PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13-per-m-kominfo-08-2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.15.TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)

PERMEN Nomor 13-per-m-kominfo-08-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun 2004 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2) Perencanaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai berikut: a. Kanal frekuensi radio 1 s/d 200 untuk radio penyiaran publik dan radio penyiaran swasta; b. Kanal frekuensi radio 201 untuk kanal frekuensi radio pemisah (guard band); c. Kanal frekuensi radio 202, 203, dan 204 untuk radio penyiaran komunitas. 2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 A Penyelenggara radio penyiaran publik dan penyelenggara radio penyiaran swasta yang menggunakan kanal frekuensi radio 201 wajib menyesuaikan kanal frekuensi radio yang digunakannya berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 3. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2010 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 426 NO JABATAN PARAF 1. SEKJEN KEMKOMINFO 2. PLT. DIRJEN POSTEL 3. KARO HUKUM DAN KLN

Pasal I

Koreksi