PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12-per-m-kominfo-03-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS

PERMEN Nomor 12-per-m-kominfo-03-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Dewan Pers adalah unsur staf yang membantu Dewan Pers dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dewan Pers. (2) Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pers dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. (3) Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat Dewan Pers terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Adminitrasi Pengembangan Pers dan Hubungan Antarlembaga; dan c. Bagian Administrasi Pengaduan, Penegakan Etika dan Hukum.

Pasal 5

Koreksi

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, serta tata usaha.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Administrasi Pengembangan Pers dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers serta pengembangan komunikasi antarlembaga.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Administrasi Pengembangan Pers dan Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan administrasi dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers; dan b. pemberian dukungan administrasi dalam pengembangan komunikasi antarlembaga.

Pasal 11

Bagian Administrasi Pengembangan Pers dan Hubungan Antarlembaga, terdiri atas: a Subbagian Pengembangan Pers; dan b Subbagian Hubungan Antarlembaga.

Pasal 12

(1) Subbagian Pengembangan Pers mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers. (2) Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi dalam pengembangan komunikasi antarlembaga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Administrasi Pengaduan, Penegakkan Etika, dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan administrasi dalam proses penyelesaian pengaduan dan penegakan etika pers; dan b. pemberian dukungan administrasi dalam memfasilitasi penyusunan peraturan- peraturan di bidang pers.

Pasal 15

Bagian Administrasi Pengaduan, Penegakkan Etika, dan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Pengaduan dan Etika; dan b. Subbagian Hukum.

Pasal 16

(1) Subbagian Pengaduan dan Etika mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dalam proses penyelesaian pengaduan dan penegakan etika pers. (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi dalam memfasilitasi penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Pers. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 12-per-m-kominfo-03-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31