PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY

PERMEN Nomor 11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI IMEI PADA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara wajib mengidentifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringannya. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan paling sedikit data IMEI dan data Subscriber Identity. (3) Data IMEI dan data Subscriber Identity sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional secara berkala.

Pasal 4

(1) Pengolahan data IMEI dan data Subscriber Identity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh Sistem Pengelolaan IMEI Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Sistem Pengelolaan IMEI Nasional kepada Penyelenggara berupa: a. Daftar Notifikasi; b. Daftar Hitam; dan c. Daftar Pengecualian.

Pasal 5

Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses dan melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler berdasarkan 3 (tiga) Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Pengguna yang berada dalam Daftar Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk melakukan verifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dikuasainya ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional.

Pasal 7

Penyelenggara wajib melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler bagi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masuk dalam Daftar Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, tetap diberikan akses jaringan bergerak seluler.

Pasal 9

(1) Pengguna dapat mengajukan permohonan kepada pengelola Sistem Pengelolaan IMEI Nasional melalui Penyelenggara agar IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaporkan hilang dan/atau dicuri untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam. (2) Dalam hal Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaporkan hilang dan/atau dicuri telah ditemukan kembali, maka Pengguna dapat mengajukan permohonan kepada pengelola Sistem Pengelolaan IMEI Nasional melalui Penyelenggara untuk mengeluarkan IMEI dari Daftar Hitam.

Pasal 10

Customer Care Penyelenggara wajib memberikan layanan kepada Pengguna yang melaporkan kehilangan atau kecurian perangkat telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet.

Pasal 11

Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Daftar Notifikasi, Daftar Hitam, dan Daftar Pengecualian yang dikirim dari Sistem Pengelolaan IMEI Nasional.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Format dan konten data IMEI dan data Subscriber Identity, tata cara dan periode penyampaian data IMEI dan data Subscriber Identity, tata cara penyampaian notifikasi kepada Pengguna, tata cara pembatasan akses jaringan bergerak seluler bagi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masuk Daftar Hitam, tata cara penerapan Daftar Pengecualian, dan standar pelayanan Customer Care oleh Penyelenggara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18