PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22-per-m-kominfo-ii-2011 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAHAYA (FREE TO AIR)

PERMEN Nomor 22-per-m-kominfo-ii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) terdiri atas: a. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio. b. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

(1) LPPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a antara lain adalah: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI atau Publik Lokal; b. Lembaga Penyiaran Swasta; dan c. Lembaga Penyiaran Komunitas. (2) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Swasta bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) LPPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; dan b. Lembaga Penyiaran Swasta. (2) LPPPM wajib : a. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan dalam zona layanannya; c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan serta sarana prasarana pendukung penyiaran lainnya; d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan; f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan Sistem Peringatan Dini Bencana. (3) LPPPM hanya dapat menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran yang berada dalam zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) LPPPM dapat menyelenggarakan layanannya pada lebih dari 1 (satu) zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) LPPPM wajib mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri. (6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di wilayah layanan yang berada di dalam zona layanannya, LPPPM harus menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.

Pasal 6

(1) Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib: a. menyalurkan program siaran dari lembaganya, Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di zona layanannya; dan b. menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran Komunitas sekurang-kurangnya 1 (satu) saluran siaran. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya wajib menyalurkan 1 (satu) program siaran dari lembaganya dan beberapa program siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta lain yang berada di zona layanannya.

Pasal 7

(1) Menteri MENETAPKAN batasan tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multipleksing. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah layanan. (2) Wilayah penyelenggaraan penyiaran multipleksing adalah zona layanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB Ketiga

Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing

Pasal 5

Koreksi

(1) LPPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; dan b. Lembaga Penyiaran Swasta. (2) LPPPM wajib : a. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan dalam zona layanannya; c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan serta sarana prasarana pendukung penyiaran lainnya; d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan; f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan Sistem Peringatan Dini Bencana. (3) LPPPM hanya dapat menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran yang berada dalam zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) LPPPM dapat menyelenggarakan layanannya pada lebih dari 1 (satu) zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) LPPPM wajib mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri. (6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di wilayah layanan yang berada di dalam zona layanannya, LPPPM harus menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.

Pasal 6

(1) Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib: a. menyalurkan program siaran dari lembaganya, Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di zona layanannya; dan b. menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran Komunitas sekurang-kurangnya 1 (satu) saluran siaran. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya wajib menyalurkan 1 (satu) program siaran dari lembaganya dan beberapa program siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta lain yang berada di zona layanannya.

Pasal 7

(1) Menteri MENETAPKAN batasan tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multipleksing. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

PELAKSANAAN PENYIARAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing selambat – lambatnya akan dimulai pada tahun 2012. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada setiap zona layanan diawali dengan melakukan penyiaran secara simulcast sampai dengan waktu Analog Switch Off (ASO) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini. (4) Sebelum pelaksanaan simulcast, Menteri akan MENETAPKAN Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan melalui Keputusan Menteri. (5) Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta merta melaksanakan penyelenggaraan program siaran. (6) Lembaga Penyiaran yang telah menyelenggarakan penyiaran televisi secara analog sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, namun tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan menjadi Lembaga Penyiaran yang hanya melaksanakan penyelenggaraan program siaran. (7) Penyesuaian seluruh Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini akan dilakukan setelah Analog Switch Off. www.djpp.kemenkumham.go.id (8) Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017.

Pasal 15

Agar masyarakat memiliki waktu transisi yang cukup untuk memiliki alat bantu penerima siaran digital, dilaksanakan penyiaran simulcast.

Pasal 16

Selama masa penyiaran simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah melaksanakan penyelenggaraan program siaran diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.

Pasal 17

Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 18

(1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk penyiaran televisi analog yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan permohonan izin untuk melaksanakan penyelenggaraan program siaran yang pelaksanaannya diselenggarakan setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya. (2) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya. (3) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga www.djpp.kemenkumham.go.id Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya. (4) Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi analog yang telah memenuhi persyaratan dan tersedia kanal frekuensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan ini dapat diberikan IPP dengan ketentuan wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 22

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan tetap Tidak Berbayar (Free-to-air) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 November 2011 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :22/PER/M.KOMINFO/11/2011 TANGGAL :22 Nopember 2011 NO ZONA PROPINSI PERIODE SIMULCAST JUMLAH WILAYAH LAYANAN 1 ZONA 1 ACEH (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 13 SUMATERA UTARA (DEM 2) Q4-2012 s.d Q1- 2016 12 2 ZONA 2 SUMATERA BARAT (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 9 RIAU (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 11 JAMBI (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 8 3 ZONA 3 BENGKULU (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 3 SUMATERA SELATAN (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 8 LAMPUNG (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 8 BANGKA BELITUNG (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 3 4 ZONA 4 JAKARTA Q1-2012 s.d Q2- 2015 1 BANTEN (DEM 2) Q4-2012 s.d Q1- 2016 3 5 ZONA 5 JAWA BARAT (DEM 1) Q1-2012 s.d Q2- 2015 11 6 ZONA 6 JAWA TENGAH (DEM 1) Q1-2012 s.d Q2- 2015 7 JOGJAKARTA (DEM 2) Q4-2012 s.d Q1- 2016 1 7 ZONA 7 JAWA TIMUR (DEM 1) Q1-2012 s.d Q2- 2015 10 8 ZONA 8 BALI (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 2 NUSA TENGGARA BARAT (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 4 NUSA TENGGARA TIMUR (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 13 9 ZONA 9 PAPUA (DEKM 5) Q3-2014 s.d Q4- 2017 9 PAPUA BARAT (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 3 www.djpp.kemenkumham.go.id ZONA 10 MALUKU (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 5 MALUKU UTARA (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 2 11 ZONA 11 SULAWESI BARAT (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 2 SULAWESI SELATAN (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 11 SULAWESI TENGGARA (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 8 12 ZONA 12 SULAWESI TENGAH (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 8 GORONTALO (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 2 SULAWESI UTARA (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 5 13 ZONA 13 KALIMANTAN BARAT (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 9 KALIMANTAN TENGAH (DEM 3) Q3-2013 s.d Q4- 2016 6 NO ZONA PROPINSI PERIODE SIMULCAST JUMLAH WILAYAH LAYANAN 14 ZONA 14 KALIMANTAN TIMUR (DEM 2) Q4-2012 s.d Q1- 2016 11 KALIMANTAN SELATAN (DEKM 4) Q1-2014 s.d Q2- 2017 6 15 ZONA 15 KEPULAUAN RIAU (DEM 2) Q1-2012 s.d Q2- 2015 2 *DEM = Daerah Ekonomi Maju DEKM = Daerah Ekonomi Kurang Maju Q1 : JANUARI - MARET Q2 : APRIL - JUNI Q3 : JULI - SEPTEMBER Q4 : OKTOBER - DESEMBER www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 22-per-m-kominfo-ii-2011 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAHAYA (FREE TO AIR)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22