PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

PERMEN Nomor 16 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang meliputi kanal-kanal frekuensi radio yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan telekomunikasi radio. 3. Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamatan dan deteksi sumber pancaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan komunikasi radio dan/atau telekomunikasi radio. 4. Stasiun Monitoring Frekuensi Radio adalah suatu instalasi alat/perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri dari stasiun tetap dan stasiun bergerak atau mobile.

BAB II

KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan: a. Komponen substantif; dan b. Komponen penunjang.

Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut: a. Layanan monitoring; b. Alat Dan/atau perangkat monitor; c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi; d. Sumber daya manusia operasional; e. Layanan Ujian Amatir Radio; dan f. Wilayah layanan.

Pasal 5

Layanan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kemampuan suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio dan/atau atas permintaan baik institusi maupun perorangan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut: a. jumlah Izin Stasiun Radio merupakan jumlah stasiun radio berizin yang beroperasi di suatu wilayah dalam waktu satu tahun dengan satuan stasiun radio/tahun; b. jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio merupakan jumlah Base Transceiver Station di suatu wilayah yang menggunakan range pita frekuensi tertentu dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan Base Transceiver Station/tahun; c. jumlah pengukuran dan/atau Evaluasi Uji Coba Siaran merupakan banyaknya kegiatan melakukan pengukuran dan/atau Evaluasi Uji Coba Stasiun Radio Siaran dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun; dan d. jumlah pengaduan frekuensi radio merupakan banyaknya aduan dan permintaan penanganan gangguan frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun.

Pasal 6

Alat dan/atau perangkat monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana utama yang digunakan untuk melakukan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: a. stasiun monitoring frekuensi radio adalah suatu instalasi atau sistem kesatuan alat/perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas stasiun tetap dan stasiun bergerak atau mobile dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun monitoring/tahun; b. perangkat monitor portable/jinjing adalah unit perangkat terpisah yang digunakan untuk monitoring spektrum frekuensi radio dan pengukuran paramater teknis stasiun radio yang bisa dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam periode satu tahun dengan satuan unit/tahun; dan c. stasiun tetap High Frequency-Direction Finder adalah stasiun monitoring khusus band high frequency yang digunakan untuk monitoring dan deteksi sumber pancaran yang berada di lokasi strategis wilayah teritorial INDONESIA dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun/tahun.

Pasal 7

Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan banyaknya kegiatan operasi penertiban pelanggaran penggunaan spektrum dan standar perangkat telekomunikasi yang merupakan tindakan projusticia dan/atau tindakan administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: a. tindak lanjut penyidikan atau P21 adalah suatu proses dilakukannya penyidikan dari mulai adanya laporan terjadinya pelanggaran (laporan polisi) hingga pemberkasan hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan berkas/tahun; dan b. tindakan administratif/peringatan adalah suatu tindakan administratif secara tertulis kepada pengguna yang diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau standar alat/perangkat telekomunikasi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun.

Pasal 8

Sumber Daya Manusia Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan wewenang tertentu yang bertugas melakukan monitoring atas penggunaan spektrum frekuensi radio serta melakukan penyidikan di bidang telekomunikasi radio yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan orang/tahun.

Pasal 9

Layanan Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan jumlah peserta Ujian Amatir Radio yang dilayani dalam kegiatan pelaksanaan ujian di suatu daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut- turut dengan satuan orang/tahun.

Pasal 10

Wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan jumlah daerah kabupaten/kota Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dilayani dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan daerah kabupaten atau kota/tahun.

Pasal 11

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut: a. infrastruktur penunjang; b. Sumber Daya Manusia administrasi; c. Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan d. jangkauan layanan.

Pasal 12

Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi yang berwujud aset tetap dan bergerak yang terdiri atas: a. kendaraan operasional adalah jumlah kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi sehari-hari dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan unit/tahun; b. luas tanah adalah jumlah luas lahan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegi/tahun; dan c. luas bangunan adalah jumlah luas bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegi/tahun.

Pasal 13

Sumber Daya Manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan jumlah sumber daya manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan orang/tahun.

Pasal 14

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan jumlah pendapatan dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang diukur berdasarkan jumlah Izin Stasiun Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan milyar rupiah/tahun.

Pasal 15

Jangkauan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan jumlah luas wilayah kerja yang disamakan dengan wilayah provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kilometer persegi/tahun.

BAB Kedua

Komponen Substantif

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Komponen Penunjang

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 16

Koreksi

Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nilai maksimal 100 (bobot 100) dengan pembagian sebagai berikut: a. komponen substantif nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan b. komponen penunjang nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

Pasal 17

Koreksi

Rincian penilaian/pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Layanan Monitoring dengan bobot 25 (dua puluh lima) terdiri dari unsur: 1) jumlah Izin Stasiun Radio dalam stasiun radio per tahun dengan bobot 10 (sepuluh); 2) jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio dalam jumlah Base Transceiver Station per tahun dengan bobot 7.5 (tujuh koma lima); 3) Jumlah pengukuran dan Evaluasi Uji Coba Siaran dalam bentuk kali pertahun dengan bobot 5 (lima); dan 4) jumlah pengaduan frekuensi dalam kali per tahun dengan bobot 2.5 (dua koma lima). b. Alat/perangkat monitor dengan bobot 20(dua puluh) terdiri dari unsur: 1) jumlah stasiun monitoring frekuensi radio dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 12 (dua belas); 2) jumlah perangkat monitor portable/jinjing dalam unit yang dimiliki per tahun dengan bobot 7 (tujuh); dan 3) jumlah stasiun tetap High Frequency-Direction Finder dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 1 (satu). c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi dengan bobot 12 (dua belas), terdiri dari: 1) jumlah tindak lanjut penyidikan atau P21 dalam berkas per tahun dengan bobot 8 (delapan); dan 2) jumlah tindakan administratif/peringatan dalam kali per tahun dengan bobot 4 (empat). d. Sumber Daya Manusia Operasional dengan bobot 10 (sepuluh) dalam jumlah Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam orang per tahun; e. Layanan Ujian Amatir Radio dengan bobot 8 (delapan) dalam jumlah peserta ujian amatir radio dalam orang per tahun; dan f. Wilayah layanan dalam jumlah daerah Kabupaten/Kota per tahun dengan bobot 5 (lima).

Pasal 18

Rincian penilaian/pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai berikut: a. Infrastruktur penunjang dengan bobot 8 (delapan), terdiri atas: 1) jumlah kendaraan operasional dalam unit yang dimiliki per tahun dengan bobot 3 (tiga); 2) luas tanah dalam satuan meter persegi dengan bobot 3 (tiga); dan 3) luas bangunan dalam satuan meter persegi dengan bobot 2 (dua). b. Sumber Daya Manusia administrasi dalam jumlah orang dengan bobot 5 (lima); c. Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam milyar rupiah per tahun dengan bobot 4 (empat); dan d. Jangkauan layanan dalam kilometer persegi dengan bobot 3 (tiga).

Pasal 19

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 20

Koreksi

Penetapan klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 21

Koreksi

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, terdiri atas: a. Unit Pelaksana Teknis Balai Kelas I; b. Unit Pelaksana Teknis Balai Kelas II; dan c. Unit Pelaksana Teknis Loka Monitor.

Pasal 22

Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut: a. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balai Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 3,00; b. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balai Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 2,00 hingga kurang dari 3,00; dan c. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Loka, nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,18 hingga kurang dari 2,00.

Pasal 23

Bagi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wilayah kerja yang berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial, letak geografis, atau memiliki kriteria lain diluar kriteria yang ditetapkan dan pertimbangan program kebijakan pemerintah berkaitan dengan unit pelaksana teknis tersebut dapat ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 24

Berdasarkan Kriteria Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan PeraturanMenteri tersendiri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Pasal 25

Kriteria Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27