PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS

PERMEN Nomor 21 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. (2) Penyelenggaraan penyediaan konten yang pembebanan biayanya tidak melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar akan diatur dalam peraturan menteri tersendiri apabila diperlukan sesuai situasi yang berkembang. (3) Penyelenggara jaringan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

(1) Ring Back Tone (RBT) yang merupakan bagian dari fitur proses switching tidak termasuk kategori Konten. (2) Ring Back Tone (RBT) yang dapat diganti dengan potongan lagu, musik, atau suara khas lainnya disediakan oleh penyelenggara jaringan bekerjasama dengan penyedia musik individu, asosiasi, atau siapapun yang berhak sesuai ketentuan peraturan hak atas kekayaan intelektual. (3) Kerjasama penyediaan Ring Back Tone (RBT) yang dapat diganti dengan potongan lagu, musik, atau suara khas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk: a. melindungi kepentingan publik, penyelenggara telekomunikasi, dan kepentingan nasional; b. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; dan c. memberikan perlindungan kepada Pengguna layanan jasa penyediaan konten meliputi hak privasi, akurasi dan transparansi pembebanan biaya (charging), dan hak lain yang diatur dalam UNDANG-UNDANG perlindungan konsumen.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; dan d. koperasi. (2) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten untuk keperluan sendiri dapat dilakukan oleh: a. lembaga masyarakat; b. instansi pemerintah; dan c. universitas dan/atau sekolah. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyediaan Konten yang bersifat non komersial atau nirlaba.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten dari Direktur Jenderal. (2) Penyelenggara jaringan yang menyalurkan Konten dari penyedia konten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan menerapkan pembebanan biaya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten yang dilakukan oleh selain penyelenggara jaringan wajib melakukan kerja sama dengan penyelenggara jaringan dan menuangkannya ke dalam perjanjian tertulis. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. lingkup kerja sama; b. hak dan kewajiban para pihak; c. batas tanggung jawab para pihak kepada Pengguna dan Pelanggan; d. jenis dan layanan yang disediakan; dan e. skema bisnis dan struktur tarif. (3) Penyelenggara jaringan wajib memberi peluang kerja sama kepada para Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten tanpa diskriminasi, tidak eksklusif dan dengan itikad baik dalam rangka membina industri dalam negeri.

Pasal 8

Dalam hal penyelenggara jaringan bekerjasama dengan penyedia Konten yang beroperasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib membuat perjanjian kerjasama tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tambahan ketentuan: a. surat pernyataan tertulis dari penyedia konten asing tentang kesediaan memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; www.djpp.kemenkumham.go.id b. pengenaan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) terhadap pendapatan kotor dari penyedia konten asing yang dibayarkan melalui penyelenggara jaringan; dan c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib menyediakan pusat kontak informasi berupa call center, SMS center, dan/atau situs layanan Pengguna. (2) Pusat kontak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki fasilitas untuk melayani pertanyaan dan pengaduan dari Pengguna. (3) Setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggapi paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam setelah pertanyaan dan/atau pengaduan diterima. (4) Dalam hal terdapat permintaan atau pengaduan Pengguna ditujukan langsung kepada penyelenggara jaringan tanpa melalui www.djpp.kemenkumham.go.id Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten, maka penyelenggara jaringan dapat menindaklanjuti permintaan atau pengaduan tersebut. (5) Pelayanan atas pertanyaan dan/atau pengaduan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan biaya dengan tarif paling tinggi setengah dari Tarif Normal.

BAB Ketiga

Pembagian Tanggung Jawab

Pasal 9

Koreksi

(1) Penyelenggara jaringan bertanggungjawab atas akurasi dan transparansi tarif, tagihan, pelaksanaan pembebanan biaya (charging), dan pelaksanaan pengiriman konten kepada Pengguna. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara jaringan berkewajiban: a. menghubungkan Pengguna dengan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang dipilih, sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan oleh Pengguna; b. mencatat setiap Pengguna yang telah mendaftar berlangganan layanan (REG) berdasarkan permintaan atau perintah secara teknis/isyarat mesin dari Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten; c. melakukan pengelolaan billing berupa pengurangan untuk pembelian, biaya langganan Konten, atau penambahan untuk proses refund deposit prabayar atau berupa tagihan pascabayar yang tercatat pada billing system milik penyelenggara jaringan atas permintaan atau perintah dari Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi data pengguna; d. menjaga kualitas ketersambungan (connectivity) agar tetap baik dan tetap berlangsung selama waktu yang dipilih atau diinginkan oleh Pengguna untuk jenis layanan Konten tertentu; e. menghentikan layanan (UNREG) jasa penyediaan konten berdasarkan permintaan atau atas perintah secara teknis/isyarat mesin dari Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten atau permintaan langsung yang berasal dari Pengguna; dan f. menghapus data Pengguna ketika sudah berhenti berlangganan dan data yang terkait dengan Konten yang diakhiri langganannya. (3) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten bertanggungjawab atas instruksi pembebanan biaya (charging trigger), isi konten yang dikirimkan, akurasi frekuensi pengiriman konten, dan penyediaan Pusat Kontak Layanan. (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten berkewajiban: www.djpp.kemenkumham.go.id a. memberikan jenis layanan sesuai dengan yang dipilih oleh Pengguna; b. memberitahukan atau memerintahkan secara teknis/isyarat mesin setiap permintaan berlangganan (REG) dan permintaan berhenti berlangganan (UNREG) kepada penyelenggara jaringan; c. melakukan verifikasi pendaftaran atau registrasi dari pengguna jasa Konten; d. memberikan informasi tentang jasa Konten yang diselenggarakannya seperti jenis layanan, tarif, cara berlangganan, cara berhenti berlangganan, nomor call center dan periode berlangganan kepada Pengguna; e. melakukan penghapusan data pengguna jasa Konten ketika sudah berhenti berlangganan; f. melakukan pengurusan perizinan kegiatan undian, promosi, dan hak cipta dari materi Konten kepada pihak yang terkait; dan g. melakukan permintaan pembebanan biaya (charging) atas setiap pembelian atau langganan Konten kepada penyelenggara jaringan untuk dibebankan kepada Pengguna. (5) Kedua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersama-sama melakukan pencocokan atas data permintaan berlangganan (REG) dan permintaan berhenti berlangganan (UNREG) dari Pengguna yang dimiliki/dicatat oleh masing-masing pihak untuk proses rekonsiliasi. (6) Kedua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bertanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa dengan Pengguna sesuai tanggung jawab masing-masing.

BAB IV

KONTEN

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat tentang Konten yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang memberikan informasi awal atau penawaran Konten yang berisi: a. kalimat yang menjebak; b. informasi yang menyesatkan; c. pemaksaan untuk menerima konten; dan d. informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang menyediakan Konten yang memiliki muatan: a. bertentangan dengan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA); c. melanggar kesusilaan dan pornografi; d. perjudian; e. penghinaan; f. pemerasan; g. pencemaran nama baik; h. pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau i. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dapat memperoleh Konten dari: a. konten yang dikembangkan sendiri; b. pengembang Konten (content developer); c. pemilik Konten (content owner); dan/atau d. pemasok Konten (content supplier). (2) Perolehan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. hak atas kekayaan intelektual; b. nilai etika; c. kepatutan; dan d. kewajaran. (3) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib memberi peluang usaha yang sama kepada semua pengembang Konten (content developer), pemilik Konten (content owner), dan pemasok Konten (content supplier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d untuk mendorong industri Konten nasional. (4) Dalam hal pengembang Konten (content developer), pemilik Konten (content owner), dan pemasok Konten (content supplier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d meminta informasi tentang volume transaksi, tata cara distribusi Konten, dan informasi lain yang relevan/patut/wajar maka Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib memberikannya.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dapat dilakukan dengan mekanisme: a. berlangganan berbayar; b. berlangganan tidak berbayar; www.djpp.kemenkumham.go.id c. tidak berlangganan berbayar; dan/atau d. tidak berlangganan tidak berbayar. (2) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme berlangganan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyediaan Konten secara berkala yang bersifat komersial dengan memberlakukan Tarif Premium atau Tarif Normal kepada Pelanggan. (3) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme berlangganan tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan Konten secara berkala yang bersifat komersial, namun tidak memungut biaya dari Pelanggan. (4) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme tidak berlangganan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan konten yang bersifat komersial dengan Tarif Premium atau Tarif Normal. (5) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme tidak berlangganan tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyediaan Konten yang bersifat non komersial dan tidak memungut biaya dari Pelanggan.

Pasal 16

(1) Pembebanan biaya yang dikenakan kepada Pengguna terdiri dari biaya jaringan, biaya jasa penyediaan Konten, dan biaya Konten. (2) Biaya jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya untuk proses registrasi dan unregistrasi berlangganan, biaya pengiriman Konten ke Pengguna, dan pengiriman notifikasi. (3) Pembebanan biaya pada mekanisme berlangganan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dikenakan satu kali pada setiap periode berlangganan. (4) Pembebanan biaya pada mekanisme tidak berlangganan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dikenakan pada saat pengiriman Konten kepada Pengguna. (5) Biaya jaringan pada mekanisme berlangganan tidak berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk pengiriman Konten dan notifikasi kepada Pengguna dibebankan pada Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten. (6) Biaya jaringan pada mekanisme tidak berlangganan tidak berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, biaya www.djpp.kemenkumham.go.id jaringan untuk pengiriman Konten kepada Pengguna dibebankan kepada Pengguna dengan Tarif Normal.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. pendaftaran/registrasi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. pemberian pelayanan; dan c. penghentian berlangganan. (2) Pendaftaran/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. calon Pelanggan melakukan pendaftaran/registrasi berdasarkan informasi penawaran yang telah diberikan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten melalui beragam cara/media; b. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten memberikan notifikasi bahwa telah berlangganan disertai informasi mengenai cara berhenti berlangganan dan layanan pengaduan. (3) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten mengirim Konten kepada Pelanggan secara berkala maupun berdasarkan permintaan (on demand); b. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten memberikan notifikasi berkala kepada Pelanggan tentang layanan yang telah diberikan dan cara berhenti berlangganan. (4) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dapat menyisipkan informasi penawaran produk dalam Konten yang dikirimkannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11. (5) Penghentian berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pelanggan mengirimkan permintaan penghentian layanan kepada Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; b. setiap Pelanggan yang berhenti berlangganan tidak dikenakan biaya; c. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib menghentikan layanan Konten paling lambat 1 x 24 jam sejak permintaan berhenti berlangganan diterima; dan d. apabila permintaan berhenti berlangganan sebagaimana dimaksud pada huruf c gagal, Pelanggan dapat melaporkan kepada BRTI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme tidak berlangganan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mengirimkan Konten berdasarkan permintaan Pengguna dengan sekali kirim dan sekali pembebanan biaya (charging). (2) Permintaan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pengguna secara sengaja sesuai dengan petunjuk dalam penawaran Konten terkait. (3) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib melakukan konfirmasi kepada pengguna bahwa pengguna telah menyatakan membeli Konten dimaksud dengan konsekuensi biaya dan konsekuensi lain yang akan diterapkan, serta hak yang akan diterima. (4) Dalam hal Konten tidak berupa layanan pesan singkat, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib memberikan notifikasi status gagal atau berhasil dari pengiriman Konten yang telah diminta oleh Pengguna. (5) Apabila Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal terkirim setelah pembebanan biaya (charging) terjadi, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib mengirim ulang Konten dimaksud tanpa pembebanan biaya ulang (double charging).

Pasal 20

(1) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme tidak berlangganan tidak berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mengirimkan Konten berdasarkan permintaan Pengguna dengan sekali kirim tanpa dikenai pembebanan biaya (charging) Konten. (2) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyisipkan informasi penawaran produk pada Konten yang dikirimkannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

Mekanisme Berlangganan Berbayar

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dengan mekanisme berlangganan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. pendaftaran atau registrasi; b. pemberian pelayanan dan pembebanan biaya (charging) berlangganan; dan c. penghentian berlangganan. (2) Tata cara pendaftaran atau registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. calon Pelanggan melakukan pendaftaran atau registrasi berdasarkan informasi penawaran yang diberikan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten melalui berbagai media; b. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten melakukan konfirmasi kepada calon Pelanggan yang berisi informasi nama konten, biaya, periode berlangganan, dan pemastian berlangganan; c. calon Pelanggan menyampaikan persetujuan dengan membalas konfirmasi berlangganan; d. dalam hal calon Pelanggan tidak membalas konfirmasi berlangganan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka pendaftaran atau registrasi dibatalkan; dan e. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten memberikan notifikasi bahwa calon Pelanggan telah berlangganan disertai informasi mengenai cara berhenti berlangganan dan layanan pengaduan. (3) Pemberian pelayanan dan pembebanan biaya (charging) berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten mengirim Konten kepada Pelanggan secara berkala atau berdasarkan permintaan (on demand) sesuai dengan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; b. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten melakukan pembebanan biaya (charging) berlangganan secara berkala melalui penyelenggara jaringan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten memberikan notifikasi berkala kepada Pelanggan mengenai layanan yang telah diberikan, biaya yang dibebankan, dan cara berhenti berlangganan; d. informasi biaya yang dikirimkan kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) merupakan biaya total seluruh proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1); e. dalam hal Pelanggan prabayar deposit prabayarnya tidak mencukupi, maka Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten: 1. menghentikan sementara layanannya; atau 2. apabila tetap melanjutkan memberikan layanannya maka harus tanpa pembebanan biaya (charging). (4) Penghentian berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pelanggan mengirimkan permintaan penghentian berlangganan kepada Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten sesuai dengan petunjuk informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; b. setiap Pelanggan yang berhenti berlangganan tidak dikenakan biaya; c. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib menghentikan layanan jasa penyediaan Konten paling lambat 1 x 24 jam sejak permintaan berhenti berlangganan diterima; d. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib mengirimkan notifikasi bahwa Pelanggan telah berhenti berlangganan; e. apabila permintaan berhenti berlangganan gagal, Pelanggan dapat meminta berhenti berlangganan melalui Pusat Kontak Layanan (Contact Center) milik Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten; f. apabila permintaan berhenti berlangganan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf e gagal, Pelanggan dapat melaporkan kepada BRTI.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 25

Koreksi

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.

Pasal 26

Koreksi

(1) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemohon izin prinsip untuk Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten yang diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melampirkan dokumen sebagai berikut: a. formulir isian; b. akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; c. perubahan akta terakhir perusahaan dan surat persetujuan/penerimaan laporan dari Kementerian Hukum dan HAM; d. NPWP; e. SIUP; f. surat keterangan domisili; g. surat pernyataan kepemilikan dana dari bank; h. surat keterangan tidak ada pajak terhutang dari kantor pajak; dan i. surat pernyataan yang dibuat terpisah dan ditandatangani oleh Direktur Utama dengan materai serta mengetahui Komisaris Utama, antara lain: 1. surat pernyataan isian formulir; 2. surat pernyataan/laporan susunan kepemilikan saham; 3. surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip; 4. surat pernyataan hubungan afiliasi dengan perusahaan lain yang ditandatangani oleh para direktur utama; dan 5. pakta integritas. (4) Pemohon izin prinsip Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), melampirkan dokumen sebagai berikut: a. formulir Isian; b. akta pendirian organisasi; c. bukti pendirian lembaga/Sekolah/Universitas/instansi; d. rencana penyelenggaraan penyediaan konten; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. surat pernyataan yang dibuat terpisah dan ditandatangani dengan materai oleh pimpinan lembaga/instansi, antara lain: 1. surat pernyataan isian formulir; 2. surat pernyataan/laporan susunan kepengurusan; dan 3. pakta integritas.

Pasal 27

(1) Penyelesaian evaluasi terhadap permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat permohonan izin prinsip beserta seluruh lampiran dokumennya diterima secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan izin prinsip tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Direktur Jenderal memberikan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 28

(1) Direktur Jenderal menerbitkan izin prinsip terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 6 (enam) bulan.

Pasal 29

(1) Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten diterbitkan oleh Direktur Jenderal, setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus Uji Laik Operasi. (2) Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu selama penyelenggaraan tetap berlangsung dan tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penyelenggara Jasa Penyedia Konten setiap tahun wajib menyampaikan laporan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA (BRTI). (4) Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA (BRTI) melakukan evaluasi tahunan atas Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten dan bagi Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan, Direktur Jenderal dapat melakukan pencabutan izin penyelenggaraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB XI

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 30

Koreksi

(1) Pemegang izin prinsip Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten wajib menyampaikan permohonan Uji Laik Operasi dan izin penyelenggaraan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin prinsip. (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem penyediaan Konten yang dimiliki pemohon yang terhubung pada sistem milik para penyelenggara jaringan dan terhadap setiap perubahan sistem yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten. (3) Permohonan Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan dokumen: a. pakta integritas; b. surat pernyataan keabsahan dokumen; c. dokumen teknis penyelenggaraan jasa penyediaan konten; d. dokumen pengujian fungsi layanan; e. rincian jenis layanan dan nomor akses; f. dokumen tata cara berlangganan; g. daftar dan bukti kepemilikan perangkat atau perjanjian kerjasama hosting atau cloud; h. perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jaringan, bagi Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang bukan penyelenggara jaringan; dan i. perjanjian kerjasama kolokasi apabila melakukan kolokasi. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dokumen pengujian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berisi pengujian mandiri (self assessment) oleh pemohon terhadap kepatuhan dalam melakukan : a. pendaftaran/registrasi, pemberian pelayanan, dan penghentian berlangganan; b. penjelasan mengenai informasi awal, penawaran, notifikasi pendaftaran (aktivasi/registrasi), dan notifikasi berhenti berlangganan (deaktivasi/unregistrasi); www.djpp.kemenkumham.go.id c. pengukuran akurasi pembebanan biaya (charging) untuk layanan yang berbayar; dan d. penyediaan Pusat Kontak Layanan (Contact Center) untuk menanggapi permintaan dan/atau pengaduan dalam waktu 1 x 24 jam. (6) Permohonan Uji Laik Operasi disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (7) Direktur Jenderal membentuk tim Uji Laik Operasi terhadap permohonan Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 31

(1) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan cara: a. memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) ; b. pengujian fungsi layanan yang disediakan; dan c. apabila dipandang perlu, tim dapat melaksanakan verifikasi lapangan terhadap sistem penyedia jasa. (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Uji Laik Operasi. (3) Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi dituangkan dalam berita acara Uji Laik Operasi sebagai dasar evaluasi kelaikan operasional Penyelenggara Jasa Penyedia Konten. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Uji Laik Operasi. (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi apabila dinyatakan laik operasi, digunakan sebagai dasar proses penerbitan surat keterangan laik operasi dan izin penyelenggaraan jasa penyedia konten. (6) Surat keterangan laik operasi diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi, melalui persetujuan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA (KRT-BRTI). (7) Izin penyelengaraan jasa penyediaan konten diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah surat keterangan laik operasi diterbitkan atau 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Uji Laik Operasi. (8) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang dinyatakan tidak lulus Uji Laik Operasi diwajibkan memperbaiki sistem Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten yang dimiliki paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya hasil Uji Laik Operasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (9) Penyelenggara yang dinyatakan tidak lulus Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil perbaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi dokumen. (10) Uji Laik Operasi terhadap hasil perbaikan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil perbaikan di terima oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

BAB XIII

Pasal 33

BAB XIV