PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

PERMEN Nomor 13 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Pasal 2

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk MENETAPKAN kelembagaan Perangkat Daerah, perencanaan, dan penganggaran.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 4

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 5

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 18 Agustus 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd. RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.