PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERMEN Nomor 15 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disingkat CPNS PKN STAN adalah lulusan yang telah memenuhi syarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disingkat PNS PKN STAN adalah CPNS PKN STAN yang telah melalui proses pengangkatan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dalam periode tertentu. 5. Perjanjian Ikatan Dinas adalah kesepakatan tertulis antara Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan CPNS PKN STAN yang memuat syarat dan ketentuan terkait dengan Ikatan Dinas. 6. Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 7. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

GANTI RUGI

Pasal 6

Koreksi

CPNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan: a. tidak lulus pelatihan prajabatan; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar; e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau g. tidak bersedia mengucap sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS PKN STAN.

Pasal 7

PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan: a. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan: 1) dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan berencana; 2) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri secara tertulis; 3) tidak melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara; atau 4) mengundurkan diri sebagai PNS PKN STAN pada saat ditetapkan sebagai calon: a) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; b) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; c) gubernur atau wakil gubernur; atau d) bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, b. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan: 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 2) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau 4) dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan berencana, c. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan: 1) dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan berencana; 2) melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat; 3) terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau 4) telah selesai menjalankan tugas belajar dan tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, d. diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri karena mengundurkan diri atau mengajukan permintaan berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal yang bersangkutan pindah dari Kementerian ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah di luar lingkungan Kementerian dengan alasan selain penugasan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

(1) CPNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan PNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib melunasi Ganti Rugi sebelum: a. CPNS PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS PKN STAN atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan; atau b. PNS PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan. (2) CPNS PKN STAN dan/atau PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah keputusan pemberhentian ditetapkan. (3) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebelum keputusan pindah ditetapkan. (4) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN, pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses dan tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (5) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemindahan tidak diproses. (7) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) telah dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Besaran Ganti Rugi yang harus dibayar lunas oleh CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1) Besaran Ganti Rugi yang harus dibayarkan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas (a) dengan total Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan (b) dikali dengan besaran Ganti Rugi (GR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: ( (2) Sisa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak hari pertama yang bersangkutan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 12

Pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas negara sesuai ketentuan yang berlaku

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15