PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

PERMEN Nomor 19 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. 2. Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar Pemblokiran. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

BAB VI

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN

Pasal 10

Koreksi

Tata cara penerimaan laporan meliputi: a. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: 1. situs internet bermuatan negatif; atau 2. permintaan normalisasi pemblokiran situs. b. Masyarakat menyampaikan laporankepada Direktur Jenderalmelalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan danatau pelaporan berbasis situs yang disediakan; c. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut: 1. privasi; 2. pornografi anak; 3. kekerasan; 4. suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau 5. muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakatsecara luas.

Pasal 11

(1) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; (2) Permintaan pemblokiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; (3) Terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya.

Pasal 12

Kegiatan pengelolaan laporan meliputi: a. Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik. b. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan c. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik.

Pasal 13

Tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi: a. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. b. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain; 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 14

Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi: a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima. e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain; 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 15

Tata cara tindak lanjut laporan dari lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan meliputi: a. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima; b. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif; c. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; d. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 16

(1) Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs. (2) Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pelaporan diterima. (4) Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif, Direktur Jenderal: a. menghilangkan dari TRUST+Positif; b. melakukan komunikasikepada Penyelenggara Jasa Akses Internet dan Penyedia Layanan Pemblokiran atas proses normalisasi tersebut; dan c. melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

BAB Kedua

Tindak Lanjut Laporan

Pasal 12

Koreksi

Kegiatan pengelolaan laporan meliputi: a. Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik. b. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan c. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik.

Pasal 13

Koreksi

Tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi: a. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. b. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain; 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 14

Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi: a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima. e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain; 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 15

Tata cara tindak lanjut laporan dari lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan meliputi: a. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima; b. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif; c. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; d. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17