PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika

PERMEN Nomor 19 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas terdiri atas: a. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan b. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Pasal 39

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2017 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA KEPALA BALAI BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUBBIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INFORMATIKA SUBBIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI SUBBIDANG PENELITIAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENELITIAN INFORMATIKA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA KEPALA BALAI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKSI PENELITIAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WILAYAH KERJA BBPSDMP KOMINFO DAN BPSDMP KOMINFO NO NAMA UPT WILAYAH KERJA 1 BBPSDMP Kominfo Medan 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Kalimantan Barat 7. Kalimantan Utara 2 BBPSDMP Kominfo Makassar 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Nusa Tenggara Timur 4. Maluku 5. Maluku Utara 6. Papua 7. Papua Barat 3 BPSDMP Kominfo Jakarta 1. DKI Jakarta 2. Sumatera Selatan 3. Bangka Belitung 4. Jambi 4 BPSDMP Kominfo Bandung 1. Jabar 2. Banten 3. Lampung 4. Bengkulu 5 BPSDMP Kominfo Surabaya 1. Jawa Timur 2. NTB BPSDMP Kominfo Yogyakarta 1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Bali 7 BPSDMP Kominfo Banjarmasin 1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 8 BPSDMP Kominfo Manado 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 4. Sulawesi Barat MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IV

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VII

Pasal 38

Pasal 39