PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2013 tentang MEKANISME DAN TAHAPAN PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO PADA PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHZ

PERMEN Nomor 19 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan Universal Mobile Telecommunication System, yang selanjutnya disebut penyelenggara UMTS, adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz moda FDD IMT-2000, dan mengaplikasikan sistem Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). 2. Penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan Personal Communication System 1900, yang selanjutnya disebut penyelenggara PCS1900, adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menggunakan pita frekuensi radio 1903,125 – 1910 MHz sebagai uplink-nya, berpasangan dengan 1983,125 – 1990 MHz www.djpp.kemenkumham.go.id sebagai downlink-nya, dan mengaplikasikan sistem Personal Communication System1900 (PCS1900). 3. Base Station adalah suatu set perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen, dan kontrol terhadap Subscriber Station. 4. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menunjuk Penanggung Jawab Operasional Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio berdasarkan Surat Kuasa Khusus. (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberikan kewenangan untuk menandatanganinya berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. (3) Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk: a. mengambil keputusan dan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz; dan b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio berbasis provinsi sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio.

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Penataan Sumber Daya. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan berkala dan laporan status. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya menyampaikan kemajuan pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz di setiap provinsi. (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap hari Kamis selama jangka waktu pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz. (5) Laporan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya menyampaikan : a. status pada saat dimulainya pemindahan alokasi pita frekuensi radio ke blok pita frekuensi radio yang baru pada suatu provinsi oleh Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id b. status pada saat selesai dilaksanakannya pemindahan alokasi pita frekuensi radio ke blok pita frekuensi radio yang baru pada suatu provinsi dan pernyataan bahwa blok pita frekuensi radio sebelum pemindahan telah siap digunakan oleh Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Laporan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan selambat – lambatnya 2 (dua) jam setelah dimulainya pemindahan alokasi pita frekuensi radio ke blok pita frekuensi radio yang baru pada suatu provinsi. (7) Laporan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan selambat – lambatnya 2 (dua) jam setelah selesai dilaksanakannya pemindahan alokasi pita frekuensi radio ke blok pita frekuensi radio yang baru secara keseluruhan pada suatu provinsi.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2013 tentang MEKANISME DAN TAHAPAN PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO PADA PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHZ

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15