PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

PERMEN Nomor 15 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; b. Seksi Pemantauan dan Penertiban; c. Seksi Sarana dan Pelayanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Koreksi

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. (2) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. (3) Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 7

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; b. Seksi Pemantauan dan Penertiban; c. Seksi Sarana dan Pelayanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. (2) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. (3) Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 9

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas: a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga; b. Petugas Pemantauan dan Penertiban; c. Petugas Sarana dan Pelayanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. (2) Petugas Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. (3) Petugas Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 9

Koreksi

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas: a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga; b. Petugas Pemantauan dan Penertiban; c. Petugas Sarana dan Pelayanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Koreksi

(1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. (2) Petugas Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. (3) Petugas Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Koreksi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengenai hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 17

Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd` WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO A. BAGAN ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KEPALA BALAI MONITOR KELAS I SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN SEKSI SARANA DAN PELAYANAN B. BAGAN ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KEPALA BALAI MONITOR KELAS II SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN SEKSI SARANA DAN PELAYANAN C. BAGAN ORGANISASI LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPALA PETUGAS TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA PETUGAS PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN PETUGAS SARANA DAN PELAYANAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO NO NAMA UPT LOKASI KANTOR WILAYAH KERJA 1 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan Medan Provinsi Sumatera Utara 2 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru Pekanbaru Provinsi Riau 3 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang Palembang Provinsi Sumatera Selatan 4 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya Surabaya Provinsi Jawa Timur 5 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Bandung Provinsi Jawa Barat 6 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang Semarang Provinsi Jawa Tengah 7 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Yogyakarta Provinsi DI. Yogyakarta Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang Tangerang Provinsi Banten 9 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta DKI Jakarta Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi 10 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda Samarinda Provinsi Kalimantan Timur NO NAMA UPT LOKASI KANTOR WILAYAH KERJA 11 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 12 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 13 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar Denpasar Provinsi Bali 14 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh Banda Aceh Provinsi Aceh 15 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Batam Provinsi Kepulauan Riau 16 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Padang Provinsi Sumatera Barat 17 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Jambi Provinsi Jambi 18 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bengkulu Bengkulu Provinsi Bengkulu Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung 20 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 21 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado Manado Provinsi Sulawesi Utara 22 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangkaraya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 23 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Merauke Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Yahokimo, dan Bovendigol 24 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan NO NAMA UPT LOKASI KANTOR WILAYAH KERJA 25 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat 26 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Palu Provinsi Sulawesi Tengah 27 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Jayapura Provinsi Papua (diluar wilayah kerja Balmon Kelas II Merauke) 28 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 30 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon Ambon Provinsi Maluku 31 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo Gorontalo Provinsi Gorontalo 32 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari Manokwari Provinsi Papua Barat 33 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate Ternate Provinsi Maluku Utara 34 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 35 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27