PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

PERMEN Nomor 23 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkanbertelekomunikasi. 4. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. 5. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan. 6. Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alatdan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. 7. PersyaratanTeknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, Iingkungan, keselamatan/ keamanan, dan kesehatan. 8. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 9. Balai Uji adalah laboratorium pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Negara atau milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 10. Evaluasi Dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi terhadap data teknis perangkat telekomunikasi. 11. Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) adalah prosedur dimana pihak pemohon memberikan jaminan bahwa produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang dibuktikan dengan laporan hasil uji. 12. Lembaga Independen Internasional adalah lembaga independen internasional yang melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. 13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

SERTIFIKASI DENGAN CARA EVALUASI DOKUMEN MELALUI DEKLARASI KESESUAIAN (DECLARATION OF CONFORMITY)

Pasal 5

Koreksi

(1) Sertifikasi dengan cara Deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada laporan hasil uji (test report) perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh: a. laboratorium yang diakui oleh Cellular Telephone Industries Association (CTIA) atau Global Certification Forum (GCF); b. Balai Uji; atau c. Laboratorium uji yang belum terakreditasi namun telah dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jenderal. (2) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapatkan akreditasi dan penetapan sebagai balai uji paling lama 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Pengajuan Sertifikasi dengan cara Evaluasi Dokumen melalui Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan oleh: a. Pemegang merek yang berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA; b. Badan hukum di wilayah Republik INDONESIA yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemegang merek yang berkedudukan di luar wilayah Republik INDONESIA; atau c. Badan hukum di wilayah Republik INDONESIA yang melakukan pembuatan alat dan/atau perangkat telekomunikasi untuk pemegang merek yang berkedudukan di luar wilayah Republik INDONESIA. (2) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (online) melalui website e-Sertifikasi Direktorat Jenderal. (3) Pengajuan Sertifikasi secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemohon yang telah memiliki username dan password.

Pasal 7

Pemohon Sertifikasi mengisi formulir Sertifikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal dengan melampirkan: a. Deklarasi Kesesuaian sesuai dengan SNI ISO/IEC 17050, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. laporan hasil uji (test report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. Salinan: 1. identitas diri penandatangan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity); 2. surat keterangan resmi dari lembaga berwenang yang memuat daftar International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk GSM, atau Mobile Equipment Identifier (MEID) untuk CDMA atau sejenisnya; dan/atau 3. sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian, untuk perangkat yang berbasis teknologi Long Term Evolution (LTE).

Pasal 8

Proses Sertifikasi dengan cara Evaluasi Dokumen melalui Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan alur proses tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi setelah Pemohon melakukan pembayaran atas biaya evaluasi dokumen. (2) Besaran biaya evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pemohon dapat mencetak Sertifikat melalui web aplikasi e-Sertifikasi Direktorat Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET FORMAT DEKLARASI KESESUAIAN (DECLARATION OF CONFORMITY) Kop Surat Perusahaan DEKLARASI KESESUAIAN Nomor .........(1).............. Nama Perusahaan : ....(2)…. Pemegang Merek/ Perwakilan/Distributor Resmi/Pabrikan *) Alamat : ....(3).... Mendeklarasikan dengan penuh tanggung jawab bahwa perangkat: Nama Perangkat : .... (4) .... Model/ Tipe : .... (5) .... Power : .... (6) .... Frekuensi Kerja : .... (7) .... memenuhi persyaratan teknis: 1. .... (8) ....; 2. .... (8) ....; 3. Dst. dan dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam seluruh dokumen serta lampirannya adalah benar dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila diketemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ....(9)...., .......(10) ...... …. (11) …. .... (12) .... Keterangan: 1. Angka (1) diisi dengan nomor surat perusahaan; 2. Angka (2) diisi dengan nama perusahaan; 3. Angka (3) diisi dengan alamat kantor perusahaan; 4. Angka (4) diisi dengan nama perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi; 5. Angka (5) diisi dengan nama model/tipe perangkat yang akan disertifikasi; 6. Angka (6) diisi dengan besaran power perangkat telekomunikasi; 7. Angka (7) diisi dengan frekuensi kerja perangkat telekomunikasi; 8. Angka (8) diisi dengan nomor dan judul persyaratan teknis dari setiap fungsi telekomunikasi yang ada pada perangkat telekomunikasi; 9. Angka (9) diisi dengan kota tempat Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity); 10. Angka (10) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) dibuat; 11. Angka (11) diisi dengan nama jabatan yang menyatakan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity); 12. Angka (12) diisi dengan tanda tangan di atas meterai dan nama lengkap dari yang menyatakan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity): 13. *) pilih salah satu. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET PROSEDUR EVALUASI DOKUMEN MELALUI DEKLARASI KESESUAIAN (DECLARATION OF CONFORMITY) MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13