Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

PERMEN Nomor 11 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 4. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan. 5. Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. 6. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/keamanan, dan kesehatan. 7. Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di pasar. 8. Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau laboratorium milik swasta yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 9. Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series. 10. Sampel adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat yang diperoleh dari pasar untuk keperluan uji petik. 11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. 12. Pemegang Sertifikat adalah pabrikan atau perwakilannya, distributor, importir, badan usaha perakit Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, badan hukum, instansi pemerintah, atau perwakilan negara asing yang memegang sertifikat dari Lembaga Sertifikasi. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 14. Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 16. Direktorat adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

PELAKSANAAN UJI PETIK

Pasal 3

Koreksi

(1) Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat dengan melibatkan pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di Pasar.

Pasal 4

Koreksi

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. riwayat ketidaksesuaian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; b. popularitas suatu Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produk sejenis; d. menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia; dan/atau e. adanya laporan pengaduan.

Pasal 5

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara: a. berkala; dan/atau b. khusus.

Pasal 6

(1) Uji Petik yang dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan terprogram. (2) Uji Petik yang dilaksanakan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

Pasal 7

Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan: a. pemilihan sampel; b. pengambilan sampel; c. evaluasi sampel; d. penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis; dan e. tindak lanjut.

Pasal 8

Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat dari basis data Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat.

Pasal 9

(1) Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat dengan cara: a. membeli Sampel dari Pasar secara acak dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau b. meminjam sampel dari pabrikan, perwakilan dari pabrikan, importir, atau distributor. (2) Dalam hal pengambilan sampel dengan cara meminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktorat membuat berita acara peminjaman sampel, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Jumlah pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 1 (satu) unit per Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 11

(1) Evaluasi Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit), berupa pemeriksaan terhadap dokumen data teknis, kesesuaian merk dan Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan pencantuman label; dan/atau b. pemeriksaan fisik Sampel (physical audit), berupa pengujian sampel yang dilaksanakan oleh Balai Uji melalui uji laboratorium (in house test). (2) Pelaksanaan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) berupa pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (4) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) berupa pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Balai Uji di lingkungan Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) berupa pengujian Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Direktorat mengajukan surat permohonan pengujian kepada Balai Uji disertai Sampel dan dalam hal diperlukan disertai kelengkapan dokumen administrasi teknis. (2) Penyerahan Sampel beserta kelengkapan dokumen administrasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal diperlukan bantuan teknis dan/atau kelengkapan uji, Direktorat dapat meminta bantuan kepada pemegang Sertifikat. (4) Hasil pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) berupa pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Balai Uji berupa Laporan Hasil Uji (LHU/Test Report) kepada Direktorat. (5) Direktorat mengambil sampel, setelah Balai Uji menyampaikan hasil pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) berupa pengujian sampel sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 13

(1) Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Direktorat. (2) Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan antara hasil pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit) dan/atau hasil pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Persyaratan Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat.

Pasal 14

Hasil penilaian kesesuaian atas pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e atas hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis menunjukkan Sampel tidak memenuhi persyaratan teknis, Direktur menyampaikan hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis kepada pemegang Sertifikat. (2) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Direktur atas hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan desk audit dan physical audit Sampel lain yang memiliki tipe yang sama dengan cara membeli dari pasar bersama dengan Petugas dari Direktorat. (3) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menanggung biaya pembelian Sampel dan biaya pengujiannya. (4) Proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Selama jangka waktu pengajuan keberatan dan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Sertifikat dibekukan oleh Direktur. (6) Selama masa pembekuan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang Sertifikat dilarang memasukan,mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. (7) Dalam hal hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis pada proses pengajuan keberatan tidak sesuai, Direktur mencabut Sertifikat. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Sertifikat tidak mengajukan keberatan, Direktur mencabut Sertifikat.

Pasal 17

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Sertifikatnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (7) dan ayat (8) wajib ditarik dari Pasar. (2) Penarikan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait. (3) Dalam hal pemegang Sertifikat sudah melaksanakan penarikan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Sertifikat wajib melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang menangani bidang Perdagangan dan instansi teknis terkait.

Pasal 18

Dalam hal hasil penilaian pemenuhan persyaratan teknis atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) menunjukkan bahwa Sampel yang diuji memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dalam referensi, Direktur mencabut pembekuan Sertifikat dan Sertifikat tetap berlaku.

Pasal 19

(1) Setelah proses Uji Petik dilaksanakan maka: a. Sampel diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. untuk Sampel yang diperoleh dari meminjam, dikembalikan kepada pabrikan, perwakilan dari pabrikan, importir, atau distributor yang terkait. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Berita Acara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23