PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

PERMEN Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGELOLAAN KPU TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 5

(1) Perencanaan program dalam pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika disusun secara: a. partisipatif dengan membuka kesempatan usulan program dari satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan; b. sinergis dengan melibatkan pihak yang terkait untuk menjamin pemanfaatan dan keberhasilan program; c. bertahap dan berkesinambungan dalam pembangunan dan pengembangannya; dan/atau d. pengelompokan wilayah berdasarkan skala prioritas. (2) Program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika disusun berdasarkan: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilengkapi dengan studi kelayakan kebutuhan penyediaan Infrastruktur TIK dan penyediaan Ekosistem TIK; b. usulan yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan/atau c. usulan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi dan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Pimpinan satuan kerja pada Kementerian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat mengusulkan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika kepada Direktur Utama dengan ditembuskan kepada Menteri dalam bentuk daftar isian. (2) Usulan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat dukungan dari: a. pimpinan Kementerian/Lembaga untuk usulan yang berasal dari Kementerian/Lembaga; b. Gubernur/Bupati/Wali kota untuk usulan yang berasal dari Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah setempat untuk usulan yang berasal dari kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk lingkup provinsi atau Kabupaten/Kota; atau d. Direksi untuk usulan yang berasal dari penyelenggara telekomunikasi. (3) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. (4) Usulan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dari organisasi kemasyarakatan berskala nasional dapat ditindaklanjuti setelah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Menteri atau Direktur Utama dengan Ketua organisasi kemasyarakatan berskala nasional.

Pasal 7

(1) Usulan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dievaluasi oleh Direktur Utama. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian kelayakan pada aspek yang meliputi: a. ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan rencana strategis pemerintah; b. komitmen dari pengusul program; c. kebutuhan atas usulan program; d. manfaat yang didapatkan; e. pelibatan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan/atau komunitas setempat; f. kelayakan teknis dan operasional; g. ketersediaan anggaran; h. nilai dan tingkat resiko; i. rencana exit strategy; dan j. kesesuaian dengan tujuan dan ruang lingkup BAKTI.

Pasal 8

Pengelolaan KPU Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas unsur: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pembinaan.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh BPPPTIBAKTI, dalam bentuk rencana pelaksanaan program.

Pasal 10

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh BAKTI dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern dalam bentuk laporan pengawasan intern terhadap sumber daya BAKTI dan disampaikan kepada Direktur Utama. (2) DMonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Menteri berdasarkan laporan kinerja dari Direktur Utama dan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Direktur Utama.

BAB Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Koreksi

(1) Perencanaan program dalam pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika disusun secara: a. partisipatif dengan membuka kesempatan usulan program dari satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan; b. sinergis dengan melibatkan pihak yang terkait untuk menjamin pemanfaatan dan keberhasilan program; c. bertahap dan berkesinambungan dalam pembangunan dan pengembangannya; dan/atau d. pengelompokan wilayah berdasarkan skala prioritas. (2) Program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika disusun berdasarkan: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilengkapi dengan studi kelayakan kebutuhan penyediaan Infrastruktur TIK dan penyediaan Ekosistem TIK; b. usulan yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan/atau c. usulan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi dan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Pimpinan satuan kerja pada Kementerian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat mengusulkan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika kepada Direktur Utama dengan ditembuskan kepada Menteri dalam bentuk daftar isian. (2) Usulan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat dukungan dari: a. pimpinan Kementerian/Lembaga untuk usulan yang berasal dari Kementerian/Lembaga; b. Gubernur/Bupati/Wali kota untuk usulan yang berasal dari Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah setempat untuk usulan yang berasal dari kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk lingkup provinsi atau Kabupaten/Kota; atau d. Direksi untuk usulan yang berasal dari penyelenggara telekomunikasi. (3) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. (4) Usulan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dari organisasi kemasyarakatan berskala nasional dapat ditindaklanjuti setelah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Menteri atau Direktur Utama dengan Ketua organisasi kemasyarakatan berskala nasional.

Pasal 7

(1) Usulan program pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dievaluasi oleh Direktur Utama. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian kelayakan pada aspek yang meliputi: a. ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan rencana strategis pemerintah; b. komitmen dari pengusul program; c. kebutuhan atas usulan program; d. manfaat yang didapatkan; e. pelibatan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan/atau komunitas setempat; f. kelayakan teknis dan operasional; g. ketersediaan anggaran; h. nilai dan tingkat resiko; i. rencana exit strategy; dan j. kesesuaian dengan tujuan dan ruang lingkup BAKTI.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18