PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi. 2. Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi. 3. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 4. Belanja Operasional adalah pengeluaran atau beban anggaran untuk menjaga kelangsungan Penyelenggaraan Telekomunikasi agar beroperasi dengan baik dalam satu periode akuntansi. 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya Komponen Dalam Negeri pada barang dan/atau jasa. 6. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri. 7. Komponen Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KLN adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari luar negeri. 8. Penilaian Sendiri TKDN Penyelenggara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penilaian Sendiri TKDN adalah penghitungan capaian TKDN dalam Belanja Modal atau Belanja Operasional yang dinyatakan sendiri oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 9. Material/Perangkat Telekomunikasi adalah material/perangkat untuk mendukung kegiatan bertelekomunikasi. 10. Lembaga Survey Mandiri adalah lembaga yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Instansi yang Berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan daftar inventarisasi barang dan/atau jasa komponen dalam negeri. 12. Verifikasi adalah kegiatan yang untuk melakukan pencocokan Penilaian Sendiri TKDN Penyelenggara Telekomunikasi. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 3

Koreksi

(1) Persentase TKDN untuk Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan: a. perbandingan antara total Belanja Modal dikurangi Belanja Modal KLN terhadap total Belanja Modal dengan formula: b. perbandingan antara total Belanja Modal KDN terhadap total Belanja Modal dengan formula: (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk: a. engineering untuk kegiatan perekayasaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi; b. material/perangkat telekomunikasi yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi; c. tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi; d. alat kerja yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi; dan/atau % TKDN Belanja Modal = (Total Belanja Modal – Belanja Modal KLN) x 100% ; atau Total Belanja Modal % TKDN Belanja Modal = Belanja Modal KDN x 100% Total Belanja Modal e. biaya jasa pendukung pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi. (3) Perhitungan persentase TKDN untuk Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi melakukan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri yang menjadi pemasok (vendor), penyedia barang dan/atau jasa harus memperlihatkan bukti pembelanjaan dalam negeri. (2) Persentase TKDN komponen Material/Perangkat Telekomunikasi dari penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disahkan oleh Instansi yang Berwenang atau Lembaga Survey Mandiri.

Pasal 5

Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi melakukan penilaian TKDN dengan menggunakan komponen Material/Perangkat Telekomunikasi dari penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri, penilaian TKDN harus diverifikasi oleh Instansi yang Berwenang atau Lembaga Survey Mandiri.

Pasal 6

Komponen Material/Perangkat Telekomunikasi yang memiliki kandungan lokal paling sedikit 50% (limapuluh perseratus) dianggap telah memenuhi kandungan lokal 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

(1) Besarnya nilai Belanja Modal KDN yang dihitung dalam Rupiah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Nilai Capex KDN (Rp.) = (Nilai perolehan komponen Capex (Rp.)) x % TKDN komponen Capex (2) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi melakukan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan mata uang selain Rupiah, mata uang dimaksud harus dikonversikan dalam satuan Rupiah berdasarkan kurs transaksi Bank INDONESIA pada saat pembelanjaan dilakukan.

Pasal 8

(1) Persentase TKDN untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan: a. perbandingan antara total Belanja Operasional dikurangi Belanja Operasional KLN terhadap total Belanja Operasional dengan formula: b. perbandingan antara total Belanja Operasional KDN terhadap total Belanja Operasional dengan formula: (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk: a. beban operasi dan pemeliharaan; b. beban administrasi dan umum; c. beban pemasaran; dan d. beban telekomunikasi lainnya. % TKDN Belanja Operasional = (Total Belanja Operasional – Belanja Operasional KLN) x 100% ; atau Total Belanja Operasional % TKDN Belanja Operasional = Belanja Operasional KDN x 100% Total Belanja Operasional (3) Perhitungan persentase TKDN untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Besarnya nilai Belanja Operasional KDN yang dihitung dalam Rupiah, dihitung berdasarkan formula: Nilai Opex KDN (Rp.) = (Nilai perolehan komponen Opex (Rp.)) x % TKDN komponen Opex (2) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi melakukan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menggunakan mata uang selain Rupiah, mata uang dimaksud harus dikonversikan dalam satuan Rupiah berdasarkan kurs transaksi Bank INDONESIA pada saat pembelanjaan dilakukan.

BAB Kesatu

Tata Cara Penilaian Belanja Modal

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Komponen Material/Perangkat Telekomunikasi yang memiliki kandungan lokal paling sedikit 50% (limapuluh perseratus) dianggap telah memenuhi kandungan lokal 100% (seratus perseratus).

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16