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; b. menggunakan belanja modal (capital expenditure/ capex) sekurang- kurangnya 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri; c. memiliki izin pita frekuensi radio dan izin stasiun radio untuk setiap sistem telekomunikasi yang digunakan; d. melakukan pencatatan lalu lintas (traffic) penggunaan layanan telekomunikasi di setiap lokasi perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika dan melaporkannya secara berkala kepada BPPPTI; e. membangun, mengoperasikan, dan memelihara sarana dan prasarana serta layanan telekomunikasi berdasarkan jumlah dan tingkat kualitas layanan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak antara penyedia jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika dengan BPPPTI; f. menjamin interoperobility dari sistem jaringan perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika yang dibangun dengan jaringan telekomunikasi lainnya; g. mengoperasikan layanan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari atau dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika; h. mencegah terjadinya interferensi; i. melakukan pembukuan keuangan atas penyediaan perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika dan melaporkannya secara berkala kepada BPPPTI; j. menyediakan layanan pengaduan pengguna; dan k. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PENYEDIAAN JASA PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA PROGRAM KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16