PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2013 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut LPSE Kemkominfo adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan SPSE dan memfasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Portal Pengadaan Nasional. 4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan infrastrukturnya. 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran www.djpp.kemenkumham.go.id Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada lnstitusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. 12. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. 13. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE. 14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE. 15. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) LPSE Kemkominfo dibentuk untuk memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement. (2) LPSE Kemkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. (3) LPSE Kemkominfo secara bertahap membuat Kesepakatan Tingkat Pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dengan LKPP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

(1) LPSE Kemkominfo mempunyai tugas: a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa; b. memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; c. memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara E- Procurement; d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LPSE Kemkominfo dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (3) LPSE Kemkominfo tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE Kemkominfo menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement; b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PERANGKAT KERJA

Pasal 5

Koreksi

LPSE Kemkominfo secara fungsional melekat pada Pusat Data dan Sarana Informatika.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perangkat kerja LPSE Kemkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi: a. Unit Administrasi Sistem Elektronik; b. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan c. Unit Layanan dan Dukungan. (2) Pengangkatan perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1) Unit Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan SPSE. (2) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE. (3) Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan; b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Kemkominfo; dan d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE; b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; e. menyetujui dan menolak pendaftaran Pengguna SPSE; dan f. menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan daftar hitam. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement; b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2013 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13