Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regul…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan/atau Komite Regulasi Telekomunikasi yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri mempunyai kewenangan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi fungsi: a. penetapan kebijakan; b. pengaturan; c. pengawasan; dan d. pengendalian. (2) Menteri melimpahkan kepada BRTI sebagian kewenangan yang meliputi fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BRTI mempunyai tugas penyusunan dan penetapan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang meliputi: a. pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan: 1. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pengembangan infrastruktur penyiaran, dan sumber daya telekomunikasi dan penyiaran yaitu: a) standar kinerja operasi; b) standar kualitas layanan; c) standar layanan interkoneksi; d) standar alat dan perangkat telekomunikasi dan penyiaran; e) pengembangan digitalisasi penyiaran dan multimedia; dan f) penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 2. informatika, yaitu: a) peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika; b) pemberdayaan informatika; c) ekonomi digital; dan d) internet. b. pengawasan: 1. kinerja operasi dan persaingan usaha penyelenggaraan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dan penyiaran, dan penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit; dan 2. peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan informatika, ekonomi digital, dan internet. c. pengendalian: 1. penyelesaian perselisihan antar penyelenggara telekomunikasi, penerapan standar kualitas layanan, penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dan penyiaran, dan/atau penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit; dan 2. pelaksanaan peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan informatika, ekonomi digital, dan internet. d. tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (2) BRTI dibantu oleh seorang sekretaris dan staf administrasi. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BRTI dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

Koreksi

(1) BRTI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri. (2) BRTI dalam pelaksanaan tugasnya dapat menerbitkan: a. keputusan; b. ketetapan; dan/atau c. surat edaran. (3) BRTI terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Menteri dalam menerbitkan keputusan, ketetapan, dan/atau surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Keputusan, ketetapan, dan/atau surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua BRTI.

Pasal 6

Koreksi

(1) BRTI terdiri atas: a. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; b. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan c. Komite Regulasi Telekomunikasi. (2) Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (3) Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi wajib mematuhi kode etik. (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Koreksi

(1) Masa kerja anggota Komite Regulasi Telekomunikasi yang berasal dari unsur masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya dengan mekanisme seleksi. (2) Ketentuan masa kerja anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada BRTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada saat dilantiknya anggota Komite Regulasi Telekomunikasi periode tahun 2018- 2022 dan seterusnya.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, hubungan tata kerja, susunan anggota, tugas, dan kewenangan BRTI ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA; dan c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10